UU CIPTA KERJA

Siapkan Insentif Pajak, Pemerintah Bakal Atur Kriteria UMK Tertentu

Muhamad Wildan | Jumat, 15 Januari 2021 | 13:48 WIB
Siapkan Insentif Pajak, Pemerintah Bakal Atur Kriteria UMK Tertentu

Ilustrasi. Perajin memproduksi gitar di Desa Meunasah Mesjid, Lhokseumawe, Aceh, Jumat (8/1/2021). ANTARA FOTO/Rahmad/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah menggodok aturan turunan dalam pelaksanaan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya mengatur terkait dengan kriteria usaha mikro dan kecil yang bisa mendapatkan fasilitas pajak.

Rencana pemerintah tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diunggah melalui uu-ciptakerja.go.id.

"UMK tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh," bunyi Pasal 105 ayat (2) RPP terbaru tersebut, dikutip Jumat (15/1/2021).

Baca Juga:
DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi pelaku UMK untuk dapat dikategorikan sebagai UMK tertentu dan berhak mendapatkan fasilitas PPh sebagaimana diatur dalam pada Pasal 105 ayat (2) RPP tersebut.

Pertama, UMK baru mulai berproduksi atau beroperasi. Kedua, UMK harus memiliki omzet paling besar senilai Rp2 miliar per tahun. Ketiga, UMK harus berusaha pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, transportasi, perhotelan, atau rumah makan.

Keempat, UMK harus mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Adapun insentif pajak kepada UMK tertentu ini akan diberikan pemerintah sesuai dengan basis data tunggal UMKM yang akan dibangun oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

Baca Juga:
Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Untuk diketahui, pada RPP Koperasi dan UMKM turunan UU No. 11/2020 yang diunggah pada uu-ciptakerja.go.id per 28 November 2020, ketentuan fasilitas PPh yang sejenis tertuang dalam Pasal 77 ayat (3).

Kala itu, pemerintah menjanjikan pemberian insentif PPh Final bagi usaha mikro tertentu dengan tarif sebesar 0%. Meski demikian, rancangan beleid tersebut tidak memerinci apa yang dimaksud dengan usaha mikro tertentu. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda

BERITA PILIHAN
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kiriman Dokumen dari Luar Negeri Kena Bea Masuk? Simak Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 16:12 WIB DITJEN PAJAK

DJP Luncurkan Layanan Chatbot Pajak, Sudah Coba?

Selasa, 26 September 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda

Selasa, 26 September 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BEI Sediakan 4 Skema Perdagangan Karbon di IDXCarbon

Selasa, 26 September 2023 | 14:47 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Manis Bakal Berlaku 2024, Pemerintah Kebut Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 14:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Perluasan Basis Pajak dan Pemanfaatan Teknologi untuk Kerek Tax Ratio

Selasa, 26 September 2023 | 14:37 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan Diproyeksi Shortfall, Bea Cukai: Yang Penting Visi Berjalan