Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

PP 23/2018 Bentuk Dukungan DJP untuk UMKM

A+
A-
1
A+
A-
1

YOGYAKARTA, DDTCNews – Otoritas pajak menilai perkembangan Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013 masih belum optimal bila dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, jumlah wajib pajak yang menyetor pajak, serta nilai setoran pajaknya.

Ketua IAI KAPj Pusat John L. Hutagaol mengatakan latar belakang lahirnya PP 46/2013 yakni sebagai awal pengenaan PPh final pada pelaku UMKM. Aturan itu kemudian diamandemen menjadi PP 23/2018 yang lebih condong terhadap penyempurnaan PP 46/2013.

“Tarif PPh Final dalam penyempurnaan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 diturunkan, serta administrasi dalam hal potong/pungut juga disederhanakan. Aturan terbaru ini bersifat mendidik dan mendorong kepatuhan wajib pajak setelah melampaui jangka waktu tertentu,” katanya dalam Silaturahmi dan Diskusi Pajak UMKM dengan Dosen Perpajakan di STIE YKPN Yogyakarta, Senin (20/8).

Baca Juga: Kemenkeu Apresiasi Pembukaan Konsentrasi Akuntansi Syariah di UGM

John yang juga menjabat sebagai Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak menegaskan sektor UMKM merupakan akar rumput perekonomian Indonesia. Keberadaannya sangat strategis baik dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan jumlah UMKM di Indonesia melebihi 55 juta pengusaha atau lebih dari 95% populasi pengusaha, maka lebih dari 80% penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor UMKM. Karenanya UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tak hanya itu, UMKM pun menjadi penyangga ekonomi nasional yang memberikan ketahanan nasional saat terjadi krisis ekonomi 1997/1998, sehingga Indonesia dapat bertahan dan akhirnya keluar dari krisis tersebut sekaligus memperbaiki perekonomian nasional.

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Talkshow & Kompetisi Pajak, Tertarik?

Meski begitu, John menyatakan keberadaan dan kontribusi UMKM belum optimal atau masih jauh dari yang seharusnya. Jumlah UMKM yang terdaftar sebelum diberlakukannya PP 46/2013 masih sedikit dan kontribusi terhadap penerimaan pun belum signifikan.

Berpangku pada peran krusialnya UMKM, pemerintah menyempurnakan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018. Penyempurnaan ini berpegang pada pentingnya kepatuhan pajak UMKM dalam rangka membangun sistem perpajakan nasional yang kokoh dan terpercaya.

Adapun John menekankan penyempurnaan aturan dalam PP 23/2018 juga dalam rangka menjamin kesinambungan pajak sebagai sumber utama penerimaan APBN dan lokomotif pembangunan nasional untuk pengentasan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan serta pembangunan. (Amu)

Baca Juga: Masuk ke Era 4.0, Akuntan akan Ketinggalan Zaman?

“Tarif PPh Final dalam penyempurnaan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 diturunkan, serta administrasi dalam hal potong/pungut juga disederhanakan. Aturan terbaru ini bersifat mendidik dan mendorong kepatuhan wajib pajak setelah melampaui jangka waktu tertentu,” katanya dalam Silaturahmi dan Diskusi Pajak UMKM dengan Dosen Perpajakan di STIE YKPN Yogyakarta, Senin (20/8).

Baca Juga: Kemenkeu Apresiasi Pembukaan Konsentrasi Akuntansi Syariah di UGM

John yang juga menjabat sebagai Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak menegaskan sektor UMKM merupakan akar rumput perekonomian Indonesia. Keberadaannya sangat strategis baik dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan jumlah UMKM di Indonesia melebihi 55 juta pengusaha atau lebih dari 95% populasi pengusaha, maka lebih dari 80% penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor UMKM. Karenanya UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tak hanya itu, UMKM pun menjadi penyangga ekonomi nasional yang memberikan ketahanan nasional saat terjadi krisis ekonomi 1997/1998, sehingga Indonesia dapat bertahan dan akhirnya keluar dari krisis tersebut sekaligus memperbaiki perekonomian nasional.

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Talkshow & Kompetisi Pajak, Tertarik?

Meski begitu, John menyatakan keberadaan dan kontribusi UMKM belum optimal atau masih jauh dari yang seharusnya. Jumlah UMKM yang terdaftar sebelum diberlakukannya PP 46/2013 masih sedikit dan kontribusi terhadap penerimaan pun belum signifikan.

Berpangku pada peran krusialnya UMKM, pemerintah menyempurnakan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018. Penyempurnaan ini berpegang pada pentingnya kepatuhan pajak UMKM dalam rangka membangun sistem perpajakan nasional yang kokoh dan terpercaya.

Adapun John menekankan penyempurnaan aturan dalam PP 23/2018 juga dalam rangka menjamin kesinambungan pajak sebagai sumber utama penerimaan APBN dan lokomotif pembangunan nasional untuk pengentasan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan serta pembangunan. (Amu)

Baca Juga: Masuk ke Era 4.0, Akuntan akan Ketinggalan Zaman?
Topik : kampus, pajak umkm, stie ykpn yogyakarta
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 05 Juni 2017 | 11:01 WIB
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Senin, 23 Januari 2017 | 15:39 WIB
PERINGKAT KAMPUS
Rabu, 12 Juli 2017 | 14:32 WIB
INFO LOWONGAN KERJA
Kamis, 22 September 2016 | 15:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
berita pilihan
Selasa, 21 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:44 WIB
JEPANG
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:41 WIB
OMNIBUS LAW
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:32 WIB
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
AGENDA PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:40 WIB
FILIPINA