Berita
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Simak, Penjelasan Pakar Soal Konsep Pemajakan Organisasi Nirlaba

A+
A-
2
A+
A-
2
Simak, Penjelasan Pakar Soal Konsep Pemajakan Organisasi Nirlaba

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam saat memaparkan materi dalam webinar bertajuk Kewajiban Perpajakan di Perguruan Tinggi. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan pajak yang terkait dengan organisasi nirlaba di bidang pendidikan, seperti perguruan tinggi, menjadi salah satu penentu dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Dalam webinar bertajuk Kewajiban Perpajakan di Perguruan Tinggi, Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan konsep organisasi nirlaba dilihat dari 2 kriteria.

Pertama, tidak diperkenankan untuk membagikan laba yang diperolehnya (the prohibition of profit distribution model). Kedua, pembentukan suatu organisasi/institusi/badan hukum bertujuan untuk kepentingan publik atau sosial (the public purpose model),” ujarnya, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: Tekan Ekonomi Informal, Belasan Triliun Digelontorkan Hingga 2023

Darussalam selanjutnya menjabarkan latar belakang secara teoritis yang membuat perguruan tinggi dapat tidak dikenakan pajak. Terdapat enam teori yang menjustifikas organisasi nirlaba harus diberikan perlakuan pajak yang berbeda.

Pertama, subsidy theory. Berdasarkan teori ini pemerintah harus memberikan subsidi kepada organisasi nirlaba melalui sistem pajak. Kedua, income measurement theory yang menghendaki adanya pengecualian karena tidak ada metode akuntansi komersial yang tepat dalam mengukur penghasilan bersih organisasi nirlaba.

Ketiga, capital formation theory yang berkaitan erat dengan nondistribution constraint. Berdasarkan teori ini, organisasi nirlaba harus diberikan pengecualian untuk mengkompensasi kelemahannya dalam menghimpun modal.

Baca Juga: Mengulas Ekonomi Digital sebagai Lanskap Baru Perpajakan Internasional

Keempat, altruism theory. Berdasarkan teori ini organisasi nirlaba harus diberikan reward melalui pengecualian pajak. Kelima, donative theory. Berdasarkan teori ini pengecualian pajak harus diberikan untuk menjamin organisasi nirlaba lebih optimal dalam mengumpulkan donasi dan sumbangan dari filantropis.

Keenam, risk compensation theory. Teori ini menyatakan adanya pengecualian pajak akan menjamin ketersediaan ‘pasar’ bagi jasa dan barang publik tertentu yang sebelumnya terlalu berisiko, tidak diketahui pemerintah, atau memberikan biaya yang besar dalam penyelenggaraannya.

Berangkat dari konsep dan teori tersebut, terdapat tiga skema sistem perpajakan atas organisasi nirlaba yang dikembangkan di beberapa negara. Pertama, organisasi nirlaba akan dikenakan pajak sama dengan organisasi yang berorientasi laba (full taxation)

Baca Juga: Pajak Turis di Eropa Masih Berlaku Meski Pandemi Corona, Ini Alasannya

Kedua, penghasilan yang diperoleh oleh organisasi nirlaba dikecualikan dari pengenaan pajak (full exemption). Ketiga, pengenaan pajak secara parsial (partial exemption).

Adapun berdasarkan data yang diolah DDTC Fiscal Research dari IBFD Country Profile, sebanyak 70 negara dari 90 negara tercatat menggunakan skema partial exemption. Sisanya, ada 4 negara yang menerapkan skema full taxation dan 16 negara yang menerapkan skema full exemption.

Dari 70 negara yang menerapkan skema partial exemption, sebanyak 5 negara menggunakan full taxation dengan fasilitas, 35 negara memakai partial taxation dengan pemberian perlakuan pajak yang berbeda atas jenis penghasilan atau laba serta skema pengurangan tarif, dan 30 negara menerapkan full exemption dengan sejumlah kualifikasi.

Baca Juga: Pengusaha Migas Minta Rencana Kenaikan Pajak Dikaji Ulang

“Skema partial exemption tidak selalu berupa reduced rate maupun perbedaan perlakuan atas jenis penghasilan, tapi juga fasilitas tertentu maupun kualifikasi yang lebih ketat bagi kriteria organisasi nirlaba,” imbuh Darussalam.

Sebagai informasi, webinar ini merupakan hasil kerja sama Universitas Lampung dengan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung serta didukung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Lampung dan Atpetsi Wilayah Lampung. (kaw)

Baca Juga: Ketentuan Pajak PPN atas Cryptocurrency Masih Perlu Disederhanakan
Topik : organisasi nirlaba, perguruan tinggi, Darussalam, kebijakan pajak, Atpetsi, Universitas Lampung
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:30 WIB
SELANDIA BARU
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 Oktober 2020 | 13:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 Oktober 2020 | 13:03 WIB
EDUKASI PAJAK
berita pilihan
Rabu, 28 Oktober 2020 | 17:01 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 28 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 15:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:30 WIB
BAHAMA