Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 31 Juli 2021 baru mencapai Rp305,5 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara dengan 41% dari pagu yang telah direvisi Rp744,75 triliun. Menurutnya, pemerintah akan terus meningkatkan realisasi tersebut agar dampaknya makin terasa pada pemulihan ekonomi.

"Program PEN realisasi sampai Juli sudah mencapai Rp305,5 triliun atau 41% dari total Rp744,75 triliun," katanya melalui konferensi video, Senin (2/8/2021).

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Airlangga memerinci realisasi dana PEN untuk program kesehatan tercatat senilai Rp65,5 triliun atau 30,4% dari pagu Rp214,95 triliun. Anggaran itu dibelanjakan untuk diagnostic testing dan tracing Covid-19, biaya perawatan 206.270 pasien, pemberian insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, serta pengadaan obat dan alat pelindung diri.

Anggaran kesehatan juga digunakan untuk pengadaan 37,78 juta dosis vaksin Covid-19, pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang, serta pemberian insentif perpajakan kesehatan termasuk pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor vaksin.

Kemudian, realisasi untuk program perlindungan sosial senilai Rp91,84 triliun atau 48,8% dari pagu Rp187,84 triliun. Anggaran tersebut telah dibelanjakan untuk memberikan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, dan BLT dana desa.

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Ada pula bantuan sosial berupa kartu prakerja, subsidi upah untuk pekerja, serta bantuan kuota internet untuk pelajar dan tenaga didik. Sementara anggaran pada program prioritas kementerian/Lembaga (K/L) telah terealisasi Rp47 triliun atau 39,8% dari pagu Rp117,94 triliun.

Pemanfaatan anggaran pada program prioritas K/L mencakup program padat karya kementerian/lembaga sehingga menyerap 699.100 tenaga kerja, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Realisasi anggaran program dukungan UMKM dan korporasi senilai Rp52,43 triliun atau 30,5% dari pagu Rp171,77 triliun. Pemanfaatannya yakni untuk pemberian banpres produktif ultramikro (BPUM), pemberian subsidi bunga penyaluran KUR, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM untuk akumulasi kredit dijamin, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM pada bank.

Baca Juga: Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan

Adapun realisasi stimulus atau insentif perpajakan untuk dunia usaha senilai Rp43,35 triliun atau 69% dari pagu Rp62,83 triliun. Insentif perpajakan yang diberikan terdiri atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP dan PPN atas rumah DTP.

Airlangga mengatakan pemerintah telah menambah pagu PEN dari semula Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun untuk memberikan perlindungan lebih besar pada masyarakat. Realisasinya juga akan terus ditingkatkan, terutama untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan dunia usaha dan UMKM.

Baca Juga: Pegawai Kantor Pajak Mulai Terjun ke Lapangan, Simak Penjelasan DJP

"Terkait dengan perkembangan kasus, masih fluktuatif tapi sudah ada beberapa perbaikan dari indikator pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengumumkan perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 pada 3-9 Agustus 2021. Simak ‘PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi’. (kaw)

Baca Juga: RUU HKPD Bakal Naikkan Pendapatan Daerah, Begini Perhitungan Kemenkeu
Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, Airlangga Hartarto, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 07:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pulihkan Ekonomi, Jokowi Minta Perbankan Perderas Kucuran Kredit

Rabu, 15 September 2021 | 18:30 WIB
RAPBN 2022

Hadapi Pandemi Tahun Depan, Airlangga Harap Anggaran PEN Rp321 T Cukup

Rabu, 15 September 2021 | 17:30 WIB
DKI JAKARTA

Belum Bayar Pajak? Diskon PBB dan PKB Masih Bisa Dinikmati Bulan Ini

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?