Fokus
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sengketa Ketidakwajaran Transaksi atas Pembelian Bahan Baku

A+
A-
2
A+
A-
2
Sengketa Ketidakwajaran Transaksi atas Pembelian Bahan Baku

Resume Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai ketidakwajaran transaksi atas pembelian bahan baku yang dilakukan wajib pajak dengan pihak afiliasinya.

Sebagai informasi, wajib pajak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemotongan baja. Dalam menjalankan usahanya, wajib pajak melakukan pembelian bahan baku kepada pihak independen (PT X).

Terhadap pembelian bahan baku tersebut, X Co selaku pihak afiliasi dari Pemohon PK membayarnya terlebih dahulu kepada PT X. Kemudian, Pemohon PK melakukan penggantian kepada X Co sejumlah harga bahan baku yang dibeli dari PT X.

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Waktu Pemotongan PPh Pasal 23

Otoritas pajak melakukan koreksi atas HPP karena adanya ketidakwajaran transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan X Co. Ketidakwajaran tersebut tercermin dari pernyataan wajib pajak yang membeli bahan baku ke pihak independen, tetapi pembayarannya dilakukan kepada X Co selaku pihak afiliasi dengan menggunakan skema utang.

Sebaliknya, wajib pajak berpendapat pembelian bahan baku benar-benar dilakukan terhadap pihak independen. Pihak X Co dalam hal ini hanya memberikan pinjaman berupa dana talangan untuk pembelian bahan baku kepada PT X.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan PK dari wajib pajak.

Baca Juga: Studi Kasus Beban Pembuktian dalam Sengketa Transfer Pricing

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding atas koreksi terhadap HPP yang diberikan oleh otoritas pajak. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat otoritas pajak melakukan koreksi atas HPP berdasarkan pada prinsip kewajaran transaksi terhadap X Co selaku afiliasi wajib pajak.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, meskipun wajib pajak menyatakan pembelian dilakukan dari pihak independen, arus uang dan arus utang terkait dengan pembelian barang terjadi antara wajib pajak dan X Co. Oleh karena itu, wajib pajak telah terbukti membeli bahan baku dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Pihak yang Berwenang Menandatangani Surat Banding

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak permohonan banding wajib pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016. Atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, wajib pajak mengajukan PK ke Sekretariat Pengadilan Pajak pada 20 Mei 2016.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi harga pokok penjualan atas pembelian bahan baku senilai US$4.928.830 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK tidak setuju dengan analisis arus utang dan arus uang yang dilakukan Termohon PK. Sebab, untuk mengetahui asal pembelian bahan baku, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya menelusuri arus barang dan arus uang yang terkait dengan pembelian bahan baku, bukan arus uang dan arus utang.

Baca Juga: Bersengketa TP di Pengadilan? Bahas Strateginya di DDTC Academy

Arus utang Pemohon PK kepada X Co ini muncul karena X Co telah membayarkan terlebih dahulu atas pembelian bahan baku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pembelian bahan baku Pemohon PK tidaklah terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi pembelian bahan baku tersebut nyata-nyata dilakukan kepada PT X selaku perusahaan independen.

Selanjutnya, untuk membuktikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Pemohon PK menyerahkan transfer pricing documentation (TPD) dengan menyertakan 8 perusahaan pembanding yang memiliki karakteristik sama dengan Pemohon PK. Dengan kata lain, tidak ada isu mengenai transaksi yang tidak wajar.

Sebaliknya, Termohon PK melakukan koreksi atas HPP senilai US$4.928.830 karena adanya ketidakwajaran dalam transaksi pembelian bahan baku yang dilakukan Pemohon PK dengan X Co. Adapun koreksi tersebut dilakukan Termohon PK setelah adanya hasil analisis transfer pricing dengan menggunakan metode TNMM dan indikator tingkat laba.

Baca Juga: Mengurai Penyebab Sengketa Pajak dan Solusi Pencegahannya

Termohon PK menilai 8 perusahaan pembanding yang diajukan Pemohon PK tidak dapat digunakan seluruhnya. Sebab, 7 dari 8 perusahaan pembanding memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pemohon PK sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pembanding. Termohon PK akhirnya memilih 2 perusahaan lain yang dinilai lebih tepat untuk menjadi pembanding.

Selain itu, hasil pengujian tingkat laba yang dilakukan Termohon PK dengan menggunakan metode TNMM memiliki rentang kuartil 7,31% hingga 10,18%. Sementara itu, indikator tingkat laba yang diperoleh Pemohon PK hanya 3,74%. Pengujian ini menunjukan indikator tingkat laba Pemohon PK tidak wajar. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, koreksi yang dilakukan Termohon PK sudah benar dan dapat dipertahankan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan Permohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding sudah tepat dan benar. Terdapat 2 pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Baca Juga: DDTC Resmi Rilis Buku Transfer Pricing Terbaru Edisi Kedua

Pertama, koreksi atas HPP senilai US$4.928.830 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara a quo, Majelis Hakim Agung menyatakan tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Koreksi yang dilakukan Termohon PK tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, putusan Mahkamah Agung ini mengambil alih serta menguatkan putusan Pengadilan Pajak No. Put. 68377/PP/M.XIB/15/2016.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Perubahan Lanskap Pajak Sangat Dinamis, WP Harus Apa?

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, transfer pricing

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Selasa, 24 Mei 2022 | 13:45 WIB
PENGADILAN PAJAK

Simak! Pengadilan Pajak Perbarui Pedoman Sidang & Layanan Administrasi

Jum'at, 20 Mei 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Uraian Banding?

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi

Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak Kode Transaksi 04 Lewat e-Faktur Versi 3.2

Senin, 27 Juni 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Implementasi Pajak Karbon Perlu Timing yang Tepat