Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Praktik Dividend Stripping Gerus Penerimaan Negara Hingga Rp446 T

A+
A-
0
A+
A-
0
Praktik Dividend Stripping Gerus Penerimaan Negara Hingga Rp446 T

Negara yang terdampak skandal pajak CumEx. (sumber:correctiv.org)

AMSTERDAM, DDTCNews - Pemerintah Belanda berpeluang kehilangan penerimaan sebesar €27 miliar atau setara Rp446,5 triliun (Rp16.500/euro) dari praktik dividend stripping dalam 2 dekade terakhir.

Ekonom dari University of Mannheim, Christoph Spengel, mengatakan potensi penerimaan yang hilang tersebut terungkap dari penelitian dokumen skandal pajak The CumEx Files. Selama periode 2000 hingga 2020 para bankir, investor, dan broker perdagangan saham menyebabkan kerugian besar bagi kas negara melalui praktik dividend stripping.

"Kerusakan yang ditimbulkan secara global bisa lebih besar," katanya dikutip pada Senin (25/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Spengel menjelaskan hasil penelitian dari dokumen The CumEx Files untuk proyeksi penerimaan pajak yang hilang secara global menembus angka €150 miliar. Skandal Cum-Ex atau yang sering disebut sebagai skandal pajak dividen merupakan hasil penyelidikan atas penipuan pajak lintasbatas di banyak negara Eropa.

Praktik ini melibatkan belasan lembaga jasa keuangan dan banyak individu. Skandal ini muncul dari sejumlah transaksi besar yang dilakukan sebelum 2021. Transaksi tersebut mengeksploitasi celah hukum dalam pembayaran dividen lintasbatas sehingga sejumlah pihak dapat mengeklaim restitusi atas satu jenis pajak dan transaksi yang sama (dividend stripping).

"Dengan Cum-Ex, dividen yang belum dibayarkan itu sudah dilunasi atau pajak atas dividen direstitusi berkali-kali padahal baru sekali dibayarkan," terang Spengel.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Sementara itu, pengacara pajak dari Universitas Leiden, Jan van de Streek, mengungkapkan faktor kunci praktik dividend stripping bisa terjadi karena lemahnya regulasi domestik di Belanda. Oleh karena itu, Pemerintah Belanda bisa kehilangan miliaran euro dari praktik tersebut.

"UU Belanda tentang dividend stripping masih lemah dan kantor pajak dihadapkan pada posisi yang tidak memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti sebagai bahan penuntutan," ujarnya.

Selain itu, Belanda juga banyak dipilih perusahaan multinasional untuk mendirikan kantor pusat. Sehingga akan banyak transaksi dividen lintasbatas yang melalui Belanda.

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

"Belanda adalah rumah bagi banyak kantor pusat perusahaan multinasional dan kelompok pemegang saham asing juga besar," imbuhnya seperti dilansir dutchnews.nl. (sap)

Topik : pajak internasional, dividend stripping, The CumEx Files, Belanda, kejahatan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya