Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Reformasi Pajak Diklaim Ringankan Beban Masyarakat

A+
A-
0
A+
A-
0
Reformasi Pajak Diklaim Ringankan Beban Masyarakat

BEIJING, DDTCNews – Menteri Administrasi Perpajakan Republik Rakyat Tiongkok Wang Jun mengklaim masyarakat Tiongkok menghemat hampir 200 miliar yuan (US$29,7 miliar) hanya dalam 4 bulan setelah reformasi pajak penghasilan (PPh) individu.

Sebelumnya, pendapatan PPh tumbuh 20% year-on-year dalam per September 2018. Namun, Namun setelah reformasi PPh individu yang berlaku pada Oktober tahun lalu, pendapatan PPh untuk empat bulan dari Oktober 2018 hingga Januari 2019 berkurang sebesar 14,2%.

“Sejak 1 Oktober 2018, pemerintah menaikan batasan penghasilan kena pajak dari 3.500 yuan (US$520) menjadi 5.000 yuan (US$7440 dan menawarkan beberapa tax exemption untuk mengurangi beban pajak masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya, Rabu (13/3/2019).

Baca Juga: Kemenkeu: Indonesia Berbeda, Saat Krisis Malah Mereformasi Pajak

Wang Jun menambahkan sekitar 80 juta warga Tiongkok tidak perlu lagi membayar PPh karena penghasilannya berada di bawah treshold tersebut. Selain itu, lanjutnya, sekitar 65 juta warga Tiongkok bisa menghemat 70%.

Ilustrasinya, jika wajib pajak berpenghasilan 8.000 yuan setiap bulan, sebelumnya wajib pajak tersebut harus membayar pajak atas penghasilan selisih penghasilan 4.500 yuan dengan membayar pajak sebesar 345 yuan atau tarif pajak terendah dikali dengan penghasilan kena pajak.

Setelah reformasi, hanya 3.000 yuan yang dikenakan pajak pada tingkat minimum 3%. Artinya, wajib pajak hanya perlu membayar pajak sekitar 90 yuan per bulan, sehingga wajib pajak menghemat 255 yuan.

Baca Juga: Tekan Utang, Macron-Draghi Dorong Reformasi Fiskal Uni Eropa

Selain menaikan ambang batas tersebut, Pemerintah Tiongkok juga menambahkan 6item baru ke daftar pembebasan pajak (tax exemption). Isu yang menjadi perhatian publik seperti pendidikan, perawatan medis, perawatan lansia dan perumahan, tercakup dalam tax exemption itu.

Ini merupakan amandemen ketujuh Undang-Undang PPh Individu Tiongkok sejak 1980 sekaligus pertama kalinya memuat pengecualian tambahan seperti yang menjadi praktik umum di negara-negara Barat.

Sejak berdirinya Tiongkok 70 tahun yang lalu, terutama setelah peluncuran reformasi dan era keterbukaan 41 tahun yang lalu, ekonomi Tiongkok telah membuat kemajuan luar biasa.

Baca Juga: DPR Sebut UU HPP dan UU HKPD Percepat Reformasi Struktural

Wang Jun mengatakan kini fokus ekonomi telah bergeser dari efisiensi ke keadilan. Pajak menjadi pendekatan yang penting dalam menyusun regulasi dan reformasi pajak ini merupakan langkah penting untuk menjamin distribusi penghasilan yang lebih adil.

“Kebijakan ini merefleksikan komitmen pemerintah untuk meringankan beban pajak bagi masyarakat tidak mampu,” pungkasnya seperti dilansir Asiatime.com. (Amu)

Baca Juga: PPh 10% Bakal Berlaku untuk Komoditas Hasil Pertanian
Topik : berita pajak internasional, reformasi pajak, tiongkok

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:30 WIB
AUSTRIA

Tarif PPh Orang Pribadi Bakal Dipangkas Bertahap Hingga 2024

Senin, 25 Oktober 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Reformasi Pajak Paling Tepat Dilakukan Saat Krisis, Ini Alasannya

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:30 WIB
PRANCIS

Reformasi Pajak, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Persepsi Publik

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny