Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Reportase
Perpajakan.id

Perkuat Inklusi Pajak, 4 Aspek Ini Harus Jadi Fokus Perhatian

A+
A-
6
A+
A-
6
Perkuat Inklusi Pajak, 4 Aspek Ini Harus Jadi Fokus Perhatian

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam saat membuka Lokakarya Inklusi Pajak dan Rapat Kerja ATPETSI di Menara DDTC, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Lanskap parpajakan global bergerak dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Dunia akademisi dinilai harus mampu mengikuti perkembangan tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kampus.

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam mengatakan paradigma hubungan antara otoritas dan wajib pajak akan berubah drastis. Perubahan yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi itu idealnya mendapat atensi khusus dari pengajar di level perguruan tinggi.

“Kegiatan hari ini ditujukan khusus bagi asosiasi dan peran dosen untuk menjadi motivator dan inspirator di dunia kampus untuk hadapi lingkungan pajak yang akan berubah tidak lama lagi,” katanya dalam Lokakarya Inklusi Pajak dan Rapat Kerja ATPETSI di Menara DDTC, Kamis (8/8/2019).

Baca Juga: Perubahan Peraturan Konsultan Pajak Harus Fokus pada Tujuan Strategis

Darussalam mengatakan perubahan lingkungan pajak global terdiri atas empat pokok fundamental yang berkaitan erat dengan dimulainya era keterbukaan informasi keuangan. Keempat aspek ini harus menjadi fokus perhatian sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi pajak.

Pertama, perubahan paradigma dari konfrontatif menjadi kolaboratif. Perubahan ini, menurutnya, akan menuntut otoritas memberikan kepastian hukum sebagai timbal balik atas transparasi yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kedua, perubahan paradigma dari reaktif menjadi proaktif. Dengan terbukanya akses data dan informasi maka otoritas pajak akan bisa lebih mengedepankan langkah pencegahan atas gejala ketidakpatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Atpetsi Gelar Webinar Soal Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Ketiga, perubahan dalam sistem pajak dengan adanya intervensi teknologi. Beberapa negara seperti Inggris, Russia, dan Denmark sudah melakukan perubahan sistem pajak dengan bantuan teknologi informasi.

“Inggris misalnya, sudah ada digital tax account yang fungsinya menggantikan SPT. Kemudian, Denmark di mana semua penjual software akuntansi dalam sistemnya sudah terhubung dengan sistem informasi otoritas pajak,” papar Managing Partner DDTC ini.

Keempat, pembentukan norma-norma sosial terhadap perilaku, baik itu kepatuhan maupun ketidakpatuhan wajib pajak. Perubahan keempat ini, sambung dia, merupakan bagian yang paling penting dalam kegiatan inklusi pajak dalam struktur masyarakat.

Baca Juga: Bahas Soal Lulusan Pajak dan Profesi Konsultan, Atpetsi Gelar Webinar

Pembentukan norma ini menjadi krusial karena menjadi pondasi atas kepatuhan sukarela wajib pajak. Setiap gejala dan praktik ketidakpatuhan pajak seharusnya tidak mendapat tempat dalam lingkungan masyarakat. Norma tersebut bisa mulai diinisiasi dari kalangan akademisi kepada peserta didik.

“Yang paling penting dari laporan OECD itu bagaimana ke depannya membentuk norma sosial terhadap perilaku baik patuh dan juga tidak patuh. Menjadi peran kita bagaimana membenamkan sanksi untuk mereka yang tidak patuh agar mempunyai rasa malu. Ini peran dari inklusi pajak," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Masuki Musim Pelaporan SPT, Program Relawan Pajak 2021 Dimulai
Topik : inklusi pajak, ATPETSI, lanskap perpajakan, edukasi pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 07 Oktober 2020 | 12:34 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 11:25 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 24 September 2020 | 11:27 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 03 Maret 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 03 Maret 2021 | 13:17 WIB
KABUPATEN KERINCI
Rabu, 03 Maret 2021 | 13:02 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 03 Maret 2021 | 12:30 WIB
UKRAINA
Rabu, 03 Maret 2021 | 12:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:45 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Rabu, 03 Maret 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 10:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Rabu, 03 Maret 2021 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM