Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Serapan Insentif Pajak Rendah, BKF Sebut Pertanda Baik

A+
A-
4
A+
A-
4
Serapan Insentif Pajak Rendah, BKF Sebut Pertanda Baik

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif perpajakan pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru terserap Rp500 miliar hingga 28 April 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemanfaatan insentif perpajakan yang relatif sepi disebabkan tren pemulihan ekonomi. Menurutnya, sektor usaha yang pulih lebih cepat membuat mereka tidak lagi memanfaatkan insentif pajak.

"Kami menunjukkan adanya tapering pada sektor-sektor yang sudah pulih. Yang belum pulih menjadi fokus pada 2022. Kalau ternyata dia pulih lebih cepat maka pemanfaatan insentif makin berkurang. Itu pertanda yang baik," katanya melalui konferensi video, Jumat (13/5/2022).

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Febrio menuturkan alokasi anggaran insentif perpajakan tercakup dalam klaster penguatan pemulihan ekonomi dalam program PEN. Secara umum, realisasi anggaran pada klaster tersebut juga tergolong masih rendah, yaitu Rp9,22 triliun atau 5,2% dari pagu Rp178,32 triliun.

Kendati demikian, ia memastikan pemerintah akan terus memberikan insentif perpajakan hingga periodenya berakhir. Dia berharap dunia usaha tetap menggunakan insentif tersebut untuk mendorong pemulihannya.

Dia menilai pemanfaatan insentif perpajakan juga sangat berbeda dengan karakteristik penyerapan anggaran untuk klaster PEN lainnya seperti perlindungan sosial.

Baca Juga: Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Pemanfaatan insentif pajak tergantung pada kebutuhan dunia usaha, sedangkan penyaluran berbagai bantuan sosial sudah terdaftar sejak awal sehingga realisasinya akan sesuai dengan prediksi atau ekspektasi pemerintah.

"Pemerintah siap dengan insentif, tetapi di sisi lain kita melihat pemulihan ekonomi menyebabkan pemanfaatannya tidak tinggi," ujar Febrio.

Mengenai insentif perpajakan, PMK 3/2022 telah mengatur perpanjangan 3 jenis insentif hingga Juni 2022, yaitu diskon angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP).

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Insentif perpajakan lainnya yang diberikan, yaitu PPnBM mobil DTP dan PPN rumah DTP. Aturan pemberian insentif insentif PPnBM DTP atas mobil pada Januari hingga September 2022 diatur dalam PMK 5/2022.

Terdapat 2 kelompok kendaraan bermotor yang dapat memperoleh insentif PPnBM DTP, yakni mobil dengan kapasitas silinder 1.200 cc atau 1.500cc seharga Rp200 hingga Rp250 juta dan mobil tipe low cost green car (LCGC) seharga paling mahal Rp200 juta.

Sementara itu, ketentuan insentif PPN rumah DTP diatur melalui PMK 6/2022. Insentif itu diberikan atas rumah yang diserahterimakan pada masa pajak Januari hingga September 2022. (rig)

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Topik : kepala bkf febrio kacaribu, anggaran pemerintah, PEN, insentif pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kesempatan Ikut PPS Belum Tertutup, DJP: Masih Berlangsung 41 Hari!

Sabtu, 21 Mei 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Konsolidasi dan Reformasi Fiskal Harus Sejalan, Simak Penjelasan BKF

Sabtu, 21 Mei 2022 | 12:00 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Lunasi Utang Pajak Rp3,4 Miliar, Truk & Mobil Milik WP Disita KPP

Sabtu, 21 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Penghitungan Imbalan Bunga

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus