BERITA TERKINI
Nora Galuh Candra Asmarani,
Perkenalkan saya Sukma. Permisi bertanya, terkait dengan validasi Pajak Penghasilan (PPh) final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, apakah sudah tidak bisa dilakukan melalui e-PHTB di DJP Online? Jika harus melalui coretax, validasi tersebut bisa dilakukan melalui menu apa?
Terima kasih Ibu Sukma atas pertanyaannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak PER-08/PJ/2022, orang pribadi atau badan yang telah menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPh PHTB) harus mengajukan Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Merujuk Pasal 3 ayat (1) PER-08/PJ/2022, penelitian tersebut terdiri atas penelitian formal dan penelitian material. Untuk keperluan penelitian formal, orang pribadi atau badan dapat menyampaikan permohonan penelitian formal tersebut secara elektronik.
Permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh PHTB tersebut biasa disebut juga sebagai validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB. Simak, Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal.
Sebelumnya, wajib pajak bisa memilih di antara 2 cara penyampaian permohonan penelitian formal secara elektronik. Pertama, wajib pajak menyampaikannya secara mandiri dengan mengakses e-PHTB pada akun DJP Online.
Kedua, wajib pajak menyampaikan permohonan penelitian formal melalui notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Apabila memilih opsi yang kedua, permohonan penelitian formal itu akan disampaikan melalui akun e-PHTB notaris dan/atau PPAT.
Seiring dengan berlakunya coretax system per 1 Januari 2025, Ditjen Pajak (DJP) pun mengalihkan saluran validasi SSP PHTB tersebut melalui coretax system. Untuk itu, apabila Ibu Sukma ingin melakukan validasi atas pembayaran PPh PHTB yang dilakukan per 1 Januari 2025 maka harus dilakukan via coretax system.
Sebelum melakukan validasi, pastikan pembayaran PPh PHTB dilakukan menggunakan kode billing dari coretax system. Adapun kode billing tersebut dibuat melalui modul Pembayaran dan menu Layanan Mandiri Kode Billing dengan menggunakan KAP-KJS 411128-402. Selain itu, pastikan pembayaran PPh PHTB telah tercatat atau masuk ke dalam Buku Besar Coretax.
Merujuk sosialisasi dari KPP Pratama Natar, notaris tidak dapat membuat kode billing untuk penjual tanah dan/atau bangunan. Adapun kode billing tersebut di antaranya bisa dibuat melalui: (i) akun coretax penjual; (ii) KPP/KP2KP tempat wajib pajak penjual terdaftar; atau (iii) Authorized Billing Channel seperti bank atau pos yang terhubung dengan sistem billing coretax system.
Apabila kedua hal tersebut telah terpenuhi, Ibu Sukma dapat mengajukan permohonan validasi SSP PPh PHTB melalui modul Layanan Wajib Pajak. Selanjutnya, pilih menu Layanan Administrasi dan submenu Buat Permohonan Layanan Administrasi.
Berikutnya, pilih jenis layanan AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Pada jenis layanan tersebut, terdapat 3 kategori sublayanan yang terkait dengan permohonan validasi SSP PPh PHTB, yaitu:
Kategori sub-layanan AS.01-03 ditujukan untuk pemenuhan kewajiban PPh PHTB menggunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau bukti Pemindahbukuan (Pbk) atau Bukti Potong. Wajib pajak yang menginput permohonan menggunakan kode layanan tersebut maka permohonannya akan diproses secara otomatis.
Adapun permohonan validasi SSP PHTB dengan menggunakan subkategori layanan AS.01-03 harus dilakukan melalui akun coretax wajib pajak yang berstatus sebagai penjual tanah dan/atau bangunan.
Selanjutnya, kategori subkategori layanan AS.01-03A ditujukan untuk pemenuhan kewajiban PPh PHTB menggunakan cara lain seperti Surat Ketetapan Pajak (SKP), tax amnesty, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau cara lainnya yang tidak bisa divalidasi oleh sistem.
Untuk layanan ini pemrosesan akan dilakukan dengan penelitian oleh petugas DJP dan petugas dapat memberikan rekomendasi penolakan permohonan, atau menyetujui permohonan dan diterbitkan Suket Validasi PPh PHTB.
Terakhir, subkategori layanan AS.01-04 ditujukan untuk layanan validasi SSP PPh PHTB yang dilakukan melalui akun coretax notaris.
Menu validasi SSP PPh PHTB melalui akun coretax notaris (AS.01/04) bisa diakses apabila notaris telah terdaftar pada sistem coretax, telah terigistrasi pada AHU atau BPN, serta datanya telah dipertukarkan oleh AHU/BPN dengan DJP.
Sehubungan dengan pertanyaan yang Ibu Sukma ajukan maka opsi yang dipilih tergantung pada posisi Ibu. Apabila Ibu Sukma merupakan penjual tanah dan/atau bangunan dan ingin melakukan validasi SSP PHTB secara mandiri maka bisa memilih subkategori layanan AS.01-03 (LA.01-03).
Sementara itu, apabila Ibu Sukma merupakan notaris yang ingin mengajukan permohonan validasi SSP PHTB atas klien Ibu melalui coretax notaris maka permohonan validasi SSP PHTB dapat diajukan melalui subkategori layanan AS.01-04 (LA.01-04).
Ringkasnya, permohonan validasi SSP PHTB atas pembayaran yang dilakukan per 1 Januari diajukan via coretax system. Permohonan tersebut diajukan melalui modul Layanan Wajib Pajak à menu Layanan Administrasi à submenu Buat Permohonan Layanan Administrasi à jenis layanan AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan à dan subkategori layanan: (i) AS.01-03 (apabila diajukan via akun coretax penjual); (ii) atau subkategpri layanan AS.01-04 (apabila diajukan melalui akun coretax notaris).
Demikian jawaban yang dapat disampaikan. Semoga membantu.
Sebagai informasi, artikel Konsultasi Coretax hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar coretax system, silakan mengirimkannya melalui kolom pertanyaan yang tersedia pada kanal Coretax atau klik tautan berikut ini. (sap)
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel dan dapatkan berita pilihan langsung di genggaman Anda.
Ikuti sekarang! Klik tautan: link.ddtc.co.id/WACDDTCNews
