Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Soal PMK Super Tax Deduction Kegiatan Riset, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal PMK Super Tax Deduction Kegiatan Riset, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan keseriusan pemerintah memberikan insentif pajak super tax deduction untuk perusahaan yang berinvestasi pada riset dan pengembangan (R&D).

Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan masih menunggu usulan klasifikasi riset yang layak diberikan insentif super tax deduction, sebelum menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK).

PMK tersebut akan memuat penjelasan lebih terperinci dari peraturan pemerintah tentang fasilitas super tax deduction yang diteken Presiden Joko Widodo sejak tahun lalu. Seluruh kementerian/lembaga yang terkait juga bisa ikut memberikan pertimbangan soal jenis riset yang layak mendapatkan insentif tersebut.

Baca Juga: Beri Stimulus untuk Pesantren, Ini Harapan Sri Mulyani

"Kami menunggu dari klasifikasi yang ditetapkan oleh para menteri-menteri terkait. Sama seperti super tax deduction yang untuk vokasi, itu ditetapkan kriterianya. Ini untuk riset juga sama, riset seperti apa yang memang akan dimasukkan," kata Sri Mulyani di Hotel Fairmont, Rabu (5/2/2020).

Sri Mulyani menambahkan Kemenkeu akan berhati-hati menyusun PMK super tax deduction untuk riset. Ia beralasan PMK itulah yang akan menjadi dasar Ditjen Pajak memberikan super tax deduction untuk perusahaan. Meski tak spesifik, Sri Mulyani memastikan akan menerbitkan PMK super tax deduction untuk riset secepatnya.

Pertengahan tahun lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 yang berisi ketentuan pengurangan pajak di atas 100% atau super tax deduction. PP tersebut memberi ruang pemberian pembebasan pajak penghasilan badan untuk kegiatan usaha tertentu.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Semua Negara Berebut Bagian yang Adil

Dalam PP itu disebutkan, wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian, dalam jangka waktu tertentu.

Namun, pelaksanaan super tax deduction tersebut harus menunggu PMK sebagai aturan teknisnya. Insentif ini diyakini mampu memperbesar dana riset di Indonesia, selain alokasi 0,3% dari APBN.

Kebijakan tersebut juga diharapkan bisa mengerek posisi Indonesia pada indeks jumlah riset di level internasional. Pada 2019, Indonesia menempati 85 dari 129 negara, dengan skor indeks inovasi global 29,72, dari skala 0-100. (Bsi)

Baca Juga: ADB Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak

Topik : sri mulyani, super tax deduction, insentif penelitian dan pengembangan, PMK super tax deduction
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 15 Oktober 2020 | 09:02 WIB
PMK 153/2020
Kamis, 15 Oktober 2020 | 08:31 WIB
PMK 153/2020
Rabu, 14 Oktober 2020 | 17:46 WIB
PMK 153/2020
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PMK 157/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 13:50 WIB
KABUPATEN BADUNG