Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Perusahaan Teknologi Minta Isu Pajak Digital Segera Dituntaskan

A+
A-
0
A+
A-
0
Perusahaan Teknologi Minta Isu Pajak Digital Segera Dituntaskan

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Perusahaan teknologi informasi asal AS meminta Pemerintah AS untuk tetap mempertahankan kepastian pajak dan mencegah terjadinya pemajakan berganda ketika membahas aspek teknis dari solusi 2 pilar.

Information Technology Industry (ITI) memandang salah satu aspek terkait dengan Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang perlu segera diselesaikan adalah masalah pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST).

"Penghapusan DST atau pajak yang sejenis adalah hal kunci untuk mencegah fragmentasi dan destabilisasi sistem perpajakan global," jelas ITI dikutip dari Tax Notes International, Senin (21/2/2022).

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Selain memastikan DST atau pajak-pajak yang sejenis dihapus, lanjut ITI, Pemerintah AS juga perlu memastikan sistem pajak yang diciptakan dari konsensus harus mudah diadministrasikan.

DST adalah pajak khusus yang dikenakan oleh beberapa negara atas perusahaan digital. Berdasarkan catatan US Trade Representative (USTR), 6 yurisdiksi yang dituding secara unilateral mengenakan DST terhadap perusahaan AS adalah Austria, India, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris.

AS sempat mengancam melakukan retaliasi berupa pengenaan tarif bea masuk tambahan atas barang yang diimpor dari keenam negara. Namun, pemerintahan Joe Biden AS memutuskan untuk menunda pengenaan sanksi dan lebih mendorong tercapainya konsensus.

Baca Juga: Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Pada Pilar 1, sebanyak 137 yurisdiksi partisipan telah sepakat untuk tak mengenakan DST atau pajak yang sejenis terhitung sejak 8 Oktober 2021 hingga 31 Desember 2023.

Bila Pilar 1 berlaku, yurisdiksi pasar akan memiliki kewenangan atas 25% dari residual profit yang diperoleh korporasi global. Perusahaan multinasional yang tercakup pada Pilar 1 adalah perusahaan dengan pendapat global di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10%.

Melalui Pilar 1, OECD memperkirakan total residual profit yang direalokasikan kepada yurisdiksi pasar bakal mencapai lebih dari US$125 miliar per tahun. (rig)

Baca Juga: UMKM Baru? Harus Daftar Jadi WP, Lalu Bayar Pajaknya Sesuai PP 23/2018

Topik : amerika serikat, perusahaan teknologi informasi, pajak digital, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode 07 Melalui e-Faktur Versi 3.2

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:01 WIB
DEBAT PAJAK

Metode Pembatasan Biaya Pinjaman Keperluan Pajak Diubah, Setuju?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat