Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Resmi Diblokir! Ponsel Ilegal Tidak Dapat Jaringan Telekomunikasi

A+
A-
3
A+
A-
3
Resmi Diblokir! Ponsel Ilegal Tidak Dapat Jaringan Telekomunikasi

Ilustrasi. Tampilan laman http://imei.kemenperin.go.id.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akhirnya resmi memberlakukan pengendalian international mobile equipment identity (IMEI) telepon seluler (handphone), komputer genggam, dan tablet (HKT) impor bawaan penumpang yang telah dikeluarkan dari kawasan pabean.

Keterangan pers bersama antara pemerintah dan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menyebut ponsel yang IMEI-nya tidak terdaftar telah mulai diblokir pada Selasa (15/9/2020) pukul 22.00 WIB. Pemerintah juga memiliki sistem central equipment identity register (CEIR) untuk mengintegrasikan sistem equipment identity register (EIR) dari 5 operator.

"Seluruh perangkat HKT yang IMEI nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR, tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler," bunyi keterangan pers tersebut, Rabu (16/9/2020).

Baca Juga: Apa Itu Gudang Berikat?

Sistem CEIR merupakan pusat pengolahan informasi IMEI yang dibangun ATSI. ATSI menyelesaikan proses stabilisasi sistem CEIR dan EIR pada kemarin sore, sebelum akhirnya berlaku pada malam harinya.

Keterangan pers bersama itu menyatakan pemblokiran ponsel impor ilegal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1/2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI.

Kebijakan pengendalian IMEI itu diselenggarakan bersama antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta didukung seluruh operator telekomunikasi seluler.

Baca Juga: DJBC Sebut Perubahan Aturan Cukai KLM untuk Lindungi Pabrikan Kecil

Pengendalian IMEI tersebut untuk melindungi konsumen karena setiap pembelian barang telekomunikasi, semua perangkatnya harus memenuhi standar dan sah. Di sisi lain, pemberlakuan IMEI juga untuk memberikan kepastian hukum bagi operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasinya.

Sebelum membeli ponsel, konsumen diminta memastikan IMEI yang tercantum pada kemasan ponsel melalui http://imei.kemenperin.go.id. Konsumen juga perlu menguji coba perangkat yang akan dibeli dengan memasukkan SIM card, untuk memastikan ponsel tersebut mendapatkan sinyal dari operator.

"Jika tidak mendapat sinyal, patut diwaspadai perangkat tersebut tidak terdaftar," bunyi keterangan pers tersebut.

Apabila membeli secara online, konsumen harus memastikan penjual memberi jaminan IMEI pada ponsel telah tervalidasi dan terdaftar sehingga dapat digunakan. Pedagang offline maupun online bertanggung jawab terhadap ponsel yang diperdagangkannya.

Baca Juga: Simak PMK Baru! Pemerintah Ubah Ketentuan Cukai pada Sigaret KLM

Bagi konsumen yang membeli ponsel secara online melalui barang kiriman maupun membawa perangkat dari luar negeri atau dari free trade zone, wajib mendeklarasikan dan memenuhi kewajiban perpajakan ponsel tersebut.

Kewajiban perpajakan ponsel impor meliputi bea masuk sebesar 10%, pajak pertambahan nilai (PPN) 10%, dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor 10% bagi penumpang ber-NPWP atau 20% bagi penumpang yang tidak ber-NPWP.

Kemudian, konsumen dapat pendaftaran IMEI ponselnya melalui https://www.beacukai.go.id/register-imei.html atau aplikasi Beacukai. Aktivasi ponsel dengan SIM card Indonesia bisa dilakukan maksimum 2x24 jam. (kaw)

Baca Juga: Tambah Barang Kena Cukai Baru? DJBC Sebut Prosesnya Lebih Sederhana

Topik : IMEI, ponsel, impor, ATSI, bea cukai, DJBC, Kemenperin

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Kamis, 23 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Atasi Wabah PMK, DJBC Beri Pelayanan Rush Handling Atas Impor Vaksin

Kamis, 23 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pangkas Waktu Pemeriksaan Barang, DJBC dan Pos Indonesia Lakukan Ini

Rabu, 22 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

15 Kriteria Barang Impor Sementara yang Dibebaskan dari Bea Masuk

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak