Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Rencananya, Ini Syarat Tunggal Pemberian Investment Allowance

A+
A-
2
A+
A-
2
Rencananya, Ini Syarat Tunggal Pemberian Investment Allowance

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah bakal mematok syarat jumlah pekerja 300 orang untuk pemberian insentif investment allowance. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (2/1/2020).

Pemberian fasilitas fiskal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019. Payung hukum ini sebagai revisi atas PP No. 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Investment allowance berlaku untuk investasi baru atau perluasan usaha di sektor padat karya dan belum mendapatkan fasilitas insentif. Insentif berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Baca Juga: Asosiasi Taman Hiburan Minta Pembebasan Pajak

"Sepanjang jumlah tenaga kerjanya 300 orang maka itu sudah padat karya dan bisa mendapat investment allowance,” ujar Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot.

Selain itu beberapa media nasional juga menyoroti realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun. Pasalnya, shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak pada tahun ini diproyeksi akan melebar dari estimasi awal Rp140 triliun – Rp200 triliun.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai
  • Syarat Tunggal

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan bahwa penyusunan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait dengan investment allowance masih terus dilakukan hingga saat ini. Dia mengatakan syarat satu-satunya untuk mendapatkan insentif ini adalah jumlah tenaga kerja.

“Karena memang tujuannya untuk memberikan insentif kepada industri padat karya,” katanya.

  • Seluruh Regional Tak Capai Target

Realisasi penerimaan pajak dari seluruh regional belum mencapai target yang ditetapkan hingga akhir 2019. Hal ini diungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam keterangan resminya setelah menggelar video conference dengan jajaran di daerah pada akhir tahun, Selasa (31/12/2019).

Baca Juga: Mission Impossible 7 Ditawari Insentif dan Boleh Syuting di Inggris

“Menkeu menyampaikan, di tahun 2019 Kemenkeu mendapat tantangan di sisi penerimaan dikarenakan kondisi ekonomi global. Realisasi penerimaan pajak dari seluruh regional belum mencapai target yang ditetapkan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti.

  • Jalankan Dinamisasi

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal menuturkan pada hari terakhir di 2019 otoritas pajak mengandalkan penerimaan dari dua sumber. Pertama, realisasi belanja pemerintah baik pusat dan daerah. Kedua, realisasi setoran PPh badan dari sektor jasa keuangan.

“Kalau PPh badan, dinamisasi-dinamisasi masih ada, sekarang yang lagi bagus bank. Jadi, bank ada dinamisasi. Di tempatnya Pak Toto (Kakanwil WP Besar) yang bagus. Kalau yang lain, relatif stabil," paparnya.

Baca Juga: Apa Itu E-Reporting Insentif Covid-19
  • Holding Period Berakhir

Masa penahanan (holding period) dana repatriasi hasil kebijakan amnesti pajak periode I dan II berakhir pada 31 Desember 2019. Berdasarkan data dalam Laporan Tahunan DJP 2016, total harta yang diungkapkan dalam amnesti pajak period I dan II senilai Rp3.460,80 triliun. Dari jumlah tersebut, harta repatriasi tercatat senilai Rp114,16 triliun.

“Kalau selesai holding period-nya, tidak ada kewajiban diinvestasikan di dalam negeri,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

  • Ketentuan Barang Bawaan

Meskipun akan mengotak-atik ketentuan impor barang kiriman, Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Fadjar Donny Tjahjadi mengungkapkan ketentuan mengenai barang bawaan masih tetap sepanjang belum ada dinamika baru terkait dengan jasa titipan.

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

“Kami tetap monitor dan analisis. Sampai saat ini masih belum ada rencana revisi,” katanya. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif, investment allowance, industri padat karya
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 12:42 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF