Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

PMK 96/2021, Ini Daftar Barang Mewah yang Kena PPnBM 20% Hingga 75%

A+
A-
1
A+
A-
1
PMK 96/2021, Ini Daftar Barang Mewah yang Kena PPnBM 20% Hingga 75%

Ilustrasi. Foto suasana apartemen di Jakarta Barat, Selasa(8/6/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz

JAKARTA, DDTCNews – Selain pengecualian pengenaan PPnBM pada yacht untuk usaha pariwisata, PMK 96/2021 juga mengatur kembali jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Barang tersebut dikenakan tarif PPnBM antara 20% hingga 75%.

PMK tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 PP 61/2020 yang mengamanatkan menteri keuangan untuk mengatur jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan tata cara pengecualiannya.

“Ketentuan mengenai daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM … tercantum dalam Lampiran I,” bunyi penggalan Pasal 2 ayat (2) PMK 96/2021, dikutip pada Sabtu (31/7/2021).

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Ada 4 kelompok tarif PPnBM untuk barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Pertama, tarif PPnBM 20% berlaku untuk kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih.

Kedua, tarif PPnBM 40% untuk kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Tarif ini juga berlaku untuk kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya serta peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

Ketiga, tarif PPnBM 50% untuk kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam kelompok tarif 40% atau angkutan udara niaga seperti helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya.

Baca Juga: Belum Terima Email Survei dari Kantor Pajak? Ini Kata DJP

Jenis barang yang juga kena tarif PPnBM 50% adalah skelompok senjata api dan senjata api lainnya seperti senjata artileri, revolver dan pistol, sejanta api (selain senjata artileri, revolver, dan pistol), serta peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

Keempat, tarif PPnBM 75% untuk kelompok kapal pesiar mewah atau angkutan umum. Kelompok ini mencakup kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, dan yacht.

Namun demikian, dalam PMK 96/2021, ada beberapa jenis barang yang mendapat pengecualian PPnBM. Pertama, peluru senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara. Kedua, pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga.

Baca Juga: Isu Terpopuler: PPh Final CV UMKM Berakhir dan DJP Terjunkan Pegawai

Ketiga, senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara. Keempat, kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Kelima, yacht untuk usaha pariwisata.

Sebagai informasi, daftar jenis barang mewah yang kena PPnBM itu sudah diatur dalam beleid terdahulu. Dengan berlakunya PMK 96/2021, yakni pada 26 Juli 2021, PMK 35/2017 s.t.d.d PMK 86/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (kaw)

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024
Topik : PMK 96/2021, PPnBM, barang mewah, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 11:30 WIB
PRANCIS

Putri Picasso Rela Serahkan Karya Sang Ayah Demi Bayar Pajak Warisan

Selasa, 21 September 2021 | 08:22 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Tegaskan Pemanfaatan Insentif Pajak Bukan Penentu Pemeriksaan

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Peran Humas Pajak Mewujudkan Kepatuhan Kooperatif

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya