Soal RUU Pelaporan Keuangan, Begini Respons Kadin

JAKARTA, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif disusunnya Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan (RUU PK) oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono RUU PK merupakan terobosan baru dari pemerintah yang bila dieksekusi dengan baik mampu meningkatkan keterbukaan publik dan meminimalisasi praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan.

"RUU PK ini terus terang saja disambut positif oleh mereka yang berpikiran positif. Bagi pihak-pihak yang berpikiran negatif, RUU ini menjadi momok," ujar Herman, Jumat (4/12/2020).

Menurut Herman, RUU ini tidak hanya berpotensi memperbaiki kepatuhan pajak dan tax ratio. Herman mengatakan RUU PK juga berpotensi mendukung terciptanya statistik perekonomian yang lebih baik dan reliable untuk pengambilan kebijakan ke depan.

RUU ini juga berpotensi semakin memudahkan akuntan publik dan auditor karena dengan RUU PK maka akuntan publik dan auditor hanya perlu memeriksa satu laporan keuangan saja.

Hanya saja, terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh Kadin atas klausul sanksi pidana pada RUU ini. Menurut Herman, RUU PK sebaiknya tidak mengandung pasal pidana untuk menjaga kondusifitas dunia usaha.

Sanksi pidana RUU PK tertuang pada Pasal 29. Pada pasal itu, terdapat ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda pidana hingga Rp10 miliar bagi direksi, pengurus, pemilik, hingga manajemen pelapor yang sengaja memberikan laporan tidak benar ke sistem pelaporan keuangan.

"Kalau pasal pidana ini pengusaha tidak menghendaki itu. Jangan sampai pasal ini digunakan untuk menakut-nakuti pengusaha. Silahkan ada ketentuan perdata tapi jangan pidana," ujar Herman.

Dalam hal perpajakan, Herman berpandangan RUU PK juga memiliki potensi untuk menyederhanakan administrasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Herman juga menyarankan perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi perpajakan juga perlu diperkecil perbedaannya untuk meminimalisasi multitafsir. Selain itu, Herman juga meminta kepada fiskus untuk tidak meningkatkan pemeriksaan bila RUU PK disahkan. (Bsi)