Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sah, Pemerintah Pangkas Pajak Hunian Sangat Mewah Jadi 1%

1
1

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas hunian sangat mewah dari 5% menjadi 1%. Selain itu, pemerintah juga menaikkan ambang batas harga jual hunian sangat mewah, sama seperti ketentuan batasan pengenaan PPnBM.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua dari PMK No.253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

“Untuk semakin mendorong pertumbuhan sektor properti, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah,” demikian penggalan bunyi pertimbangan pemerintah dalam beleid itu, seperti dikutip pada Senin (24/6/2019).

Baca Juga: Perguruan Tinggi Minta Pembebasan Pajak Properti Lokal

Dalam pasal 2 beleid tersebut diamanatkan besaran tarif PPh untuk rumah besarta tanahnya, apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang tergolong sangat mewah. Tarif dipatok sebesar 1%, turun dari ketentuan sebelumnya yakni 5%. Barang sangat mewah lainnya tetap dikenakan tarif 5%.

Adapun, rumah besarta tanahnya yang dikenai tarif 1% ini dipatok dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan 400 meter persegi. Batasan nilai jual ini naik signifikan dibandingkan dengan beleid terdahulu Rp5 miliar. Luas bangunan tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya, apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang dikenai tarif 1% dipatok dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan 150 meter persegi. Dalam beleid terdahulu, batasan nilai jual dipatok Rp5 miliar dengan luas sama yakni 150 meter persegi.

Baca Juga: Kejar Pajak Properti, BP2D Gandeng Kanwil Pajak

Ketentuan harga jual atau pengalihan ini sesuai dengan batasan harga jual hunian yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 20%. PMK No. 92/PMK.03/2019 berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 19 Juni 2019.

Sebelumnya, otoritas mengatakan berbagai relaksasi dan insentif diberikan untuk sektor properti agar bisa bergeliat kembali. Pasalnya, pertumbuhan sektor ini konsisten mengalami perlambatan sejak 2015 hingga tahun lalu. (kaw)

Baca Juga: Jurus Baru Insentif Pajak untuk Properti

“Untuk semakin mendorong pertumbuhan sektor properti, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah,” demikian penggalan bunyi pertimbangan pemerintah dalam beleid itu, seperti dikutip pada Senin (24/6/2019).

Baca Juga: Perguruan Tinggi Minta Pembebasan Pajak Properti Lokal

Dalam pasal 2 beleid tersebut diamanatkan besaran tarif PPh untuk rumah besarta tanahnya, apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang tergolong sangat mewah. Tarif dipatok sebesar 1%, turun dari ketentuan sebelumnya yakni 5%. Barang sangat mewah lainnya tetap dikenakan tarif 5%.

Adapun, rumah besarta tanahnya yang dikenai tarif 1% ini dipatok dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan 400 meter persegi. Batasan nilai jual ini naik signifikan dibandingkan dengan beleid terdahulu Rp5 miliar. Luas bangunan tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya, apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang dikenai tarif 1% dipatok dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan 150 meter persegi. Dalam beleid terdahulu, batasan nilai jual dipatok Rp5 miliar dengan luas sama yakni 150 meter persegi.

Baca Juga: Kejar Pajak Properti, BP2D Gandeng Kanwil Pajak

Ketentuan harga jual atau pengalihan ini sesuai dengan batasan harga jual hunian yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 20%. PMK No. 92/PMK.03/2019 berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 19 Juni 2019.

Sebelumnya, otoritas mengatakan berbagai relaksasi dan insentif diberikan untuk sektor properti agar bisa bergeliat kembali. Pasalnya, pertumbuhan sektor ini konsisten mengalami perlambatan sejak 2015 hingga tahun lalu. (kaw)

Baca Juga: Jurus Baru Insentif Pajak untuk Properti
Topik : rumah mewah, properti, PPnBM, PPh 22
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Rabu, 24 Juli 2019 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 23 Juli 2019 | 18:20 WIB
KELEMBAGAAN PAJAK
Selasa, 23 Juli 2019 | 14:50 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Selasa, 23 Juli 2019 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 23 Juli 2019 | 11:16 WIB
PP 45/2019
Selasa, 23 Juli 2019 | 10:47 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 23 Juli 2019 | 10:13 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 23 Juli 2019 | 09:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 23 Juli 2019 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 22 Juli 2019 | 18:19 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN