KABUPATEN MOJOKERTO

Permudah Pantau Objek Pajak, Pemda Ini Luncurkan Aplikasi GIS-El 2.0

Dian Kurniati | Minggu, 12 Maret 2023 | 07:00 WIB
Permudah Pantau Objek Pajak, Pemda Ini Luncurkan Aplikasi GIS-El 2.0

Ilustrasi.

MOJOKERTO, DDTCNews – Pemkab Mojokerto, Jawa Timur meluncurkan Geographic Information System Electronic (GIS-El 2.0) untuk mempermudah aparatur sipil negara (ASN) dalam memantau objek pajak daerah.

Kepala Bapenda Mardiasih mengatakan aplikasi GIS-El 2.0 bisa menampilkan peta digital Kabupaten Mojokerto beserta status semua objek pajaknya. Menurutnya, aplikasi ini akan membantu fiskus memonitor setiap perubahan yang terjadi pada suatu objek pajak.

"Dengan GIS-El 2.0, teman-teman pendataan lebih mudah melakukan pencatatan potensi baru dan memantau perubahan yang ada," katanya, dikutip pada Minggu (12/3/2023).

Baca Juga:
UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Mardiasih menuturkan manfaat GIS-El 2.0 paling terasa saat fiskus memantau objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB). Dengan memasukkan nama wajib pajak atau NIK, semua aset bumi dan bangunan yang dimiliki akan langsung ketahuan beserta lokasinya.

Setelahnya, petugas juga dapat mengetahui status PBB-P2 atas objek pajak tersebut. Peta akan berwarna merah apabila tagihan PBB-P2 terutang belum dibayar. Untuk yang sudah dilunasi, peta akan berwarna hijau.

“Untuk peta berwarna hitam, menunjukkan suatu area termasuk dalam tanah fasilitas umum,” sebut Mardiasih.

Baca Juga:
Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Dia menambahkan fiskus juga dapat melihat perubahan objek PBB-P2 pada GIS-El 2.0, seperti soal peruntukan, luasannya, serta kepemilikannya. Dengan demikian, pendataan objek pajak tersebut dapat lebih akurat dan mampu mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Mardiasih menjelaskan GIS-EL 2.0 menggunakan beberapa tampilan peta dasar seperti Google Satellite, Google Road, Bing Satellite, dan Bing Road. Adapun GIS-EL 2.0 dapat digunakan untuk menemukan potensi pajak daerah lainnya seperti pajak restoran.

"Misal, terdapat rumah makan atau kafe baru yang belum menjadi wajib pajak daerah, fiskus juga dapat memantaunya menggunakan GIS-El 2.0," ujarnya seperti dilansir radarmojokerto.jawapos.com.

Mardiasih menambahkan pemkab terus berupaya mengoptimalkan PAD melalui berbagai inovasi. Menurutnya, PAD memiliki peran sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?