Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Diperpanjang Hingga 1 November, Bioskop Boleh Buka 70%

A+
A-
3
A+
A-
3
PPKM Diperpanjang Hingga 1 November, Bioskop Boleh Buka 70%

Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin (18/10/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama dua pekan ke depan, yaitu mulai 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan tren kasus positif Covid-19 terus menurun, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah pun memutuskan menambah wilayah yang menerapkan PPKM level 1, setelah diujicobakan di Kota Blitar, Jawa Timur.

"Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok ada 54 kabupaten/kota [PPKM] di level 2 dan 9 kabupaten/kota di level 1," katanya, Senin (18/10/2021).

Baca Juga: Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Luhut menuturkan kasus aktif Covid-19 telah turun di kisaran 18.000 kasus. Menurutnya, kondisi itu jauh membaik dibandingkan dengan situasi puncak penyebaran varian delta pada 15 Juli 2021 yang mencapai 570.000 kasus.

Saat ini, lanjutnya, presiden memutuskan mengubah ketentuan syarat vaksinasi dalam penurunan level PPKM. Jika selama ini target vaksinasi di sejumlah kota/kabupaten dihitung secara aglomerasi, kini diubah berdasarkan pencapaian kabupaten/kota masing-masing.

Menurut Luhut, level PPKM pada setiap kabupaten/kota dapat diturunkan setelah memenuhi syarat yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dia juga menambahkan sejumlah penyesuaian pada perpanjangan PPKM kali ini.

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Pertama, tempat permainan anak di mal atau pusat perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten/kota dengan PPKM level 2. Namun, pemerintah mensyaratkan tempat permainan anak mencatat nomor telepon dan alamat orang tua serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing.

Kedua, kapasitas bioskop pada kabupaten/kota PPKM level 2 dan 1 dinaikkan menjadi 70%. Anak-anak juga diperkenankan masuk bioskop pada kota dengan PPKM level 1 dan 2.

Ketiga, sopir angkutan logistik yang sudah divaksin dua dosis dapat menggunakan tes antigen untuk beraktivitas. Hasil tes antigen berlaku selama 14 hari untuk melakukan perjalanan domestik, tetapi pemerintah juga memberlakukan random testing di perjalanan.

Baca Juga: Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Keempat, anak-anak dengan usia di bawah 12 tahun boleh masuk tempat wisata di kabupaten/kota PPKM level 2 asalkan menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi, dengan didampingi orang tua.

Kelima, uji coba tempat wisata di kabupaten/kota PPKM level 3 akan ditambah sesuai dengan izin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wisata air juga dapat dibuka pada kabupaten/kota PPKM level 2 dan 1.

Dengan berbagai penyesuaian, Luhut mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 kembali terjadi.

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

"Karena kita masih berjaga-jaga terhadap kemungkinan gelombang ketiga yang mungkin terjadi pada Natal dan tahun baru mendatang," ujarnya.

Jika libur Natal dan tahun baru dapat terlewati tanpa ada lonjakan kasus Covid-19, Luhut meyakini Indonesia sudah bisa memasuki fase endemi. (rig)

Baca Juga: Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai
Topik : menko maritim dan investasi luhut pandjaitan, ppkm, bioskop, pandemi covid-19, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Kamis, 21 Oktober 2021 | 12:11 WIB
Semoga kebijakan ini membawa angin segar bagi para pengusaha bioskop dan sektor lain yang terdampak PPKM karena Covid 19.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Desember 2021 | 18:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pariwisata Mulai Pulih, Pajak Atas Turis Dioptimalkan

Rabu, 01 Desember 2021 | 17:30 WIB
MALAYSIA

Penerimaan Windfall Tax Diusulkan untuk Stabilisasi Harga Barang

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker