Fokus
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Darurat, Pajak Ini Dihapus Sementara

A+
A-
0
A+
A-
0
PPKM Darurat, Pajak Ini Dihapus Sementara

Ilustrasi. 

PADANG PANJANG, DDTCNews – Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatra Barat menghapus sementara sejumlah pajak dan retribusi daerah serta memotong biaya sewa kios di pasar. Kebijakan ini diberikan sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Padang Panjang Winarno mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk memberi keringanan kepada pelaku usaha. Pasalnya, pelaku usaha terdampak kebijakan PPKM darurat.

“Pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan kebijakan memberikan stimulus untuk wajib pajak dan retribusi daerah menyusul diberlakukannya PPKM darurat. Stimulus ini untuk memberi keringanan kepada pelaku usaha yang secara langsung terdampak," katanya, dikutip dari unggahan akun Facebook Diskominfo Kota Padang Panjang, Minggu (18/7/2021).

Baca Juga: Kejar Setoran, Jatuh Tempo Pembayaran PBB Dimajukan

Kebijakan tersebut, sambung Winarno, diharapkan dapat sedikit mengurangi beban masyarakat sebagai konsumen dan pengusaha pada masa pemberlakuan PPKM darurat. Winarno menambahkan jenis pajak yang dihapus antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir

Kebijakan penghapusan sejumlah pajak daerah itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pandang Pajak No. 126/2021. SK tersebut mengatur penghapusan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir berlaku mulai 12 Juli hingga 12 Agustus 2021.

Sementara itu, penghapusan retribusi diberikan untuk layanan persampahan pada pedagang kaki lima dan retribusi layanan pasar pada pelataran kawasan pasar kuliner malam. Penghapusan itu berlaku mulai 12 Juli – 12 September 2021. Kebijakan ini tertuang dalam SK Wali Kota No.128/2021.

Baca Juga: Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Selain itu, Winarno mengungkapkan wali kota juga menerbitkan SK No. 127/2021. Melalui SK tersebut, wali kota memberikan pengurangan biaya sewa kios di pasar pusat hingga 75%. Pengurangan biaya sewa kios tersebut berlaku untuk masa 1 Juli – 31 Agustus 2021. (kaw)

Topik : Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, pajak daerah, retribusi daerah, PPKM darurat

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 05 Mei 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Nemu Pajak Restoran di Atas 10 Persen, Pemprov: Segera Laporkan

Kamis, 05 Mei 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BADUNG

DPRD Minta NJOP Diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang, Ini Sebabnya

Selasa, 03 Mei 2022 | 12:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Libur Lebaran, Bisa Tetap Bayar Pajak Kendaraan Lewat Ini

Minggu, 01 Mei 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kekurangan Pemeriksa Hingga Juru Sita, Setoran Pajak di Daerah Seret

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2