Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) berjalan usai memberikan pidato saat menghadiri kampanye dan konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran di Kota Bandar Lampung, Lampung, Kamis (11/1/2024). ANTARA FOTO/ Ardiansyah/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berpandangan rasio pendapatan Indonesia seharusnya bisa dinaikkan sebesar 5 hingga 6 poin persen.
Prabowo mengatakan bila negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam mampu menjaga rasio pendapatan pada level 16% hingga 18%, Indonesia seharusnya mampu melakukan hal yang sama.
"Apa sih bedanya kita dengan orang Thailand dan orang Vietnam, apa kita lebih bodoh atau apa masalahnya? If they can do it, we must also do it," ujar Prabowo dalam Dialog Capres 02 Prabowo Subianto Bersama Kadin, dikutip Sabtu (13/1/2024).
Menurut Prabowo, peningkatan pendapatan negara memerlukan political will dari pemerintah guna mendukung berbagai program, mulai dari digitalisasi sistem administrasi pajak hingga pembentukan badan penerimaan negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kehadiran badan penerimaan negara yang terpisah dari Kemenkeu dipandang akan mendorong Kemenkeu untuk bekerja lebih efisien. "Kita pisahkan antara treasury antara pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan. Sasaran kita harus naik dari 12% kita harus naik ke 5% atau 6%," ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan pengawasan dan pemeriksaan pajak perlu berfokus pada segmen wajib pajak yang selama ini belum patuh pajak, bukan terhadap mereka yang sudah melaksanakan kewajiban pajak sesuai ketentuan.
Menurut Prabowo, intensifikasi terhadap mereka yang sudah taat pajak justru akan mendorong praktik penggelapan pajak. Prabowo mengeklaim hal ini banyak terjadi di negara lain.
"Jangan-jangan kalau diberi kemudahan kepada pengusaha-pengusaha yang benar, ini akan memacu pertumbuhan ekonomi," ujar Prabowo. (sap)