Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Pajak, Pelaku Usaha Minta Presiden Terpilih Fokus Pada Aspek Ini

3
3

Joko Widodo dan Prabowo Subianto. 

JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar presiden terpilih fokus pada penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebagai kebijakan awal di bidang perpajakan.

Wakil Komite Tetap Kadin Bidang Perpajakan Herman Juwono mengatakan dalam urusan perpajakan, pelaku usaha mengharapkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang diharapkan adalah mendorong realisasi penuruan tarif PPh korporasi.

“Menurunkan tarif terutama untuk PPh badan lebih urgen dari pembentukan badan baru karena akan menambah jalur birokrasi baru. Permasalahan tarif ini lebih signifikan dalam mendorong roda perekonomian lebih cepat,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Indonesia di Tengah Kompetisi Perebutan Modal

Menurutnya, kerja penerimaan dalam bingkai Kemenkeu sudah ideal dalam mengamankan penerimaan perpajakan. Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC) dirasa sudah mumpuni. Selain itu, peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai perumus kebijakan juga berjalan baik selama ini.

Oleh karena itu, menurut Herman, wacana untuk membentuk badan penerimaan perlu di kaji ulang. Menurutnya, reformasi kelembagaan harus dituntaskan secara internal. Setelah itu, ketika organisasi DJP sudah selesai dengan reformasi internal, pemangku kepenting baru berbicara soal pembentukan badan baru.

“Reformasi perpajakan kan terus berjalan, DJP punya 5 pilar itu. Sekarang DJP, BJBC, dan BKF sudah sinergi dan kerja sama, untuk pertukaran data misalnya,” imbuhnya.

Baca Juga: Soal Eksekusi Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%, BKF: Secepatnya

Seperti diketahui, dalam masa kampanye, baik Jokowi—Ma’ruf maupun Prabowo—Sandi menjanjikan penurunan tarif PPh badan. Selain itu, rencana pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan juga beberapa kali terlontar dari kedua kubu.

Dalam hitung cepat mayoritas lembaga survei terhadap Pilpres yang berlangsung kemarin, Rabu (17/4/2019), kubu petahana Jokowi—Ma’ruf lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo—Sandi. Namun, hasil finalnya akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pertengahan Mei 2019. (kaw)

Baca Juga: Soal Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%, Ini Kata Pengusaha

“Menurunkan tarif terutama untuk PPh badan lebih urgen dari pembentukan badan baru karena akan menambah jalur birokrasi baru. Permasalahan tarif ini lebih signifikan dalam mendorong roda perekonomian lebih cepat,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Indonesia di Tengah Kompetisi Perebutan Modal

Menurutnya, kerja penerimaan dalam bingkai Kemenkeu sudah ideal dalam mengamankan penerimaan perpajakan. Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC) dirasa sudah mumpuni. Selain itu, peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai perumus kebijakan juga berjalan baik selama ini.

Oleh karena itu, menurut Herman, wacana untuk membentuk badan penerimaan perlu di kaji ulang. Menurutnya, reformasi kelembagaan harus dituntaskan secara internal. Setelah itu, ketika organisasi DJP sudah selesai dengan reformasi internal, pemangku kepenting baru berbicara soal pembentukan badan baru.

“Reformasi perpajakan kan terus berjalan, DJP punya 5 pilar itu. Sekarang DJP, BJBC, dan BKF sudah sinergi dan kerja sama, untuk pertukaran data misalnya,” imbuhnya.

Baca Juga: Soal Eksekusi Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%, BKF: Secepatnya

Seperti diketahui, dalam masa kampanye, baik Jokowi—Ma’ruf maupun Prabowo—Sandi menjanjikan penurunan tarif PPh badan. Selain itu, rencana pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan juga beberapa kali terlontar dari kedua kubu.

Dalam hitung cepat mayoritas lembaga survei terhadap Pilpres yang berlangsung kemarin, Rabu (17/4/2019), kubu petahana Jokowi—Ma’ruf lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo—Sandi. Namun, hasil finalnya akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pertengahan Mei 2019. (kaw)

Baca Juga: Soal Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%, Ini Kata Pengusaha
Topik : Pemilu 2019, Pilpres 2019, PPh badan, PPh korporasi
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI