Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sambangi DDTC, Mahasiswa STHI Jentera Pelajari Konsep Subjek Pajak

3
3
Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing berfoto bersama mahasiswa STHI Jentera dalam perkuliahan hukum pajak di Menara DDTC, Jakarta, Kamis (26/9). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera mengadakan kunjungan ke kantor DDTC dalam rangka mengikuti kuliah hukum pajak, dengan pembicara Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing dan Senior Specialist Tax Compliance & Litigation Services DDTC Riyhan Juli Asyir.

Tema kuliah kali ini berkenaan dengan konsep subjek pajak dalam konteks pajak penghasilan (PPh) di Indonesia. Materi yang didiskusikan mencakup ketentuan prosedur formal wajib pajak dan pengusaha kena pajak, wakil wajib pajak, serta berbagai persoalan di lapangan terkait materi tersebut.

Dalam pemaparannya, Riyhan mengatakan setiap negara mempunyai kriteria atau ketentuan untuk mengkategorikan seseorang sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Menurutnya, konsep subjek pajak ini penting untuk dipahami.

Baca Juga: Penerima Beasiswa DDTC Ini Ingin Awali Karier di Ranah Pro Bono

"Penentuan subjek pajak mungkin bagi sebagian orang terlihat remeh karena ini adalah hal dasar dan berada di pasal-pasal awal Undang-Undang PPh. Tapi setelah perkuliahan hari ini bisa kita lihat bahwa penentuan subjek pajak adalah hal yang kompleks dan justru sering sekali menjadi objek sengketa antara fiskus dan wajib pajak, terutama kaitannya dalam transaksi lintas-batas negara," ujarnya kepada mahasiswa STHI Jentera yang hadir di Menara DDTC, Jakarta, Rabu (26/9).

Menurut aturan di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Termasuk pula badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sementara subjek pajak luar negeri merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Baca Juga: 18 Mahasiswa Jadi Lulusan Angkatan Pertama STHI Jentera

Ganda menambahkan dalam kasus tertentu sulit untuk menentukan status subjek pajak pada seseorang, misalnya untuk seseorang yang suka berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain dan hanya menetap untuk sementara waktu saja.

“Jika ada orang yang bertahun-tahun selalu berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, dan tidak pernah tinggal di satu negara lebih dari 30 hari dalam 2 atau 3 tahun terakhir, maka di manakah dia menjadi subjek pajak dalam negeri?” tanya Ganda untuk memantik diskusi dalam perkuliahan tersebut.

Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan DDTC terhadap STHI Jentera yang membuka kelas hukum pajak pada program sarjana hukum peminatan hukum bisnis.

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Talkshow & Kompetisi Pajak, Tertarik?

Dukungan tersebut berupa saran terhadap kurikulum dan tenaga pengajar serta fasilitas library untuk mendukung proses belajar.

STHI Jentera didirikan pada tanggal 1 Juli 2011 dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum.

Dengan visi sebagai sekolah para pembaru hukum, Jentera membawa misi menyelenggarakan pendidikan hukum dengan menciptakan lingkungan dan budaya akademik yang kondusif untuk dapat berkreasi dan berkontribusi bagi kemajuan bidang hukum di Indonesia. (Amu)

Baca Juga: Mewujudkan Kepastian Hukum Pajak

Dalam pemaparannya, Riyhan mengatakan setiap negara mempunyai kriteria atau ketentuan untuk mengkategorikan seseorang sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Menurutnya, konsep subjek pajak ini penting untuk dipahami.

Baca Juga: Penerima Beasiswa DDTC Ini Ingin Awali Karier di Ranah Pro Bono

"Penentuan subjek pajak mungkin bagi sebagian orang terlihat remeh karena ini adalah hal dasar dan berada di pasal-pasal awal Undang-Undang PPh. Tapi setelah perkuliahan hari ini bisa kita lihat bahwa penentuan subjek pajak adalah hal yang kompleks dan justru sering sekali menjadi objek sengketa antara fiskus dan wajib pajak, terutama kaitannya dalam transaksi lintas-batas negara," ujarnya kepada mahasiswa STHI Jentera yang hadir di Menara DDTC, Jakarta, Rabu (26/9).

Menurut aturan di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Termasuk pula badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sementara subjek pajak luar negeri merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Baca Juga: 18 Mahasiswa Jadi Lulusan Angkatan Pertama STHI Jentera

Ganda menambahkan dalam kasus tertentu sulit untuk menentukan status subjek pajak pada seseorang, misalnya untuk seseorang yang suka berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain dan hanya menetap untuk sementara waktu saja.

“Jika ada orang yang bertahun-tahun selalu berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, dan tidak pernah tinggal di satu negara lebih dari 30 hari dalam 2 atau 3 tahun terakhir, maka di manakah dia menjadi subjek pajak dalam negeri?” tanya Ganda untuk memantik diskusi dalam perkuliahan tersebut.

Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan DDTC terhadap STHI Jentera yang membuka kelas hukum pajak pada program sarjana hukum peminatan hukum bisnis.

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Talkshow & Kompetisi Pajak, Tertarik?

Dukungan tersebut berupa saran terhadap kurikulum dan tenaga pengajar serta fasilitas library untuk mendukung proses belajar.

STHI Jentera didirikan pada tanggal 1 Juli 2011 dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum.

Dengan visi sebagai sekolah para pembaru hukum, Jentera membawa misi menyelenggarakan pendidikan hukum dengan menciptakan lingkungan dan budaya akademik yang kondusif untuk dapat berkreasi dan berkontribusi bagi kemajuan bidang hukum di Indonesia. (Amu)

Baca Juga: Mewujudkan Kepastian Hukum Pajak
Topik : kampus, hukum pajak, subjek pajak, sthi jentera
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 23 Juni 2016 | 16:12 WIB
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Senin, 27 Mei 2019 | 13:40 WIB
KULIAH UMUM PAJAK
Rabu, 28 September 2016 | 13:59 WIB
BEASISWA PENDIDIKAN
berita pilihan
Rabu, 11 September 2019 | 14:15 WIB
STHI JENTERA
Rabu, 11 September 2019 | 13:00 WIB
STHI JENTERA
Rabu, 28 Agustus 2019 | 14:04 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rabu, 28 Agustus 2019 | 13:03 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Selasa, 27 Agustus 2019 | 16:50 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 20 Agustus 2019 | 15:35 WIB
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Rabu, 07 Agustus 2019 | 14:41 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Selasa, 23 Juli 2019 | 19:00 WIB
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
Selasa, 23 Juli 2019 | 16:05 WIB
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Selasa, 16 Juli 2019 | 16:38 WIB
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT