Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Restitusi Masih Tinggi, DJP Sebut Ada Anomali

1
1

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyebut masih terjadi anomali dalam pengajuan restitusi. Pasalnya, pengajuan restitusi masih sangat tinggi di tengah ekspor—impor yang lesu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan anomali restitusi masih terjadi pascapenerapan relaksasi kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.39/2018.

“Dengan kondisi ekspor dan juga impor yang mengalami penurunan saat ini, sebenarnya malah menjadi anomali ketika restitusinya meningkat,” katanya kepada DDTCNews, Jumat (8/11/2019).

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri

Hestu mengatakan beleid pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (kebijakan restitusi dipercepat) masih menjadi motor utama tingginya angka pertumbuhan restitusi hingga 33% per akhir September 2019.

Dalam jangka pendek, sambungnya, DJP tidak akan mengubah regulasi terkait kebijakan restitusi. Kebijakan tersebut, tegas Hestu, sudah berada pada rel yang tepat sebagai komitmen otoritas pajak dalam mendukung kegiatan usaha.

“Ini komitmen kita untuk mendukung kegiatan usaha melalui peningkatan cash flow untuk usaha dalam konteks pemberian restitusi yang merupakan hak wajib pajak,” paparnya.

Baca Juga: Segera Disahkan, Turki Kenakan Pajak Digital 7,5%

Catatan DDTCNews menunjukan secara gradual kinerja restitusi turun sejak kebijakan pengembalian pajak yang dipercepat diluncurkan tahun lalu. Dengan PMK No.39/2018, pada periode Mei—Juni 2018, permohonan restitusi melonjak 124% (yoy) menjadi Rp5,88 triliun. Dari total nilai itu, jumlah restitusi yang dikabulkan naik 63,4% (yoy) menjadi Rp2,80 triliun.

Kemudian, periode Mei—Desember (yoy), pengajuannya tumbuh 91% menjadi Rp20,46 triliun. Dengan demikian, sepanjang 2018, total restitusi PPN dan pajak penghasilan (PPh) yang sudah dibayar mencapai Rp118 triliun atau meningkat 7,2% dari posisi tahun sebelumnya senilai Rp110 triliun.

Baca Juga: Wajib Pajak Tunggak PBB Rp4,4 Miliar, Dipasang Plang

“Dengan kondisi ekspor dan juga impor yang mengalami penurunan saat ini, sebenarnya malah menjadi anomali ketika restitusinya meningkat,” katanya kepada DDTCNews, Jumat (8/11/2019).

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri

Hestu mengatakan beleid pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (kebijakan restitusi dipercepat) masih menjadi motor utama tingginya angka pertumbuhan restitusi hingga 33% per akhir September 2019.

Dalam jangka pendek, sambungnya, DJP tidak akan mengubah regulasi terkait kebijakan restitusi. Kebijakan tersebut, tegas Hestu, sudah berada pada rel yang tepat sebagai komitmen otoritas pajak dalam mendukung kegiatan usaha.

“Ini komitmen kita untuk mendukung kegiatan usaha melalui peningkatan cash flow untuk usaha dalam konteks pemberian restitusi yang merupakan hak wajib pajak,” paparnya.

Baca Juga: Segera Disahkan, Turki Kenakan Pajak Digital 7,5%

Catatan DDTCNews menunjukan secara gradual kinerja restitusi turun sejak kebijakan pengembalian pajak yang dipercepat diluncurkan tahun lalu. Dengan PMK No.39/2018, pada periode Mei—Juni 2018, permohonan restitusi melonjak 124% (yoy) menjadi Rp5,88 triliun. Dari total nilai itu, jumlah restitusi yang dikabulkan naik 63,4% (yoy) menjadi Rp2,80 triliun.

Kemudian, periode Mei—Desember (yoy), pengajuannya tumbuh 91% menjadi Rp20,46 triliun. Dengan demikian, sepanjang 2018, total restitusi PPN dan pajak penghasilan (PPh) yang sudah dibayar mencapai Rp118 triliun atau meningkat 7,2% dari posisi tahun sebelumnya senilai Rp110 triliun.

Baca Juga: Wajib Pajak Tunggak PBB Rp4,4 Miliar, Dipasang Plang
Topik : restitusi, pajak, perpajakan, DJP, penerimaan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI