Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

PPh Pasal 22 Dipungut oleh Pihak Lain, Bagaimana Ketentuannya?

A+
A-
14
A+
A-
14
PPh Pasal 22 Dipungut oleh Pihak Lain, Bagaimana Ketentuannya?

Pertanyaan:
PERKENALKAN Saya Herdianti. Saya bekerja di perusahaan yang menyediakan barang untuk instansi pemerintah melalui salah satu ritel daring pengadaan. Saya baru mengetahui bahwa saat ini telah terbit peraturan mengenai pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain atas transaksi melalui sistem pengadaan pemerintah.

Dengan adanya aturan tersebut, apakah PPh Pasal 22 perusahaan saya tidak lagi dipungut oleh bendahara pemerintah? Kemudian, bagaimana mekanisme pemungutannya oleh pihak lain? Mohon pencerahannya!

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Herdianti atas pertanyaan yang diberikan. Pada 6 April 2022, pemerintah telah menerbitkan 14 aturan pelaksana untuk mengimplementasikan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Salah satu regulasi yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/ atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (PMK 58/2022).

Peraturan ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f UU KUP s.t.d.t.d UU HPP dan Pasal 22 ayat (2) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP. Ruang lingkup pajak yang dapat dipungut oleh pihak lain adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 22, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Secara umum, terdapat 3 tujuan yang dikehendaki dari terbitnya PMK 58/2022. Pertama, untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan transparansi serta efisiensi belanja pemerintah. Kedua, untuk mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik.

Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak penyediabarang dan/atau jasa pemerintah serta pihak lain sebagai penyelenggara sistem informasi pengadaan pemerintah.

Kemudian, untuk menjawab pertanyaan Ibu, kita dapat merujuk pada beberapa pasal yang terdapat pada PMK 58/2022. Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1), atas penghasilan yang diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, dan/atau persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan (SIP) terutang PPh pasal 22.

Adapun definisi rekanan dan pihak lain diatur dalam Pasal 1 poin 23 dan poin 24 PMK 48/2022. Rekanan adalah pengusaha yang menyediakan barang dan/atau jasa melalui SIP. Sementara itu, pihak lain adalah marketplace pengadaan atau ritel daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang dilakukan melalui SIP, yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Perlu diperhatikan, peraturan ini juga mengatur pelaksanaan kewajiban pajak PPh Pasal 22 oleh pihak lain bersifat wajib atau mandatory. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (4) PMK 58/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pihak Lain.”

Hal ini ditekankan kembali pada Pasal 5 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut.

“Atas penghasilan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan selain Pihak Lain.”

Berdasarkan pada ulasan di atas, apabila perusahaan Ibu termasuk dalam definisi rekanan dan bertransaksi melalui marketplace atau ritel daring pengadaan yang telah ditetapkan oleh LKPP, pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 berpotensi untuk dilakukan oleh pihak lain.

Selanjutnya, ketentuan mengenai tarif pajak diatur dalam Pasal 6 PMK 58/2022. Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yaitu sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan. Dalam peraturan ini, rekanan diwajibkan untuk membuat dokumen tagihan, baik dibuat sendiri maupun dihasilkan melalui sarana atau sistem yang disediakan oleh pihak lain tersebut.

Adapun untuk lebih memahami ketentuan dan contoh penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22, Ibu dapat melihat lebih lanjut di dalam lampiran PMK 58/2022. Sebagai informasi, PMK 58/2022 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi UU HPP akan hadir setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait UU HPP beserta peraturan turunannya yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Konsultasi UU HPP, DDTC Fiscal Research & Advisory, konsultasi pajak, pajak, PPh Pasal 22, PMK 58/2022

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD