Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Insentif PPh Pasal 21 DTP Dapat Diakui Sebagai Kredit Pajak Karyawan

A+
A-
23
A+
A-
23
Insentif PPh Pasal 21 DTP Dapat Diakui Sebagai Kredit Pajak Karyawan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dapat diakui sebagai kredit pajak. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (3/6/2020).

Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, melalui Twitter menyatakan insentif PPh Pasal 21 DTP dapat diakui sebagai kredit pajak oleh pegawai. Pada saat yang sama, jika pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21, tunjangan itu bisa diakui sebagai beban oleh perusahaan.

“PPh Pasal 21 DTP dapat diakui sebagai kredit pajak bagi pegawai yang menerima insentif tersebut. Tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai dapat diakui sebagai beban oleh perusahaan,” jelas Kring Pajak.

Baca Juga: Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Sebagai informasi kembali, pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP juga diawasi oleh DJP. Pengawasan itu juga diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2020. Pengawasan bisa berujung pada penerbitan surat tagihan pajak untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 DTP. Simak artikel ‘DJP Bisa Terbitkan STP, Ini Skema Pengawasan Insentif PPh Pasal 21 DTP’.

Selain mengenai insentif PPh Pasal 21 DTP, sebagian media nasional juga menyoroti outlook APBN 2020 terkini. Defisit anggaran diproyeksi kembali melebar. Setelah sebelumnya diestimasi melebar lagi dari 5,07% menjadi 6,27%, kali ini, defisit diperkirakan mencapai 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR
  • Jumlah Permohonan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Hingga 27 Mei 2020, jumlah permohonan insentif PPh Pasal 21 DTP tercatat sebanyak 112.413 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 88,7% atau sebanyak 99.661 wajib pajak yang mendapat persetujuan dari DJP.

Kendati belum ada penjabaran jumlah pegawai atau karyawan yang mendapat insentif, jumlah tersebut tercatat menempati posisi kedua terbanyak setelah permohonan insentif PPh final DTP untuk UMKM. Permohonan insentif PPh final DTP tercatat berasal dari 186.537 wajib pajak. Jumlah yang disetujui sebanyak 98,4% atau 183.595 wajib pajak. (DDTCNews)

  • Diskon PPh Pasal 25 Tidak Dapat Dikreditkan

Berbeda dengan insentif PPh final DTP yang dapat diakui sebagai kredit pajak, diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 yang juga diamanatkan dalam PMK 44/2020 tidak dapat diakui sebagai kredit pajak pada akhir tahun pajak.

Baca Juga: Dilakukan Serentak, DJP Sita Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2 Miliar

“Fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% bukan merupakan fasilitas DTP sehingga tidak dapat diakui sebagai kredit pajak,” demikian pernyataan akun resmi @kring_pajak. Simak artikel ‘Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Tidak Dapat Diakui Jadi Kredit Pajak’. (DDTCNews)

  • Normalisasi Defisit APBN

Kembali melebarnya proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2020 dikeranakan pendapatan negara yang diestimasi masih seret. Pada saat yang sama, ada kebutuhan belanja negara yang cukup besar, terutama untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional.

Kondisi ini disebut akan membebani rencana normalisasi defisit APBN yang ditargetkan dapat kembali ditekan di bawah 3% terhadap PDB pada 2023. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak
  • Proyek Sistem Inti Perpajakan

Sebanyak dua lembaga konsultan yang berpartisipasi dalam seleksi Jasa Konsultansi Owner’s Agent – Project Management and Quality Assurance terkait proyek sistem inti perpajakan telah dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya.

Hal ini disampaikan melalui Pengumuman No.DOL202006001/Pv/PA. Adapun dua lembaga konsultan swasta yang dimaksud adalah Deloitte Consulting dan KPMG Sidharta Advisory. (Bisnis Indonesia)

  • PMI Manufaktur

Berdasarkan Laporan IHS Markit, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2020 masih di bawah 30, atau tepatnya 28,6. Meskipun posisi itu naik dari bulan sebelumnya 27,5, Indonesia masih menjadi negara dengan indeks manufaktur terendah di Asean.

Baca Juga: Sita Serentak 18 Penunggak Pajak, Ada Rekening Bank Hingga Pesawat

Penurunan indeks disebabkan oleh tindakan pencegahan lanjutan penyebaran Covid-19 di dalam negeri. Hal ini membuat adanya penutupan sektor bisnis nonesensial dan tidak berjalannya sektor transportasi. Volume produksi dan permintaan baru juga turun tajam. (Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Pertukaran Data

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan jadwal tahunan pertukaran data melalui AEoI dalam keadaan normal akan berlangsung pada September 2020. Namun, pandemi Covid-19 membuat proses pengumpulan dan konsolidasi data di banyak negara menjadi terhambat.

Oleh karena itu, pada tahun ini, jangka waktu penyampaian data dalam proses pertukaran informasi direlaksasi. Namun demikian, John tidak secara spesifik menyebut masa berakhirnya relaksasi yang diberikan tersebut. (DDTCNews)

Baca Juga: WP Badan Pakai PPh Final UMKM? Dirjen Pajak Sebut Ada Batas Waktunya

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif pajak, PMK 44/2020, DJP, PPh Pasal 21 DTP, PPh Pasal 2

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

abdul rozak

Rabu, 03 Juni 2020 | 19:50 WIB
yang penting hasil dari pajak bisa berguna bagi masyarakat

abdul rozak

Rabu, 03 Juni 2020 | 19:50 WIB
yang penting hasil dari pajak bisa berguna bagi masyarakat
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 12:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pagu Insentif Pajak Mau Habis, DJP Klaim Masih Cukup

Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Ketersediaan Data Jadi Kunci Optimalisasi Pajak Youtuber

Selasa, 21 September 2021 | 08:22 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Tegaskan Pemanfaatan Insentif Pajak Bukan Penentu Pemeriksaan

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

berita pilihan

Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini