Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Siapa yang Disebut Sebagai Tenaga Kerja Lepas?

A+
A-
16
A+
A-
16
Siapa yang Disebut Sebagai Tenaga Kerja Lepas?

SALAH satu bentuk insentif pajak untuk wajib pajak terdampak virus Corona (Covid-19) adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif ini diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam PMK 44/2020

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016, setidaknya terdapat dua jenis pegawai, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Lantas, sebenarnya siapa yang disebut sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas?

Definisi
PASAL 1 angka 11 PER-16/2016 mendefinisikan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas sebagai pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai bersangkutan bekerja berdasar jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta pemberi kerja.

Baca Juga: Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Hal ini berbeda dengan pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, serta berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Adapun istilah yang digunakan atas penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, mingguan, atau upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

Secara lebih terperinci, PER-16/2016 mendefinisikan upah harian sebagai upah yang diperoleh karyawan secara harian. Selanjutnya, upah mingguan adalah upah yang diperoleh karyawan secara mingguan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Tangguhan?

Sementara itu, yang dimaksud dengan upah satuan adalah upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Lalu, upah borongan adalah upah yang diperoleh berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu

Kendati antara pegawai tetap dan tenaga kerja lepas sama-sama dikenakan PPh Pasal 21, perbedaan status kepegawaian berpengaruh pada aspek perpajakannya. Perbedaan tersebut membuat tenaga kerja lepas memiliki ketentuan pajak tersendiri.

PPh Tenaga Kerja Lepas
SALAH satu contoh ketentuan tersebut adalah PPh Pasal 21 hanya dikenakan pada tenaga kerja lepas yang memiliki penghasilan lebih dari Rp450 ribu per hari. Namun, ketentuan penghasilan tidak kena pajak ini tidak berlaku jika penghasilan dimaksud dibayarkan secara bulanan

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu?

Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a PER-16/2016 yang menyatakan penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp4,5 juta, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 jika penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp450 ribu

Adapun yang dimaksud dengan rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja. Perhitungan rata-rata upah yang diterima dalam sehari dapat dilakukan dengan tiga cara.

Pertama, untuk upah mingguan, dibagi dengan jumlah hari bekerja dalam seminggu. Kedua, untuk upah satuan, dikalikan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Ketiga, untuk upah borongan, dibagi dengan jumlah hari dalam menyelesaikan perkerjaan borongan.

Baca Juga: Apa Itu PIBK dalam Impor Barang Kiriman?

Jika upah harian atau rata-rata upah harian sudah lebih dari Rp450 ribu, tetapi dalam sebulan belum melebihi Rp4,5 juta, penghasilan itu dipotong PPh Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi Rp450 ribu. Tarif yang berlaku adalah tarif lapisan pertama Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yaitu 5%.

Kemudian, dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 satu bulan kalender melebihi Rp4,5 juta tetapi kurang dari Rp10,2 juta, penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 21 dengan DPP upah sehari dikurang PTKP yang sebenarnya dikali dengan tarif 5%.

Adapun PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya PTKP yang sebenarnya ditetapkan dengan cara membagi PTKP per tahun dengan 360 hari.

Baca Juga: Apa Itu Perseroan Perorangan?

Lalu, apabila upah dibayarkan secara bulanan atau jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender sudah lebih dari Rp10,2 juta, pajak penghasilan dikenakan dengan DPP penghasilan bruto disetahunkan dikurangi PTKP setahun dan dikali tarif pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Secara ringkas, ketentuan PPh Pasal 21 tenaga kerja lepas dapat disimak pada tabel berikut. (Bsi)

Penghasilan Sehari Penghasilan Kumulatif Sebulan Tarif Dasar Pengenaan Pajak
<Rp450.000 <Rp4.500.000 5% Tidak dipotong PPh Pasal 21
>Rp450.000 ≤Rp4.500.000 juta 5% Upah sehari-Rp450.000
<Rp450.000 >Rp4.500.000 tetapi kurang dari Rp10.200.000 5% Upah sehari-PTKP yang sebenarnya
>450.000
<450.000 >Rp10.200.000 Atau upah dibayarkan secara bulanan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf ‘a’ UU PPh PKP setahun=penghasilan bruto disetahunkan-PKP setahun
>450.000

Sumber: PER-16/2016, diolah penulis

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Industri?

Topik : tenaga kerja lepas, pegawai tetap, PPh 21, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Seoul

Sabtu, 13 Februari 2021 | 22:44 WIB
Apakah upah kerja seorang yang dikontrak hanya dipakai satu saja dan nilai upah di bawah 3.5 Juta kena potongan pajak? Rincian ya 2.8 juta upah dan 700 ribu ongkos transport.. Trims
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 April 2022 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Penambang Kripto dan Bagaimana Kewajiban Perpajakannya?

Rabu, 20 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak atau ADR?

Senin, 18 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kode Transaksi Faktur Pajak dan Bagaimana Penggunaannya?

Jum'at, 15 April 2022 | 15:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Jasa Agen Asuransi dan Bagaimana Perlakuan PPN-nya?

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor