BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama beberapa pegawai Kemenkeu. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya seluruh pegawai di kementeriannya untuk memahami, mengantisipasi, dan mengelola perubahan teknologi yang sangat cepat. Budaya dan mindset digital perlu dibangun.
Dia mencontohkan perubahan digital akan berdampak pada banyaknya pekerjaan manusia yang bisa digantikan dengan robot. Dengan demikian, akan ada tugas, fungsi, dan tanggung jawab inti Kemenkeu, seperti pengumpulan pajak yang akan terpengaruh.
“Kita tidak boleh menunggu sampai itu terjadi baru kita mikir,” tegas Sri Mulyani dalam seminar bertajuk ‘Memperkuat Budaya danMindset Digital dalam Transformasi Kemenkeu’, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Selasa (12/2/2019).
Apabila tidak ada kesadaran tersebut, Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain. Dia meminta agar seluruh pegawai Kemenkeu mampu menghubungkan hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan mindset digital ke dalam tugas, fungsi, dan tanggung jawab pekerjaan sehari-hari.
Pemahaman dan budaya digital ini penting untuk memahami karakteristik perkembangan digital itu sendiri. Hal tersebut penting untuk membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti digital payment dan e-commerce.
“Kementerian Keuangan pengelola keuangan negara yang bertanggungjawab terhadap keuangan publik termasuk kebijakan fiskal yang penting baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara, pembiayaan itu akan sangat terpengaruh dan bahkan mungkin ada pada core-nya,” ungkap Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memaparkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey dan BCG, teknologi yang berkembang pesat sekarang sedang dan akan terus menggantikan banyak pekerjaan manusia dengan sistem automatisasi dan robotik.
Dengan demikian, ada pula risiko kenaikan tingkat pengangguran yang ada di suatu negara, termasuk Indonesia. Risiko ini perlu untuk direspons dari sisi kebijakan, termasuk yang berhubungan dengan otoritas fiskal. (kaw)
