PER-2/PJ/2023

Perum Peruri Perbarui Sistem, DJP Revisi Regulasi Meterai Elektronik

Muhamad Wildan | Rabu, 10 Mei 2023 | 10:30 WIB
Perum Peruri Perbarui Sistem, DJP Revisi Regulasi Meterai Elektronik

Tampilan depan dokumen PER-2/PJ/2023.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memperbarui ketentuan tentang tata cara pemungutan bea meterai dalam hal terjadi kegagalan pada sistem meterai elektronik. Ketentuan diperbarui lewat Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2023 yang mengubah PER-26/PJ/2021.

Merujuk pada bagian pertimbangan, disebutkan bahwa Perum Peruri selaku pihak yang ditugasi untuk membuat dan mendistribusikan meterai elektronik sedang melakukan penyempurnaan sistem. Akibat adanya penyempurnaan sistem tersebut, pemungut bea meterai perlu melakukan penyesuaian agar dapat terintegrasi dengan sistem meterai elektronik.

"Untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam pemungutan bea meterai, serta mempersiapkan sistem pemungutan bea meterai yang memadai, perlu melakukan penyesuaian pengaturan mengenai jangka waktu integrasi sistem meterai elektronik yang telah diatur dalam PER-26/PJ/2021," bunyi bagian pertimbangan dari PER-2/PJ/2023, dikutip Rabu (10/5/2023).

Baca Juga:
Integrasi Layanan Digital Antar Instansi, Pemerintah Terapkan GovTech

Merujuk pada Pasal 3 ayat (2) PER-2/PJ/2023, yang dimaksud dengan kegagalan sistem yakni, pertama, ketika sistem meterai elektronik tidak dapat diakses, tidak memberikan respons terhadap proses pembubuhan meterai elektronik, atau meterai tidak dapat dibubuhkan pada dokumen elektronik berdasarkan pemberitahuan Perum Peruri.

Kedua, kegagalan sistem meterai elektronik adalah ketika proses integrasi antara sistem yang digunakan pemungut dan sistem meterai elektronik memerlukan penyesuaian penyesuaian agar dapat digunakan untuk membubuhkan meterai elektronik.

Dalam hal ini, pemungut bea meterai memiliki waktu selama 6 bulan untuk mengintegrasikan sistemnya dengan sistem meterai elektronik. Bila jangka waktu 6 bulan tersebut tidak dapat dipenuhi, pemungut bea meterai dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu integrasi sistem. Perpanjangan jangka waktu diberikan maksimal 3 bulan.

Baca Juga:
BKF: Hampir 1 Juta Investor Dapat Pembebasan Bea Meterai Tiap Bulan

Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu integrasi sistem harus disampaikan secara tertulis sebelum jangka waktu 6 bulan berakhir dan harus dilampiri dengan alasan perpanjangan serta perkiraan waktu penyelesaian proses integrasi.

Dengan berlakunya PER-2/PJ/2023, pemungut bea meterai yang ditetapkan sebelum berlakunya PER-2/PJ/2023 dapat menyelesaikan proses integrasi hingga 31 Desember 2023.

PER-2/PJ/2023 telah ditetapkan pada 31 Maret 2023 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 26 Desember 2023 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Integrasi Layanan Digital Antar Instansi, Pemerintah Terapkan GovTech

Senin, 18 Desember 2023 | 11:07 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BKF: Hampir 1 Juta Investor Dapat Pembebasan Bea Meterai Tiap Bulan

Kamis, 16 November 2023 | 17:30 WIB BEA METERAI

Apa Saja Dokumen Bersifat Perdata yang Wajib Dikenakan Bea Meterai?

Selasa, 14 November 2023 | 13:30 WIB KAMBOJA

Dorong Sektor Konstruksi, Pemerintah Umumkan Insentif Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi