KAMBOJA

Setujui Proyek Ini, Pemerintah Berharap Bisa Raup Pajak Rp2,9 Triliun

Dian Kurniati | Sabtu, 31 Oktober 2020 | 16:01 WIB
Setujui Proyek Ini, Pemerintah Berharap Bisa Raup Pajak Rp2,9 Triliun

Salah satu sudut di Pnom Penh, Kamboja. ((Shashank Bengali / Los Angeles Times)

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja menyetujui pembangunan proyek infrastruktur listrik senilai lebih dari US$830 juta atau Rp12,19 triliun, berupa bendungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) 150 MW, pembangkit listrik tenaga batu bara 265 MW, dan tiga jalur transmisi.

Juru bicara pemerintah Phay Siphan mengatakan pembangunan itu untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kamboja. Selain itu, pemerintah juga telah menghitung potensi penerimaan pajak dari investasi infrastruktur listrik tersebut.

"Ini rencana untuk memangkas harga listrik setiap tahun sejak 2016, ketika pembangunan jaringan nasional dan sumber listrik besar terus berkembang," katanya, dikutip Senin (26/10/2020).

Baca Juga:
Otoritas Ini Pertimbangkan Penggunaan AI untuk Kelola Perpajakan

Phay Siphan menyebut proyek jalur transmisi perbatasan Battambang Kamboja-Thailand berpotensi mendatangkan penerimaan pajak senilai US$144,6 juta atau Rp2,12 triliun dalam 35 tahun, dan US$199,7 juta atau Rp2,9 selama masa konsesi 39 tahun.

Potensi penerimaan pajak tersebut mencakup penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak atas biaya bunga, pajak atas pembagian dividen, serta pajak pertambahan nilai (PPN).

Potensi penerimaan itu belum menghitung sumber pajak lain, seperti pajak penghasilan karyawan, pajak atas sewa, serta pajak tidak langsung lainnya.

Baca Juga:
Otoritas Ini Targetkan Penerimaan Pajak Tumbuh 20 Persen Tahun Depan

Pemerintah akan membangun PLTA Bendungan Stung Tatai Leu 150 MW di hulu Sungai Tatai dengan biaya US$389,4 juta. Proyek itu dilakukan di bawah skema konsesi Build-Operation-Transfer (BOT) 39 tahun, termasuk 4 tahun untuk konstruksi dan 35 tahun untuk pengoperasian bisnisnya.

Dewan memproyeksi bendungan tersebut akan menghasilkan rata-rata 527 juta kilowatt jam (KWH) per tahun dan listrik akan dijual kepada pemasok listrik milik negara dengan harga US$0,0792 per KWH.

Proyek jalur transmisi 500 KV sepanjang 199,52 km yang menghubungkan Phnom Penh ke perbatasan Kamboja-Laos juga dibangun menggunakan skema konsesi BOT selama 28 tahun, termasuk 3 tahun untuk konstruksi dan 25 tahun untuk pengoperasian, dengan biaya US$330,4 juta.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Tambah Jenis Barang Hasil Pertanian yang Bebas PPN

Proyek saluran transmisi 500 KV sepanjang 107 kilometer yang menghubungkan Provinsi Battambang dengan perbatasan Kamboja-Thailand akan dibangun untuk kontrak sewa 39 tahun, 4 tahun konstruksi dan 35 tahun operasional dengan biaya US$110,9 juta.

Dilansir phnompenhpost.com, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur listrik tersebut dapat semakin menekan harga listrik di dalam negeri. Sejak 2016 harga listrik di Kamboja tercatat telah menurun 40% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M