PEMBIAYAAN APBN

Semester I/2021, Bank Indonesia Beli SBN Rp120,8 Triliun

Dian Kurniati | Senin, 05 Juli 2021 | 16:45 WIB
Semester I/2021, Bank Indonesia Beli SBN Rp120,8 Triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan materi dalam sebuah webinar, Senin (5/7/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) mencatat pembelian surat berharga negara (SBN) melalui skema berbagi beban atau burden sharing untuk pembiayaan APBN dalam menangani dampak pandemi Covid-19 sepanjang semester I/2021 telah mencapai Rp120,8 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan BI akan terus melanjutkan skema burden sharing tersebut untuk meringankan beban pemerintah. Kebijakan ini telah dimulai tahun lalu. Menurutnya, skema burden sharing akan membantu pemerintah mencukupi kebutuhan pembiayaan anggaran belanja public goods dan non-public goods.

"Tahun ini kami sudah membeli [SBN] lagi untuk pendanaan APBN 2021 Rp120,8 triliun," katanya dalam sebuah webinar, Senin (5/7/2021).

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu

Perry tidak memerinci pembelian SBN yang telah BI lakukan tersebut. Namun, menurutnya, BI telah melakukan pembelian SBN melalui skema burden sharing sebagai bentuk komitmen untuk membantu pendanaan APBN sejak tahun lalu.

Pada 2020, BI membeli SBN untuk mendukung belanja public goods senilai Rp473,42 triliun. Pembiayaan itu misalnya digunakan untuk membeli vaksin dan biaya Kesehatan dengan beban bunganya ditanggung BI.

Di samping itu, BI juga merealisasikan membeli SBN untuk pendanaan non-public goods untuk mendukung UMKM senilai Rp114,81 triliun serta non-public goods dukungan korporasi senilai Rp62,22 triliun.

Baca Juga:
Rasio Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen? Ini Kata Kepala BKF

Perry kemudian menyebut BI akan terus menjalankan bauran kebijakan untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional dari tekanan pandemi Covid-19.

BI, sambungnya, juga telah menambah likuiditas atau quantitative easing yang hingga 30 Juni 2021 telah mencapai Rp97,3 triliun. Sementara sejak 2020, total injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan telah mencapai Rp823,9 triliun atau setara 5,31% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ini one of the largest in the emerging market untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track