Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Simak, Penjelasan Pakar Soal Konsep Pemajakan Organisasi Nirlaba

A+
A-
2
A+
A-
2
Simak, Penjelasan Pakar Soal Konsep Pemajakan Organisasi Nirlaba

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam saat memaparkan materi dalam webinar bertajuk Kewajiban Perpajakan di Perguruan Tinggi. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan pajak yang terkait dengan organisasi nirlaba di bidang pendidikan, seperti perguruan tinggi, menjadi salah satu penentu dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Dalam webinar bertajuk Kewajiban Perpajakan di Perguruan Tinggi, Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan konsep organisasi nirlaba dilihat dari 2 kriteria.

Pertama, tidak diperkenankan untuk membagikan laba yang diperolehnya (the prohibition of profit distribution model). Kedua, pembentukan suatu organisasi/institusi/badan hukum bertujuan untuk kepentingan publik atau sosial (the public purpose model),” ujarnya, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: Mantan Dirjen Pajak: Konsep SIN Sudah Ada Sejak Era Soekarno

Darussalam selanjutnya menjabarkan latar belakang secara teoritis yang membuat perguruan tinggi dapat tidak dikenakan pajak. Terdapat enam teori yang menjustifikas organisasi nirlaba harus diberikan perlakuan pajak yang berbeda.

Pertama, subsidy theory. Berdasarkan teori ini pemerintah harus memberikan subsidi kepada organisasi nirlaba melalui sistem pajak. Kedua, income measurement theory yang menghendaki adanya pengecualian karena tidak ada metode akuntansi komersial yang tepat dalam mengukur penghasilan bersih organisasi nirlaba.

Ketiga, capital formation theory yang berkaitan erat dengan nondistribution constraint. Berdasarkan teori ini, organisasi nirlaba harus diberikan pengecualian untuk mengkompensasi kelemahannya dalam menghimpun modal.

Baca Juga: SIN Pajak Bisa Cegah Tindak Pidana Korupsi, Seperti Apa?

Keempat, altruism theory. Berdasarkan teori ini organisasi nirlaba harus diberikan reward melalui pengecualian pajak. Kelima, donative theory. Berdasarkan teori ini pengecualian pajak harus diberikan untuk menjamin organisasi nirlaba lebih optimal dalam mengumpulkan donasi dan sumbangan dari filantropis.

Keenam, risk compensation theory. Teori ini menyatakan adanya pengecualian pajak akan menjamin ketersediaan ‘pasar’ bagi jasa dan barang publik tertentu yang sebelumnya terlalu berisiko, tidak diketahui pemerintah, atau memberikan biaya yang besar dalam penyelenggaraannya.

Berangkat dari konsep dan teori tersebut, terdapat tiga skema sistem perpajakan atas organisasi nirlaba yang dikembangkan di beberapa negara. Pertama, organisasi nirlaba akan dikenakan pajak sama dengan organisasi yang berorientasi laba (full taxation)

Baca Juga: Hindari Pajak Tinggi, WP Ramai-Ramai Alihkan Kepemilikan Properti

Kedua, penghasilan yang diperoleh oleh organisasi nirlaba dikecualikan dari pengenaan pajak (full exemption). Ketiga, pengenaan pajak secara parsial (partial exemption).

Adapun berdasarkan data yang diolah DDTC Fiscal Research dari IBFD Country Profile, sebanyak 70 negara dari 90 negara tercatat menggunakan skema partial exemption. Sisanya, ada 4 negara yang menerapkan skema full taxation dan 16 negara yang menerapkan skema full exemption.

Dari 70 negara yang menerapkan skema partial exemption, sebanyak 5 negara menggunakan full taxation dengan fasilitas, 35 negara memakai partial taxation dengan pemberian perlakuan pajak yang berbeda atas jenis penghasilan atau laba serta skema pengurangan tarif, dan 30 negara menerapkan full exemption dengan sejumlah kualifikasi.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan

“Skema partial exemption tidak selalu berupa reduced rate maupun perbedaan perlakuan atas jenis penghasilan, tapi juga fasilitas tertentu maupun kualifikasi yang lebih ketat bagi kriteria organisasi nirlaba,” imbuh Darussalam.

Sebagai informasi, webinar ini merupakan hasil kerja sama Universitas Lampung dengan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung serta didukung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Lampung dan Atpetsi Wilayah Lampung. (kaw)

Baca Juga: Mengupas Gagasan Keadilan Pajak dari Berbagai Perspektif
Topik : organisasi nirlaba, perguruan tinggi, Darussalam, kebijakan pajak, Atpetsi, Universitas Lampung
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 08 April 2021 | 11:11 WIB
IRLANDIA
Senin, 05 April 2021 | 21:00 WIB
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Senin, 05 April 2021 | 17:15 WIB
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Senin, 05 April 2021 | 10:03 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN