Review
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Selasa, 27 September 2022 | 16:10 WIB
BUKU PAJAK
Senin, 26 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 26 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 11:14 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Selasa, 27 September 2022 | 14:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 31 Juli 2021 baru mencapai Rp305,5 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara dengan 41% dari pagu yang telah direvisi Rp744,75 triliun. Menurutnya, pemerintah akan terus meningkatkan realisasi tersebut agar dampaknya makin terasa pada pemulihan ekonomi.

"Program PEN realisasi sampai Juli sudah mencapai Rp305,5 triliun atau 41% dari total Rp744,75 triliun," katanya melalui konferensi video, Senin (2/8/2021).

Baca Juga: Jangan Lupa! Dikukuhkan Jadi PKP Sudah Wajib Lapor SPT Masa PPN

Airlangga memerinci realisasi dana PEN untuk program kesehatan tercatat senilai Rp65,5 triliun atau 30,4% dari pagu Rp214,95 triliun. Anggaran itu dibelanjakan untuk diagnostic testing dan tracing Covid-19, biaya perawatan 206.270 pasien, pemberian insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, serta pengadaan obat dan alat pelindung diri.

Anggaran kesehatan juga digunakan untuk pengadaan 37,78 juta dosis vaksin Covid-19, pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang, serta pemberian insentif perpajakan kesehatan termasuk pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor vaksin.

Kemudian, realisasi untuk program perlindungan sosial senilai Rp91,84 triliun atau 48,8% dari pagu Rp187,84 triliun. Anggaran tersebut telah dibelanjakan untuk memberikan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, dan BLT dana desa.

Baca Juga: Pembinaan Konsultan Pajak Berpindah, DJP dan PPPK Gelar Serah Terima

Ada pula bantuan sosial berupa kartu prakerja, subsidi upah untuk pekerja, serta bantuan kuota internet untuk pelajar dan tenaga didik. Sementara anggaran pada program prioritas kementerian/Lembaga (K/L) telah terealisasi Rp47 triliun atau 39,8% dari pagu Rp117,94 triliun.

Pemanfaatan anggaran pada program prioritas K/L mencakup program padat karya kementerian/lembaga sehingga menyerap 699.100 tenaga kerja, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Realisasi anggaran program dukungan UMKM dan korporasi senilai Rp52,43 triliun atau 30,5% dari pagu Rp171,77 triliun. Pemanfaatannya yakni untuk pemberian banpres produktif ultramikro (BPUM), pemberian subsidi bunga penyaluran KUR, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM untuk akumulasi kredit dijamin, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM pada bank.

Baca Juga: Perlunya Redefinisi Penghasilan dan Pengenaan Pajak Kepemilikan Harta

Adapun realisasi stimulus atau insentif perpajakan untuk dunia usaha senilai Rp43,35 triliun atau 69% dari pagu Rp62,83 triliun. Insentif perpajakan yang diberikan terdiri atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP dan PPN atas rumah DTP.

Airlangga mengatakan pemerintah telah menambah pagu PEN dari semula Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun untuk memberikan perlindungan lebih besar pada masyarakat. Realisasinya juga akan terus ditingkatkan, terutama untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan dunia usaha dan UMKM.

Baca Juga: DJP Rilis Aturan Baru Bagi Rekanan dalam Sistem Pengadaan Pemerintah

"Terkait dengan perkembangan kasus, masih fluktuatif tapi sudah ada beberapa perbaikan dari indikator pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengumumkan perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 pada 3-9 Agustus 2021. Simak ‘PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi’. (kaw)

Baca Juga: Awasi Realisasi Komitmen Wajib Pajak Peserta PPS, DJP Pakai Aplikasi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, Airlangga Hartarto, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 September 2022 | 17:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 131%, Menkeu: Korporasi Alami Pembalikan dari Pandemi

Senin, 26 September 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 58,1%, Sri Mulyani: Sudah Lampaui Pre-Pandemi

Senin, 26 September 2022 | 15:30 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pemprov Beri Diskon Denda Pajak Kendaraan untuk Angkutan Umum

Senin, 26 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Permohonan Penghapusan NPWP Badan

berita pilihan

Rabu, 28 September 2022 | 16:00 WIB
RAPBN 2023

Anggaran Polri Hingga Kemenhan Ditambah, Belanja K/L Tembus Rp1.000 T

Rabu, 28 September 2022 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Karyawan Bergaji di Bawah PTKP dan Tak Ada Usaha Lain Bisa Ajukan NE

Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Saatnya Mengenakan Pajak Progresif atas Tanah?

Rabu, 28 September 2022 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA SINGKAWANG

Mutakhirkan Data Mandiri Langsung ke Kantor Pajak, Begini Alurnya

Rabu, 28 September 2022 | 13:30 WIB
PMK 141/2022

PMK Baru, DJPK Kemenkeu Bakal Punya Direktorat Khusus Pajak Daerah

Rabu, 28 September 2022 | 13:00 WIB
UU PPN

Jangan Lupa! Dikukuhkan Jadi PKP Sudah Wajib Lapor SPT Masa PPN

Rabu, 28 September 2022 | 12:30 WIB
NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM

DJBC Gencarkan Promosi NLE, Bakal Mudahkan Proses Logistik

Rabu, 28 September 2022 | 12:06 WIB
BEA METERAI

Surat Pernyataan atau Perjanjian Tanpa Meterai, Apakah Sah?

Rabu, 28 September 2022 | 12:00 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Minat Berkarier di Bidang Transfer Pricing? Pelajari Keterampilan ini!