Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Pajak, Pelaku Usaha Minta Presiden Terpilih Fokus Pada Aspek Ini

3
3

Joko Widodo dan Prabowo Subianto. 

JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar presiden terpilih fokus pada penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebagai kebijakan awal di bidang perpajakan.

Wakil Komite Tetap Kadin Bidang Perpajakan Herman Juwono mengatakan dalam urusan perpajakan, pelaku usaha mengharapkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang diharapkan adalah mendorong realisasi penuruan tarif PPh korporasi.

“Menurunkan tarif terutama untuk PPh badan lebih urgen dari pembentukan badan baru karena akan menambah jalur birokrasi baru. Permasalahan tarif ini lebih signifikan dalam mendorong roda perekonomian lebih cepat,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

Menurutnya, kerja penerimaan dalam bingkai Kemenkeu sudah ideal dalam mengamankan penerimaan perpajakan. Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC) dirasa sudah mumpuni. Selain itu, peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai perumus kebijakan juga berjalan baik selama ini.

Oleh karena itu, menurut Herman, wacana untuk membentuk badan penerimaan perlu di kaji ulang. Menurutnya, reformasi kelembagaan harus dituntaskan secara internal. Setelah itu, ketika organisasi DJP sudah selesai dengan reformasi internal, pemangku kepenting baru berbicara soal pembentukan badan baru.

“Reformasi perpajakan kan terus berjalan, DJP punya 5 pilar itu. Sekarang DJP, BJBC, dan BKF sudah sinergi dan kerja sama, untuk pertukaran data misalnya,” imbuhnya.

Baca Juga: Cara Menghitung PPh Badan Terutang

Seperti diketahui, dalam masa kampanye, baik Jokowi—Ma’ruf maupun Prabowo—Sandi menjanjikan penurunan tarif PPh badan. Selain itu, rencana pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan juga beberapa kali terlontar dari kedua kubu.

Dalam hitung cepat mayoritas lembaga survei terhadap Pilpres yang berlangsung kemarin, Rabu (17/4/2019), kubu petahana Jokowi—Ma’ruf lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo—Sandi. Namun, hasil finalnya akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pertengahan Mei 2019. (kaw)

Baca Juga: Contoh Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

“Menurunkan tarif terutama untuk PPh badan lebih urgen dari pembentukan badan baru karena akan menambah jalur birokrasi baru. Permasalahan tarif ini lebih signifikan dalam mendorong roda perekonomian lebih cepat,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

Menurutnya, kerja penerimaan dalam bingkai Kemenkeu sudah ideal dalam mengamankan penerimaan perpajakan. Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC) dirasa sudah mumpuni. Selain itu, peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai perumus kebijakan juga berjalan baik selama ini.

Oleh karena itu, menurut Herman, wacana untuk membentuk badan penerimaan perlu di kaji ulang. Menurutnya, reformasi kelembagaan harus dituntaskan secara internal. Setelah itu, ketika organisasi DJP sudah selesai dengan reformasi internal, pemangku kepenting baru berbicara soal pembentukan badan baru.

“Reformasi perpajakan kan terus berjalan, DJP punya 5 pilar itu. Sekarang DJP, BJBC, dan BKF sudah sinergi dan kerja sama, untuk pertukaran data misalnya,” imbuhnya.

Baca Juga: Cara Menghitung PPh Badan Terutang

Seperti diketahui, dalam masa kampanye, baik Jokowi—Ma’ruf maupun Prabowo—Sandi menjanjikan penurunan tarif PPh badan. Selain itu, rencana pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan juga beberapa kali terlontar dari kedua kubu.

Dalam hitung cepat mayoritas lembaga survei terhadap Pilpres yang berlangsung kemarin, Rabu (17/4/2019), kubu petahana Jokowi—Ma’ruf lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo—Sandi. Namun, hasil finalnya akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pertengahan Mei 2019. (kaw)

Baca Juga: Contoh Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
Topik : Pemilu 2019, Pilpres 2019, PPh badan, PPh korporasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI