Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh Pasal 21 DTP di SPT Tahunan Karyawan

A+
A-
29
A+
A-
29
Perlakuan PPh Pasal 21 DTP di SPT Tahunan Karyawan

Pertanyaan:
PENGASUH Kanal Kolaborasi Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research yang terhormat. Saat ini saya bekerja sebagai staf perpajakan di suatu perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki beberapa cabang di daerah. Perusahaan tempat saya bekerja telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP yang diberikan kepada karyawan untuk masa pajak April dan Mei 2020 ini. Rencananya, insentif PPh Pasal 21 DTP juga akan tetap kami manfaatkan hingga masa pajak September 2020.

Pertanyaan saya, bagaimanakah pelaporan PPh 21 DTP atas penghasilan karyawan pada akhir tahun, terutama yang terkait dengan komponen yang tertera dalam formulir 1721-A1.

Terima kasih atas jawaban yang diberikan.

Sucipto, Jakarta

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Sucipto yang telah menyampaikan pertanyaan kepada kami.

Salah satu insentif di bidang perpajakan yang diberikan pemerintah untuk menyelamatkan dan menjaga perekonomian nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi Covid-19 ialah pemberian insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Hal ini tertuang dalam PMK 44/2020 yang diberlakukan sejak tanggal 27 April 2020.

Terkait pertanyaan yang Bapak ajukan, kita perlu memahami dahulu definisi PPh Pasal 21 di dalam undang-undang. Berdasarkan Perubahan Keempat UU PPh, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh WPDN orang pribadi.

Selanjutnya, kita perlu melihat definisi dari jenis insentif PPh Pasal 21 yang diberikan dalam PMK 44/2020, yakni berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Adapun pengertian pajak ditanggung pemerintah tercantum dalam PMK 228/2010 yang memuat ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak yang ditanggung pemerintah.

Mengacu pada Pasal 1 butir 1 PMK 228/2010, pajak yang ditanggung pemerintah adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 DTP adalah PPh Pasal 21 yang terutang oleh wajib pajak tetapi dibayarkan oleh pemerintah ke dalam kas negara.

Adapun dua implikasi pemberian PPh Pasal 21 DTP terhadap wajib pajak tertera dalam Pasal 2 ayat 7 dan 8 PMK 44/2020. Pertama, PPh Pasal 21 DTP tidak dapat diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Kedua, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 DTP dalam SPT tahunan 2020 orang pribadi tidak akan dikembalikan kepada wajib pajak bersangkutan. Implikasi pertama ini kemudian menyebabkan jumlah PPh Pasal 21 DTP tidak perlu disampaikan sebagai penghasilan kena pajak.

Mekanisme pemotongannya sendiri tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku umum, yakni PMK 252/2008 juncto PER-16/2016. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemberi kerja sebagai pemotong tetap wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 21 DTP kepada para karyawannya pada setiap akhir tahun.

Oleh karena itu, terhadap karyawan yang diberikan insentif PPh Pasal 21 DTP berdasarkan PMK 44/2020, bukti pemotongannya tetap wajib dibuat oleh para pemotong PPh Pasal 21 seperti sediakala. Adapun PPh Pasal 21 DTP ini akan dianggap sebagai komponen pajak yang telah dipotong dan dilunasi dalam formulir 1721-A1.

Lebih lanjut, karyawan bersangkutan juga dapat mengkreditkan PPh Pasal 21 DTP yang telah dipotong tersebut dengan PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh WPDN orang pribadi untuk tahun pajak 2020. Simak artikel “Insentif PPh Pasal 21 DTP Dapat Diakui Sebagai Kredit Pajak Karyawan”.

Untuk mekanisme pelaporan pajak tahunannya, pihak karyawan yang merupakan WPDN orang pribadi harus mengisi beberapa informasi secara lengkap dalam SPT tahun pajak 2020 agar dapat mengkreditkan PPh Pasal 21 DTP tersebut.

Informasi yang perlu dicantumkan mencakup identitas nama dan NPWP pemotong PPh 21 DTP; nomor bukti dan tanggal pemotongan PPh 21 DTP; serta jumlah PPh 21 DTP yang telah disetor ke kas negara.

Demikian jawaban kami. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa dan Kamis guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 44/2020, PPh Pasal 21 DTP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jaga Ekonomi, APBN Siap Sedia Kucurkan Subsidi Sampai Insentif Pajak

Rabu, 21 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Tempat Tinggal Perlu Ubah Data NPWP, Simak Lagi Ketentuannya

Rabu, 21 September 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mobil Listrik Ternyata Tidak akan Selamanya Bebas Pajak Kendaraan

Rabu, 21 September 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal KLU Wajib Pajak Pakai KBLI, Begini Kata DJP

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS