Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai penerbitan surat paksa yang tidak sesuai dengan prosedur. Dalam perkara ini, wajib pajak merupakan pengusaha yang bergerak dalam jasa ekspedisi.

Otoritas pajak menyatakan surat paksa yang diterbitkannya sudah benar. Otoritas pajak menerbitkan surat paksa dikarenakan terdapat pajak yang masih harus dibayar akibat kesalahan penomoran faktur yang dilakukan wajib pajak. Sebelum diterbitkan surat paksa, otoritas pajak sudah mengeluarkan surat teguran kepada wajib pajak tetapi tidak ada jawaban.

Sebaliknya, wajib pajak beranggapan surat paksa yang diterbitkan otoritas pajak tidak dapat dibenarkan. Kesalahan penomoran faktur pajak dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak serta pasifnya pihak otoritas pajak.

Baca Juga: Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Menurut wajib pajak, terhadap kesalahan penomoran faktur pajak tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada negara. Wajib pajak masih menyetorkan PPN terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak tidak setuju atas surat paksa yang disampaikan kepadanya.

Pada tingkat gugatan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga menolak permohonan PK dari wajib pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan gugatan atas surat paksa yang diterbitkan otoritas pajak. Terhadap gugatan yang diajukan wajib pajak tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan tidak setuju dengan alasan-alasan gugatan tersebut.

Terhadap permohonan gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan menolak permohonan gugatan wajib pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 60507/PP/M.XVIIB/99/2014 pada 20 Mei 2014. Atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, wajib pajak mengajukan PK pada 18 Juni 2015.

Pokok sengketanya adalah Surat Paksa atas STP PPN untuk September 2011 senilai Rp33.967.600 yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dipungut PPh Pasal 23

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan tidak setuju atas surat paksa yang diterbitkan Termohon PK. Selain itu, Pemohon PK juga beranggapan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan.

Menurut Pemohon PK, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memperhatikan terlebih dahulu tata cara penerbitan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, proses penerbitan surat paksa yang dilakukannya tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Berkaitan dengan penomoran faktur pajak, pihak Termohon PK tidak pernah memberikan penyuluhan kepada Pemohon PK terkait tata cara penomoran faktur pajak yang baik dan benar. Termohon PK juga tidak pernah memberikan pemberitahuan atau teguran kepada Pemohon PK terkait dengan kesalahan penomoran faktur pajak yang dilakukannya.

Baca Juga: Gelar Webinar, USU & Kanwil DJP Sumut I Bahas Pajak Transaksi Digital

Dalam proses pemeriksaan, Termohon PK tidak dapat memperlihatkan adanya upaya pemberitahuan melalui surat pemanggilan Pemohon PK. Apabila terdapat kesalahan yang dilakukan Pemohon PK, Termohon PK seharusnya memberikan penyuluhan kepada Pemohon PK.

Dengan demikian, Pemohon PK dapat mengetahui kesalahan yang dilakukannya. Adanya kesalahan penomoran faktur pajak tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada negara. Kemudian, meskipun terdapat kesalahan dalam penomoran faktur pajak, Pemohon PK tetap membayar PPN dengan benar.

Sebaliknya, Termohon PK berdalil penerbitan surat paksa dapat dibenarkan. Termohon PK mengeluarkan surat paksa karena Pemohon PK tidak melunasi utang pajaknya. Adapun terhadap Pemohon PK telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Namun, surat teguran tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak Pemohon PK sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Baca Juga: UU HPP Atur PPN Final, Begini Masukan Asosiasi UMKM

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan Permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan gugatan sudah tepat dan benar. Terdapat 2 pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Agung sebagai berikut.

Pertama, penerbitan surat paksa No. SP-00405/WPJ.06/KP.0504/2014 tanggal 11 Juni 2014 tidak dapat dibenarkan. Sebab, setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK dapat tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara a quo, Mahkamah Agung menyatakan permohonan gugatan yang diajukan Pemohon PK tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung berpendapat tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Jenis Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK yang diajukan Pemohon PK tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Putusan Mahkamah Agung ini diucapkan Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 29 Agustus 2016. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN, surat paksa

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Oktober 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL

Ini Alasan Pemerintah Yakin Transisi Konsolidasi Fiskal Berjalan Mulus

Selasa, 12 Oktober 2021 | 16:30 WIB
UU HPP

Ini 5 Jenis Jasa Keuangan yang Bebas PPN dalam UU HPP

Selasa, 12 Oktober 2021 | 16:00 WIB
ARAB SAUDI

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Arab Saudi Amendemen UU PPN

Selasa, 12 Oktober 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bonus Demografi Bantu Naikkan Tax Ratio, PPN dan PPh Jadi Andalan

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak