Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Selain Solar, Dua Komoditas Ini Dapat Suntikan Subsidi Tambahan

A+
A-
0
A+
A-
0
Selain Solar, Dua Komoditas Ini Dapat Suntikan Subsidi Tambahan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi menambah subsidi untuk bahan bakar minyak jenis solar. Penambahan subsidi ini naik dari Rp500 per liter menjadi Rp1.000 per liter. Beban Subsidi pun bertambah hingga tembus lebih dari Rp4 triliun.

Namun, komoditas solar tidak sendirian. Listrik dan batu bara juga mendapat tambahan alokasi subsidi pemerintah. Tambahan subsidi ini ditetapkan sebagai respons atas gejolak perubahan Indonesian Crude Price (ICP), kurs, serta harga acuan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

"Kenaikan subsidi solar agar Pertamina tidak mengalami beban secara perusahaan. Kami juga melakukan capping (pembatasan) harga jual batubara kepada PLN untuk jatah DMO-nya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Senin (12/3).

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Jika Pertamina bisa menarik napas dengan kenaikan subsidi, begitu halnya dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Korporasi mendapat batasan harga pembelian DMO batu bara ditetapkan pemerintah sebesar 70 dolar AS per ton. Angka ini turun dari batas harga keekonomiannya yang sebesar 100,69 dolar AS per ton.

"Listrik dalam hal ini PLN masih disubsidi karena sumber-sumber pembangkitnya masih mix dari batu bara, kita pengaruhi harga keekonomiannya yang masih disubsidi," terang Sri Mulyani.

Sementara itu, subsidi listrik akan menyesuaikan dengan adanya tambahan 1 juta pelanggan baru untuk rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA). Oleh karena itu, alokasi subsidi dari yang tadinya untuk 23,1 juta pelanggan dalam APBN 2018 ditambah menjadi 24,1 juta pelanggan.

Baca Juga: Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

"Kita jaga agar kenaikan harga minyak mentah tidak langsung memengaruhi harga di dalam negeri terutama yang masih bersubsidi. Poinnya adalah agar daya beli masyarakat dapat dijaga," paparnya.

Di luar ketiga komoditas tersebut, pemerintah tidak menggelontorkan tambahan subsidi. Seperti LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak jenis premium tidak ada perubahan kebijakan subsidi. (Amu)

Baca Juga: Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang
Topik : sri mulyani, subsidi listrik, harga listrik

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 18:30 WIB
UU HPP

Sosialisasi UU HPP, Ditjen Pajak Andalkan Saluran Digital

Selasa, 30 November 2021 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Lifting Migas Alami Tren Penurunan, Ini Kata Sri Mulyani

Selasa, 30 November 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekonomi Kuartal IV, Sri Mulyani Tegaskan Akselerasi Dana PEN

Senin, 29 November 2021 | 10:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Kemenkeu Siapkan Tambahan BLT Dana Desa, Cair Desember 2021

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya