Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Setelah PPS Rampung, DJP Masih akan Teliti SPPH Wajib Pajak

A+
A-
41
A+
A-
41
Setelah PPS Rampung, DJP Masih akan Teliti SPPH Wajib Pajak

Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan DJP Iis Mazhuri. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penelitian atas surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) dari wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) kebijakan II.

Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan DJP Iis Mazhuri mengatakan penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH.

"Wajib pajak yang ikut PPS kebijakan II akan dilakukan penelitian, jadi semua wajib pajak itu akan diteliti SPPH-nya," ujar Mazhuri dalam Talk Show PPS: Apa dan Bagaimana Setelah PPS, Rabu (22/6/2022).

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Bila ditemukan adanya harta yang belum atau kurang diungkap dalam SPPH, ujarnya, DJP dapat menerbitkan surat klarifikasi kepada wajib pajak. Wajib pajak diberi kesempatan untuk merespons surat klarifikasi yang dikirimkan oleh DJP atau membayar PPh yang kurang dibayar.

Mazhuri menerangkan dalam sistem DJP terdapat daftar nominatif mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan oleh wajib pajak pada SPPH. Berdasarkan data internal dan data eksternal yang diterima oleh DJP, account representative (AR) pada setiap KPP akan melakukan penelitian terhadap SPPH.

Apabila hasil klarifikasi menunjukkan bahwa harta yang diungkapkan oleh wajib pajak dalam SPPH sudah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian tidak akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Bila harta pada SPPH tak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, wajib pajak akan diusulkan untuk dikenai pemeriksaan data konkret atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH.

"Terhadap wajib pajak itu akan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar disertai sanksi administrasinya," ujar Mazhuri.

Selain melakukan penelitian atas harta yang belum atau kurang diungkapkan oleh wajib pajak, DJP juga melakukan penelitian atas harta yang akan direpatriasi oleh wajib pajak.

Baca Juga: Sederet Pengertian Dividen yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan

Wajib pajak harus melakukan repatriasi harta paling lambat pada 30 September 2022. Bila kewajiban ini tak terpenuhi, DJP dapat menerbitkan surat teguran.

Bila surat teguran tak ditanggapi, wajib pajak bisa diperiksa dan dikenai PPh final tambahan akibat kegagalan melakukan repatriasi.

Terakhir, DJP juga akan melakukan penelitian atas kepatuhan wajib pajak dalam menginvestasikan harta yang dideklarasikan pada SPPH. Bila wajib pajak diketahui tidak memenuhi ketentuan investasi pada PMK 196/2021, DJP dapat melakukan pemeriksaan dan mengenakan PPh final tambahan atas kegagalan investasi oleh wajib pajak. (sap)

Baca Juga: Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, PAS Final, PPh final, PMK 196/2021, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Agustus 2022 | 17:15 WIB
KP2KP WONOGIRI

Omzet di Bawah PTKP Tak Perlu Setor PPh, Jangan Lupa Pencatatan Rutin

Kamis, 04 Agustus 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kontribusi UU HPP terhadap Penerimaan Pajak Hingga Juni 2022

Kamis, 04 Agustus 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Rilis Tutorial Pemutakhiran Data dan Cara Akses Layanan dengan NIK

Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Ada CRM, Pengawasan Wajib Pajak UMKM Bakal Dilakukan Lebih Detail

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka