Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Reklasifikasi Biaya Pemasaran Jadi Dividen Terselubung

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Reklasifikasi Biaya Pemasaran Jadi Dividen Terselubung

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa terkait dengan reklasifikasi biaya pemasaran dan rabat menjadi dividen terselubung. Perlu dipahami, dalam perkara ini, wajib pajak melakukan transaksi terkait sales commision subsidy, sales commision incentive dan sales rebate dengan pihak lawan transaksi (PT X).

Menurut otoritas pajak, transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan PT X tersebut tidak berkaitan dengan sales commision subsidy, sales commision incentive, dan sales rebate. Sebab, wajib pajak tidak dapat membuktikan transaksinya dengan PT X berdasarkan pada bukti-bukti yang valid.

Pada saat pemeriksaan, otoritas pajak menemukan fakta wajib pajak memiliki hubungan istimewa dengan PT X selaku lawan transaksinya. Merujuk pada hasil pemeriksaan tersebut, otoritas pajak memutuskan untuk melakukan reklasifikasi objek PPh Pasal 23 atas sales commision subsidy, sales commision incentive, dan sales rebate tersebut menjadi dividen terselubung.

Baca Juga: Sengketa Jasa Asuransi Unit Link yang Dikecualikan dari Pemungutan PPN

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan transaksi yang dilakukannya dengan PT berkaitan dengan sales commision subsidy, sales commision incentive, dan sales rebate. Selain itu, wajib pajak juga menegaskan pihaknya tidak memiliki hubungan istimewa dengan PT X. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Pengumuman! Sidang Pengadilan Pajak Minggu Depan Ditunda

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan penghitungan ulang DPP PPh Pasal 23 atas sales commision subsidy, sales commision incentive, dan sales rebate.

Adapun biaya-biaya tersebut digolongkan sebagai biaya jasa perantara sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-70/PJ/2007 dengan tarif sebesar 4,5%. Berdasarkan pada penghitungan ulang tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mempertahankan sebagian koreksi PPh Pasal 23 atas sales commision subsidy, sales commision incentive, dan sales rebate.

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53850/PP/M.VA/12/2014 tertanggal 2 Juli 2014, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 15 Oktober 2014.

Baca Juga: Sengketa Pembebasan PPN atas Penyerahan Daging Ayam

Pokok sengketa dalam perkara a quo adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 23 yang terutang pada masa pajak Januari sampai dengan September 2007 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Adapun koreksi DPP PPh Pasal 23 tersebut meliputi sales commision subsidy senilai Rp294.422.669, sales commision incentive senilai Rp30.305.803, dan sales rabate senilai Rp80.803.897.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami, dalam perkara ini, Termohon PK melakukan transaksi dengan PT X. Menurut Pemohon PK, transaksi yang dilakukan Termohon PK dengan PT X tersebut tidak berkaitan dengan sales commision subsidy, sales commision incentive, dan sales rebate.

Hal tersebut dikarenakan Termohon PK tidak dapat membuktikan transaksi tersebut berdasarkan pada bukti-bukti yang valid. Dalam proses pemeriksaan, Pemohon PK telah mengirimkan permintaan buku, catatan, dan dokumen untuk proses pembuktian. Namun, Termohon PK tidak memberikan seluruh data-data yang diminta tersebut.

Baca Juga: Sengketa Koreksi Kredit Pajak atas PPh Pasal 23

Termohon PK hanya memberikan akta pendirian, daftar distributor, dan laporan yang sudah di audit. Termohon PK tidak pernah memberikan rekapan, rincian, penjelasan terkait data, bukti, dan dokumen pendukung sehingga tidak dapat ditelaah lebih jauh lagi rincian atas jenis biaya dalam objek PPh Pasal 23 yang menjadi sengketa.

Selanjutnya, penggolongan biaya sales commision subsidy, sales commision incentive, dan sales rebate menjadi jasa perantara juga tidak tepat. Pemohon PK menganggap Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak meneliti jauh mengenai biaya-biaya tersebut.

Pada saat pemeriksaan, Pemohon PK menemukan fakta Termohon PK memiliki hubungan istimewa dengan PT X selaku lawan transaksinya. Merujuk pada hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon PK memutuskan untuk melakukan reklasifikasi objek PPh Pasal 23 atas sales commision subsidy, sales commision incentive, dan sales rebate tersebut menjadi dividen terselubung. Terhadap dividen tersebut dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% sesuai dengan ketetuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh.

Baca Juga: Kemenkeu Gelar Survei Kepuasan Layanan Pengadilan Pajak

Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Menurut Termohon PK, transaksi yang dilakukannya dengan PT berkaitan dengan sales commision subsidy, sales commision incentive, dan sales rebate. Selain itu, Termohon PK juga menegaskan pihaknya tidak memiliki hubungan istimewa dengan PT.

Pernyataan Termohon PK tersebut dapat dibuktikan dengan data pemegang saham perusahaannya. Dalam data pemegang saham, tidak tercantum nama dari PT X sebagai pemegang saham. Dengan kata lain, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding sudah benar. Terdapat 2 pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Baca Juga: Sengketa Alokasi Biaya Kantor Pusat Sebagai Objek PPh Pasal 26

Pertama, koreksi PPh Pasal 23 yang terutang pada masa pajak Januari sampai dengan September 2007 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Adapun koreksi DPP PPh Pasal 23 tersebut meliputi sales commision subsidy senilai Rp294.422.669, sales commision incentive senilai Rp30.305.803, dan sales rabate senilai Rp80.803.897.

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara ini, Termohon PK terbukti tidak memiliki hubungan istimewa dengan PT X. Dengan kata lain, pembayaran yang dilakukan Termohon PK kepada PT X bukan merupakan dividen terselubung, melainkan sales commision subsidy, sales commision incentive, dan sales rebate. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga: Sengketa Biaya Pemeliharaan Minibus yang Tidak Dapat Dikreditkan

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menyimpulkan alasan-alasan permohonan PK tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, biaya pemasaran, rabat, dividen, PPh Pasal 23
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Kamis, 20 Mei 2021 | 23:36 WIB
pointview.. bhw incentive sales atau komisi sudah menjadi kelaziman dlm dunia usaha. namun klo diberikan kpd penjaja..(mediator) . Namun apabila di kenakan PPh23 dlm pemberian "sikom" (kita sebut) itu memang seharusnya. Namun klo yg dikoreksi jasa komisinya maka ada dua pandangan apabila PT X sbg p ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Minggu, 09 Mei 2021 | 15:01 WIB
INGGRIS
Kamis, 06 Mei 2021 | 11:45 WIB
MALAYSIA
Rabu, 05 Mei 2021 | 17:05 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA