Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 29 November, Terindikasi Kasus Naik

A+
A-
3
A+
A-
3
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 29 November, Terindikasi Kasus Naik

Warga berjalan menuju halte bus TransJakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (15/11/2021). Pemerintah menyatakan status level PPKM di luar Jawa Bali tidak berubah dan tetap yang berlaku hingga pekan depan serta masih mengkaji soal penanganan COVID-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 16 hingga 29 November 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan perpanjangan PPKM dilakukan berdasarkan asesmen perkembangan kasus Covid-19 di Jawa dan Bali. Menurutnya, terdapat sejumlah wilayah yang mengalami penurunan level PPKM seiring dengan perbaikan kasus Covid-19.

"Jumlah keseluruhan kabupaten/kota yang masuk ke dalam level 1 menjadi 26 kabupaten/kota, level 2 menjadi 61 kabupaten/kota, dan level 3 menjadi 41 kabupaten/kota," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan, Keringanan PPN Diperpanjang Hingga Maret

Luhut mengatakan terdapat penambahan 5 kabupaten/kota yang masuk dalam PPKM level 1 dan 10 kabupaten/kota yang masuk dalam PPKM level 2 penanganan Covid-19.

Meski demikian, dia kembali mengingatkan masyarakat berhati-hati karena terdapat indikasi peningkatan kasus di Jawa dan Bali dalam sepekan terakhir. Hal serupa juga terlihat dari beberapa kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang mulai mengalami peningkatan kasus dan perawatan mingguan.

Khusus wilayah Jawa dan Bali, terdapat 29% kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus dibandingkan dengan pekan lalu dan 34% kabupaten/kota yang mengalami peningkatan orang dirawat dibandingkan dengan pekan lalu.

Baca Juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Puncak Omicron Diprediksi Februari

Luhut menjelaskan kehati-hatian itu diperlukan terutama untuk menghadapi momen Natal dan tahun baru (Nataru) 2022. Dia menyebut indikator Google Mobility memantau kenaikan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan, di atas periode natal dan tahun baru 2021 dan mendekati posisi periode Idulfitri pada Mei-Juni 2021.

"Dalam menyambut Nataru yang akan datang sebentar lagi, pemerintah akan berkoordinasi untuk mengetatkan penggunaan aplikasi Peduli-Lindungi dan protokol kesehatan, utamanya di tempat kerumunan," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah akan terus mengakselerasi vaksinasi terutama vaksinasi lansia di wilayah dengan tingkat vaksinasi umum dan lansia masih di bawah 50%. Pemerintah juga berencana untuk melarang perayaan-perayaan tahun baru yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dalam jumlah besar.

Baca Juga: Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Secara bersamaan, pemerintah bakal mempersiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus akibat libur Natal dan tahun baru. Menurut Luhut, kesuksesan dalam menahan kenaikan kasus Covid19 pada periode Natal dan tahun baru 2022 akan menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi kita ke depan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 60/2021 yang mengatur perpanjangan PPKM di Jawa dan Bali. Sejumlah pengaturan di wilayah yang menerapkan PPKM level 1 tidak berubah.

Beberapa ketentuannya yakni pelaksanaan pembelajaran melalui tatap muka terbatas dapat dilakukan dengan kapasitas maksimal 50% kecuali untuk sekolah luar biasa yang maksimal 62% sampai dengan 100%, serta pendidikan anak usia dini (PAUD) maksimal 33%.

Baca Juga: Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Selain itu, kegiatan bekerja dari kantor dibolehkan maksimum 75% khusus untuk pegawai yang telah divaksin. Mal juga dibolehkan buka dengan kapasitas 100% hingga pukul 22.00, bioskop buka hingga kapasitas 70%, serta tempat ibadah buka dengan kapasitas 75%. (sap)

Topik : PPKM, PPKM level 4, Jawa-Bali, pandemi, Covid-19, pembukaan mal, bioskop

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:19 WIB
PMK 226/2021

Sri Mulyani Resmi Perpanjang Insentif Pajak Barang Penanganan Covid-19

Senin, 10 Januari 2022 | 18:09 WIB
CHINA

Wah, Wajib Pajak China Kembali Kebanjiran Insentif Sampai 2023

Senin, 10 Januari 2022 | 17:09 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Covid Omicron Melonjak, Luhut: Tolong Jangan Dulu ke Luar Negeri

Senin, 10 Januari 2022 | 16:23 WIB
SE-018/PP/2021

SE Baru, Begini Persidangan Pengadilan Pajak Saat PPKM Level 1-4

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya