Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

PPN Final untuk UMKM, Setuju? Tulis Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!

A+
A-
30
A+
A-
30
PPN Final untuk UMKM, Setuju? Tulis Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menerapkan skema pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) final mulai 1 April 2022. Kebijakan tersebut sudah masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR pada 7 Oktober 2021.

Pemungutan dan penyetoran PPN final dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan skema PPN final diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor tertentu yang kesulitan dalam mengadministrasikan pajak masukannya.

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

“Ini memberikan kemudahan kepada UMKM dan kegiatan usaha lain yang wajib melaksanakan kewajiban PPN," ujar Suryo.

Ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, serta besaran PPN final yang dipungut dan disetor akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Namun, sebelumnya pemerintah menyatakan tarif PPN final akan sebesar 1% hingga 3% dari peredaran usaha.

Ketua Umum Asosiasi UMKM indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun ketentuan teknis mengenai pengenaan PPN final. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak perlu dikenakan pada kelompok usaha mikro dan kecil.

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

“Kalau usaha menengah tidak apa-apa karena sudah ke arah besar. Wajar dia dikenakan pajak sesuai ketentuan pemerintah," katanya.

Dia menyarankan PPN final hanya akan dikenakan pada kelompok usaha menengah yang lebih siap dan stabil dikenakan pajak. Menurutnya, kelompok usaha menengah selama ini juga telah menerapkan tarif norma PPN peredaran bruto tertentu sehingga lebih cepat beradaptasi jika PPN final mulai berlaku. Ikhsan mengaku masih menanti ketentuan teknis berupa PMK.

Lantas, bagaimana menurut Anda? Setujukah Anda dengan skema PPN Final bagi pengusaha Kecil (UMKM)? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam https://bit.ly/DebatPPNFinal akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Senin, 8 November 2021 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Kamis, 11 November 2021. (kaw)

Baca Juga: Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Topik : debat, pajak, PPN, PPN final, UMKM, UU HPP
X

Edit Komentar

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
Komentar
Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Nadia Fahira

Minggu, 07 November 2021 | 22:29 WIB
Saya tidak setuju jika PPN Final dikenakan pada seluruh tingkatan umkm. Umkm merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian indonesia. Setiap tahunnya perkembangan usaha kecil informal mengalami peningkatan dan usaha kecil informal mengalami fluktuasi. Walaup ... Baca lebih lanjut

Haris Hariri

Jum'at, 05 November 2021 | 11:00 WIB
Tidak setuju, dikhawatirkan malah menurunkan daya saing UMKM. UMKM skala kecil masih susah menembus pasar dibebankan PPN saya khawatir malah jadi bumerang. UU HPP memberikan WP OP kelonggaran dengan omzet sd 500 juta tidak kena pajak maka untuk kasus PPN UMKM seharusnya dibuat seperti demikian sehin ... Baca lebih lanjut

Hermawan

Jum'at, 05 November 2021 | 00:01 WIB
Saya tidak setuju dengan alasan: 1. Pengenaan PPN Final bersifat deemed dimana WP tidak dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan sehingga dapat dipastikan setiap masa pajak perhitungan PPN akan menjadi Kurang Bayar. Hal ini bertentangan dengan prinsip kelaziman usaha dimana pada bulan tertentu, W ... Baca lebih lanjut

Davin Andika

Senin, 01 November 2021 | 09:05 WIB
Tidak setuju, pengesahan PPN Final ini terkesan buru-buru dan belum melalui pertimbangan dan diskusi yang lebih matang. Pajak ini sifatnya sensitif sehingga apabila pemerintah kurang tepat dalam menentukan sektor atau jenis barang/jasa yang akan dikenakan PPN Final atau besaran tarifnya, maka dampak ... Baca lebih lanjut

Martua Nasution

Jum'at, 29 Oktober 2021 | 13:43 WIB
Tidak Setuju dikenakan PPN Final terhadap UMKM, ada beberapa alasan, Pertama Pengadministrasian yang begitu sulit dan banyak Masalah, Kedua, Efeknya terhadap penarimaan negara tidak begitu Siknifikan, ketiga akan menyulitkan tumbuh kembangnya UMKM itu sendiri, ke Empat PPN Final ini akan semakin dig ... Baca lebih lanjut

Wahyuni Lestari

Kamis, 28 Oktober 2021 | 18:27 WIB
Saya tidak setuju dengan skema PPN Final bagi Pengusaha Kecil (UMKM), karena : 1. Para pelaku UMKM sebagian besar adalah pelaku yang sifatnya dadakan terutama sekali sejak pandemi 2020 banyak sekali karyawan yang di PHK oleh perusahaan dan mereka terpaksa dengan segala keahlian yang dimiliki me ... Baca lebih lanjut

Haris

Kamis, 28 Oktober 2021 | 12:48 WIB
Alasan saya karena tidak setuju adalah meskipun tarif PPN final tergolong lebih kecil daripada tarif PPN yang pada umumnya, UMKM masih tetap mempunyai kewajiban untuk menyetor di awal. Walaupun PPN nantinya bisa direstitusi, akan tetapi upaya tersebut, pasrinya akan menambah pengeluaran pelaku UMKM. ... Baca lebih lanjut

Audina Pramesti

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:53 WIB
Pemungutan PPN Final, di satu sisi memang memberikan kemudahan administrasi bagi PKP yang memenuhi syarat tertentu. Namun, menurut saya, apabila pemungutan PPN Final tersebut dilihat secara keseluruhan dalam rantai produksi dan distribusi, maka akan menjadi disinsentif karena PPN yang telah dipungut ... Baca lebih lanjut

mohammad bagus sasmita

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:39 WIB
Saya tidak setuju penerapan pph final untuk UMKM. Semestinya prioritas pajak bukan ke mereka sebagai ujung tombak perekonomian masyarakat. Jika UMKM dikenakan pajak maka dampaknya akan ke mana-mana. Hal tersebut tentunya akan membawa efek domino ke perekonomian secara nasional baik mikro maupun makr ... Baca lebih lanjut

Silaturachmi

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:13 WIB
Saya tidak setuju. Hal ini dikarenakan pengenaan PPN Final terhadap UMKM dapat memberatkan konsumen sekaligus dapat memicu peredaran barang ilegal. Karena dengan adanya PPN Final tersebut, maka akan berdampak ke harga jual barang yang diproduksi oleh UMKM yang nantinya akan menjadi semakin tinggi (m ... Baca lebih lanjut
1 2 >

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

Sabtu, 21 Mei 2022 | 06:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Gelar Survei Pelanggan Soal Layanan Online, Ternyata Ini Hasilnya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Uraian Banding?

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran