Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Ini Strategi BI Hingga Akhir 2019

1
1

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo. (foto: BI)

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak mencapai asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar 5,3%. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendorong inklusi dalam struktur perekonomian.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, otoritas moneter menyiapkan kebijakan agar kue pertumbuhan dapat terbagi secara merata. Kebijakan untuk mendorong inklusi dalam struktur perekonomian tengah disiapkan.

“BI masih memiliki peranan yang besar dari sisi UMKM dan sektor syariah untuk mendorong partisipasi pelaku ekonomi menjadi lebih banyak. Jadi, ekonomi tumbuh lebih inklusif, lebih membawa banyak pelaku ke dalam perekonomian,” katanya di Kantor BI, Senin (12/8/2019).

Baca Juga: Sejumlah Tantangan Pencapaian Target Perpajakan 2020 Versi Menkeu

Dody menyebutkan kebijakan akomodatif masih terbuka untuk diteruskan BI pada paruh kedua 2019. Relaksasi kebijakan makroprudensial menjadi salah satu instrumen yang akan digunakan oleh bank sentral untuk mendorong inklusi.

Selain itu, kebijakan yang akomodatif juga ditujukan untuk sektor ekonomi digital. Sektor yang relatif baru ini, menurut dia, akan terus dikembangkan karena besarnya potensi pelaku usaha baru yang terlibat di sektor keuangan digital.

“Kebijakan akomodatif lain yang BI punya adalah pada kebijakan makroprudensial. Ini akan terus kita lihat kedepannya. Saya belum bisa mengatakan di sini, tapi salah satu pemikiran BI dengan kebijakan makroprudensial untuk mendorong sektor prioritas,” paparnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Tarif PPh Badan Turun Bertahap & Tidak Dimulai pada 2020

Seperti diketahui, kebijakan makroprudensial telah dilakukan BI pada tahun lalu dengan relaksasi kewajiban pembayaran uang muka di sektor properti (loan to values/LTV). Salah satu inti dari kebijakan tersebut adalah membebaskan rasio LTV semua jenis rumah untuk kepemilikan pertama.

Dalam aturan yang lama, bank memberlakukan LTV 85% untuk rumah pertama. Dengan demikian, besaran kredit dari perbankan sebesar 85% dari nilai rumah dan uang muka dari debitur sebesar 15%. Kebijakan tersebut dipilih untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan. (kaw)

Baca Juga: Cukai Rokok Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata BKF

“BI masih memiliki peranan yang besar dari sisi UMKM dan sektor syariah untuk mendorong partisipasi pelaku ekonomi menjadi lebih banyak. Jadi, ekonomi tumbuh lebih inklusif, lebih membawa banyak pelaku ke dalam perekonomian,” katanya di Kantor BI, Senin (12/8/2019).

Baca Juga: Sejumlah Tantangan Pencapaian Target Perpajakan 2020 Versi Menkeu

Dody menyebutkan kebijakan akomodatif masih terbuka untuk diteruskan BI pada paruh kedua 2019. Relaksasi kebijakan makroprudensial menjadi salah satu instrumen yang akan digunakan oleh bank sentral untuk mendorong inklusi.

Selain itu, kebijakan yang akomodatif juga ditujukan untuk sektor ekonomi digital. Sektor yang relatif baru ini, menurut dia, akan terus dikembangkan karena besarnya potensi pelaku usaha baru yang terlibat di sektor keuangan digital.

“Kebijakan akomodatif lain yang BI punya adalah pada kebijakan makroprudensial. Ini akan terus kita lihat kedepannya. Saya belum bisa mengatakan di sini, tapi salah satu pemikiran BI dengan kebijakan makroprudensial untuk mendorong sektor prioritas,” paparnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Tarif PPh Badan Turun Bertahap & Tidak Dimulai pada 2020

Seperti diketahui, kebijakan makroprudensial telah dilakukan BI pada tahun lalu dengan relaksasi kewajiban pembayaran uang muka di sektor properti (loan to values/LTV). Salah satu inti dari kebijakan tersebut adalah membebaskan rasio LTV semua jenis rumah untuk kepemilikan pertama.

Dalam aturan yang lama, bank memberlakukan LTV 85% untuk rumah pertama. Dengan demikian, besaran kredit dari perbankan sebesar 85% dari nilai rumah dan uang muka dari debitur sebesar 15%. Kebijakan tersebut dipilih untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan. (kaw)

Baca Juga: Cukai Rokok Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata BKF
Topik : kebijakan moneter, Bank Indonesia, BI, pertumbuhan ekonomi, PDB
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI