Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Senat Minta Kenaikan Tarif Pajak Sekolah Swasta Dibatalkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Senat Minta Kenaikan Tarif Pajak Sekolah Swasta Dibatalkan

Sejumlah siswa sekolah swasta di Manila, Filipina, berjalan pulang setelah jam pelajaran berakhir. Presiden Senat Pro Tempore Filipina Ralph Recto mendesak Bureau of Internal Revenue membatalkan rencana kenaikan tarif pajak pada sekolah swasta. (Foto: Araullo High School/Rappler/metronewscentral.net/)

MANILA, DDTCNews - Presiden Senat Pro Tempore Filipina Ralph Recto mendesak otoritas pajak (Bureau of Internal Revenue/BIR) membatalkan rencana kenaikan tarif pajak pada sekolah swasta.

Recto mengatakan kebijakan itu akan menambah beban keuangan sekolah swasta di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, lanjutnya, tercatat sejumlah sekolah swasta telah tutup karena tertekan akibat pandemi dan kesulitan mendapatkan siswa baru.

"[Kebijakan] itu tidak logis dan tidak masuk akal, serta bertentangan dengan semangat hukum," katanya kepada wartawan di Manila, seperti dikutip Senin (7/6/2021).

Baca Juga: Tangani Kebocoran Pajak, Pemda Diminta Segera Perbaiki Integrasi Data

Recto mengatakan BIR telah menerbitkan Peraturan Pendapatan BIR No. 5/2021 (RR 5-2021) yang mengatur pajak penghasilan pada lembaga pendidikan swasta naik dari 10% menjadi 25%.

Menurutnya, kenaikan tarif hingga 150% itu bertentangan dengan UU Pemulihan dan Insentif Pajak Perusahaan (CREATE) yang melindungi dampak pandemi Covid-19. UU CREATE mengatur pembebasan PPh dan tarif pajak preferensial untuk sekolah swasta diturunkan menjadi 1%.

Namun, surat Kepala BIR Caesar Dulay kepada Dewan Koordinasi Asosiasi Pendidikan Swasta menyatakan insentif pajak itu tidak bisa diberikan kepada lembaga pendidikan yang berorientasi pada saham dan keuntungan, melainkan hanya menyasar lembaga pendidikan nirlaba dan nonsaham.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Recto menilai BIR keliru menafsirkan UU CREATE mengenai lembaga pendidikan yang berhak memperoleh insentif. Menurutnya, semua lembaga pendidikan dapat dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif di tengah pandemi Covid-19.

Di sisi lain, lanjutnya seperti dilansir inquirer.net., definisi nirlaba hanya tepat untuk diberlakukan pada rumah sakit, karena sekolah swasta tetap diperbolehkan memungut bayaran.

Sementara itu, Senator Nancy Binay menyebut kenaikan tarif pajak pada sekolah swasta akan turut merugikan siswa dan guru, yang selama ini telah berupaya menjalani pembelajaran jarak jauh.

Baca Juga: Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Jika kebijakan itu berlaku, dia khawatir para guru akan kehilangan pekerjaan dan akses pendidikan pada siswa terputus karena sekolah tutup. "Sudah banyak sekolah swasta yang tutup karena pandemi. Jika peraturan itu diterapkan, pasti lebih banyak dari mereka yang akan ditutup," ujarnya. (Bsi)

Topik : Filipina, pajak sekolah swasta. Covid-19, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Olivia Ariyanto

Sabtu, 12 Juni 2021 | 22:52 WIB
Kebijakan kenaikan tarif pajak sekolah swasta yang drastis dari 10% menjadi 25% sangatlah tidak tepat terlebih lagi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Kenaikan tersebut hanya akan menambah beban sekolah swasta yang telah tertekan akibat pandemi karena kesulitan mendapatkan siswa baru. Dikhawati ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 17 Juli 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lakukan Reformasi Perpajakan, Pemerintah Lihat Komposisi Penduduk Ini

Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK

Bagaimana Struktur Penerimaan Pajak di Tingkat Provinsi?

Selasa, 13 Juli 2021 | 21:36 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Shortfall Pajak Bisa Makin Lebar Jika PPKM Darurat Berlanjut

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Melemah Terhadap Dolar AS