Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Prospek Kepatuhan Pajak 2020, Ini Kata DJP

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Prospek Kepatuhan Pajak 2020, Ini Kata DJP

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) masih belum memutuskan besaran target kepatuhan pajak pada 2020. Meski demikian, otoritas yakin akan ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (24/1/2020).

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal mengatakan prospek kepatuhan pajak, baik formal maupun materiel, pada 2020 cukup baik. Menurutnya, tingkat kepatuhan pajak akan meningkat sejalan dengan sejumlah upaya yang dijalankan otoritas.

“Prospeknya kita berharap ada perubahan yang lebih baik pada kepatuhan baik formal maupun material,” katanya.

Baca Juga: Wah, DJP Gelar FunRun 5K Spectaxcular! Tertarik Ikut?

Selain itu, ada pula bahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Bea Meterai yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Pemerintah dan DPR meyakini revisi payung hukum tersebut akan bisa dirampungkan pada Februari 2020. Optimisme ini muncul karena sejatinya perubahan yang dilakukan lebih sederhana dibandingkan UU lainnya.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Standar OECD

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal mengatakan peningkatan kepatuhan pajak dan penambahan basis pajak masih akan menjadi isu sentral DJP pada 2020—2024. Pemerintah berupaya mencapai rasio kepatuhan formal sesuai dengan standar OECD, yaitu sebesar 85%.

Baca Juga: Ini Ketentuan Aktiva Tetap Tanah yang Bisa Dapat Tax Allowance

Namun demikian, rasio kepatuhan formal belum pernah mencapai 75%. Pada tahun lalu, rasio kepatuhan formal tercatat mencapai 72,9%, meningkat tipis dibandingkan pada 2018 sebesar 71,1%. Performa pada 2018 itu tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 72,6%. (Bisnis Indonesia)

  • Renstra 2020—2024

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal menjabarkan salah satu isu yang krusial dalam Renstra 2020-2024 DJP adalah memperluas basis pajak. Hal ini menjadi penting untuk menjamin kinerja penerimaan tetap terjaga hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, memperluas basis pajak menjadi keharusan yang wajib dilakukan DJP. Pasalnya, kebijakan relaksasi seperti pemangkasan pajak penghasilan (PPh) badan melalui omnibus law akan berlaku pada periode tersebut. (DDTCNews)

Baca Juga: DJP dan Google Incar Pelaku UMKM, Mau Apa?
  • Butuh Kerja Sama

OECD dalam laporan bertajuk ‘Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?’ memaparkan kepatuhan tidak hanya ditentukan tarif atau ancaman hukum, tapi juga faktor ekonomi sosial dan kelembagaan.

Sibichen K Mathew dalam bukunya ‘Making People Pay’ memaparkan hasil penelitiannya yang mendalam tentang faktor-faktor yang membuat orang mau dan enggan membayar pajak. Model ekonomi dikatakan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku pembayar pajak.

Dari pemaparan Mathew dalam buku tersebut tersirat pentingnya kerja sama atau gotong-royong seluruh stakeholder pajak, terutama pemerintah. Pembayar pajak juga harus diyakinkan bahwa setiap kontribusi dari mereka, sekecil apa pun, sangat berarti bagi pembangunan negara. Edukasi pajak pada akhirnya juga menjadi aspek yang penting. (DDTCNews)

Baca Juga: Omnibus Law Diklaim Mampu Tingkatkan Investasi, Ini Hitungan BKPM
  • Diharapkan Segera Selesai

Anggota Komisi XI DPR Soepriyatno mengatakan mengungkapkan penyelesaian pembahasan revisi UU Bea Meterai tinggal sekitar 20%. Beleid tersebut diestimasi selesai pada bulan depan. Hal ini juga diharapkan oleh pemerintah.

“Kami berharap dalam masa sidang ini, pembahasannya [revisi UU Bea Meterai] dilanjutkan dan segera diselesaikan,” Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (Kontan)

  • 6 Perubahan Mendasar

Revisi UU Bea Meterai yang diusulkan Kemenkeu berisikan 6 perubahan mendasar. Pertama, perubahan besaran tarif bea meterai. Kedua, penentuan batasan pengenaan dokumen yang wajib dikenai bea meterai. Ketiga, perluasan definisi dokumen objek bea meterai.

Baca Juga: Wah, ASN di Kepri 100% Sudah Lapor SPT

Keempat, terkait dengan pihak yang terutang bea meterai dan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut bea meterai. Kelima, penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai. Keenam, pemberian fasilitas bea meterai. Nantinya tidak hanya dokumen fisik yang dikenai bea meterai, tetapi juga dokumen digital. (DDTCNews)

  • Single Login

DJP terus mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang lebih baik. Kali ini, DJP merilis Single Login. DJP mengatakan Single Login menjadi tanda era baru layanan digital DJP. Hal ini dikarenakan berbagai layanan digital DJP sudah terintegrasi dan bisa diakses hanya dengan satu kali login. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Mau Lapor SPT Pakai E-Filing atau E-Form? Cek Bedanya di Sini

“Prospeknya kita berharap ada perubahan yang lebih baik pada kepatuhan baik formal maupun material,” katanya.

Baca Juga: Wah, DJP Gelar FunRun 5K Spectaxcular! Tertarik Ikut?

Selain itu, ada pula bahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Bea Meterai yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Pemerintah dan DPR meyakini revisi payung hukum tersebut akan bisa dirampungkan pada Februari 2020. Optimisme ini muncul karena sejatinya perubahan yang dilakukan lebih sederhana dibandingkan UU lainnya.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Standar OECD

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal mengatakan peningkatan kepatuhan pajak dan penambahan basis pajak masih akan menjadi isu sentral DJP pada 2020—2024. Pemerintah berupaya mencapai rasio kepatuhan formal sesuai dengan standar OECD, yaitu sebesar 85%.

Baca Juga: Ini Ketentuan Aktiva Tetap Tanah yang Bisa Dapat Tax Allowance

Namun demikian, rasio kepatuhan formal belum pernah mencapai 75%. Pada tahun lalu, rasio kepatuhan formal tercatat mencapai 72,9%, meningkat tipis dibandingkan pada 2018 sebesar 71,1%. Performa pada 2018 itu tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 72,6%. (Bisnis Indonesia)

  • Renstra 2020—2024

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal menjabarkan salah satu isu yang krusial dalam Renstra 2020-2024 DJP adalah memperluas basis pajak. Hal ini menjadi penting untuk menjamin kinerja penerimaan tetap terjaga hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, memperluas basis pajak menjadi keharusan yang wajib dilakukan DJP. Pasalnya, kebijakan relaksasi seperti pemangkasan pajak penghasilan (PPh) badan melalui omnibus law akan berlaku pada periode tersebut. (DDTCNews)

Baca Juga: DJP dan Google Incar Pelaku UMKM, Mau Apa?
  • Butuh Kerja Sama

OECD dalam laporan bertajuk ‘Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?’ memaparkan kepatuhan tidak hanya ditentukan tarif atau ancaman hukum, tapi juga faktor ekonomi sosial dan kelembagaan.

Sibichen K Mathew dalam bukunya ‘Making People Pay’ memaparkan hasil penelitiannya yang mendalam tentang faktor-faktor yang membuat orang mau dan enggan membayar pajak. Model ekonomi dikatakan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku pembayar pajak.

Dari pemaparan Mathew dalam buku tersebut tersirat pentingnya kerja sama atau gotong-royong seluruh stakeholder pajak, terutama pemerintah. Pembayar pajak juga harus diyakinkan bahwa setiap kontribusi dari mereka, sekecil apa pun, sangat berarti bagi pembangunan negara. Edukasi pajak pada akhirnya juga menjadi aspek yang penting. (DDTCNews)

Baca Juga: Omnibus Law Diklaim Mampu Tingkatkan Investasi, Ini Hitungan BKPM
  • Diharapkan Segera Selesai

Anggota Komisi XI DPR Soepriyatno mengatakan mengungkapkan penyelesaian pembahasan revisi UU Bea Meterai tinggal sekitar 20%. Beleid tersebut diestimasi selesai pada bulan depan. Hal ini juga diharapkan oleh pemerintah.

“Kami berharap dalam masa sidang ini, pembahasannya [revisi UU Bea Meterai] dilanjutkan dan segera diselesaikan,” Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (Kontan)

  • 6 Perubahan Mendasar

Revisi UU Bea Meterai yang diusulkan Kemenkeu berisikan 6 perubahan mendasar. Pertama, perubahan besaran tarif bea meterai. Kedua, penentuan batasan pengenaan dokumen yang wajib dikenai bea meterai. Ketiga, perluasan definisi dokumen objek bea meterai.

Baca Juga: Wah, ASN di Kepri 100% Sudah Lapor SPT

Keempat, terkait dengan pihak yang terutang bea meterai dan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut bea meterai. Kelima, penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai. Keenam, pemberian fasilitas bea meterai. Nantinya tidak hanya dokumen fisik yang dikenai bea meterai, tetapi juga dokumen digital. (DDTCNews)

  • Single Login

DJP terus mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang lebih baik. Kali ini, DJP merilis Single Login. DJP mengatakan Single Login menjadi tanda era baru layanan digital DJP. Hal ini dikarenakan berbagai layanan digital DJP sudah terintegrasi dan bisa diakses hanya dengan satu kali login. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Mau Lapor SPT Pakai E-Filing atau E-Form? Cek Bedanya di Sini
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, kepatuhan pajak, SPT, kepatuhan formal
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 14 Juni 2017 | 14:33 WIB
PELAPORAN SPT PAJAK
Rabu, 16 Agustus 2017 | 16:01 WIB
INDIA
Kamis, 13 Juli 2017 | 11:01 WIB
INDIA
Selasa, 23 Mei 2017 | 17:11 WIB
YORDANIA
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 19:50 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:58 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:42 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:20 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:13 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:58 WIB
SPANYOL
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:17 WIB
INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI