PEMILU 2024

Prabowo: Jika Thailand-Vietnam Bisa Naikkan Penerimaan, RI Juga Bisa

Muhamad Wildan | Sabtu, 13 Januari 2024 | 15:00 WIB
Prabowo: Jika Thailand-Vietnam Bisa Naikkan Penerimaan, RI Juga Bisa

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) berjalan usai memberikan pidato saat menghadiri kampanye dan konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran di Kota Bandar Lampung, Lampung, Kamis (11/1/2024). ANTARA FOTO/ Ardiansyah/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berpandangan rasio pendapatan Indonesia seharusnya bisa dinaikkan sebesar 5 hingga 6 poin persen.

Prabowo mengatakan bila negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam mampu menjaga rasio pendapatan pada level 16% hingga 18%, Indonesia seharusnya mampu melakukan hal yang sama.

"Apa sih bedanya kita dengan orang Thailand dan orang Vietnam, apa kita lebih bodoh atau apa masalahnya? If they can do it, we must also do it," ujar Prabowo dalam Dialog Capres 02 Prabowo Subianto Bersama Kadin, dikutip Sabtu (13/1/2024).

Baca Juga:
Jokowi Mulai Mengenalkan Prabowo Subianto di Forum Internasional

Menurut Prabowo, peningkatan pendapatan negara memerlukan political will dari pemerintah guna mendukung berbagai program, mulai dari digitalisasi sistem administrasi pajak hingga pembentukan badan penerimaan negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kehadiran badan penerimaan negara yang terpisah dari Kemenkeu dipandang akan mendorong Kemenkeu untuk bekerja lebih efisien. "Kita pisahkan antara treasury antara pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan. Sasaran kita harus naik dari 12% kita harus naik ke 5% atau 6%," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan pengawasan dan pemeriksaan pajak perlu berfokus pada segmen wajib pajak yang selama ini belum patuh pajak, bukan terhadap mereka yang sudah melaksanakan kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Baca Juga:
DPR: Pemerintah yang Baru Perlu Diberi Keleluasaan Susun APBN 2025

Menurut Prabowo, intensifikasi terhadap mereka yang sudah taat pajak justru akan mendorong praktik penggelapan pajak. Prabowo mengeklaim hal ini banyak terjadi di negara lain.

"Jangan-jangan kalau diberi kemudahan kepada pengusaha-pengusaha yang benar, ini akan memacu pertumbuhan ekonomi," ujar Prabowo. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 20 Mei 2024 | 14:35 WIB WORLD WATER FORUM 2024

Jokowi Mulai Mengenalkan Prabowo Subianto di Forum Internasional

Rabu, 15 Mei 2024 | 10:30 WIB ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DPR: Pemerintah yang Baru Perlu Diberi Keleluasaan Susun APBN 2025

Selasa, 14 Mei 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makan Siang Gratis Masih Dikaji, Disesuaikan dengan Bujet yang Ada

BERITA PILIHAN
Senin, 20 Mei 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Antisipasi Data e-Faktur Hilang, Petugas Pajak Ingatkan WP Lakukan Ini

Senin, 20 Mei 2024 | 16:33 WIB KAFEB TALK X DDTC

Dalami Pajak, Buku Baru Terbitan DDTC Ini Penting Jadi Bekal Awal

Senin, 20 Mei 2024 | 16:00 WIB KANWIL DJP JAWA BARAT III

Gelapkan Uang Pajak Rp 1,06 Miliar, Tersangka Ditahan Kejaksaan

Senin, 20 Mei 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Keberatan, WP Perlu Setor Pajak yang Masih Harus Dibayar Dahulu

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan 5,1-5,5 Persen

Senin, 20 Mei 2024 | 14:35 WIB WORLD WATER FORUM 2024

Jokowi Mulai Mengenalkan Prabowo Subianto di Forum Internasional

Senin, 20 Mei 2024 | 13:45 WIB RASIO PAJAK

Rasio Perpajakan 2025 Ditargetkan 10,09% hingga 10,29% PDB