Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Peringatan Hari Pajak, Sri Mulyani Singgung Redesain Sistem Perpajakan

A+
A-
1
A+
A-
1
Peringatan Hari Pajak, Sri Mulyani Singgung Redesain Sistem Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam upacara peringatan Hari Pajak, Rabu (14/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus melakukan reformasi pajak untuk memperbaiki penerimaan negara.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia harus mampu melihat tren perubahan di level global dan nasional untuk merumuskan langkah-langkah dalam meresponsnya. Menurutnya, reformasi pajak tersebut menjadi upaya pemerintah untuk menyikapi dunia yang terus berubah.

"Sistem perpajakan harus terus kita desain dan redesain, terus diperkuat, dalam konteks perubahan global dan perubahan dalam negeri," katanya dalam upacara peringatan Hari Pajak, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Resmi Terima DIM RUU HKPD dari DPR dan DPD

Sri Mulyani mengatakan reformasi pajak telah dimulai sejak 1983 dengan mengubah UU Perpajakan. Perubahan paling mencolok terjadi pada sistem pemungutan pajak yang semula berdasarkan official assessment menjadi sistem self assessment.

Sejak saat itu, perjalanan Ditjen Pajak (DJP) di lingkungan Kementerian Keuangan juga terus mengalami tahapan-tahapan reformasi. Hingga saat ini, berbagai perubahan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak, seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sri Mulyani menjelaskan pada saat ini, pemerintah bersama DPR juga tengah berupaya reformasi perpajakan tahap selanjutnya melalui revisi UU KUP. Menurutnya, setiap perubahan harus direspons dengan baik karena situasi tersebut akan mendatangkan kesempatan sekaligus ancaman jika Indonesia kita tidak ikut berubah dan dan bersiap-siap.

Dari dalam negeri, Sri Mulyani menilai kehadiran teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan transaksi. Menurutnya, realitas tersebut juga harus pemerintah respons dengan cepat.

Baca Juga: DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

"Dalam reformasi inilah Ditjen Pajak dituntut untuk terus mampu membangun sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan mampu melayani masyarakat tapi tetap akuntabel, profesional, dan berintegritas," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, sambungnya, reformasi perpajakan terdiri atas sistem, teknologi informasi, dan database DJP. Adapun pada saat ini, pemerintah tengah membangun sistem informasi DJP, penguatan aplikasi, serta pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system).

Dengan reformasi tersebut, Sri Mulyani berharap DJP akan terus hadir memberikan berbagai solusi pelayanan yang mudah, aman, terintegrasi, akurat, dan pasti. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, layanan DJP yang berbasis digital menjadi salah satu solusi untuk tetap dapat menjalankan tugas negara dengan aman.

Baca Juga: Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

"Saya harap Ditjen Pajak terus men-develop dan mengembangkan aplikasi ini sehingga masyarakat, para pembayar pajak, akan mudah dalam jalankan kepatuhan perpajakannya," imbuh Sri Mulyani.

Selain itu, dia berpesan agar pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan bisa berjalan makin efektif, komprehensif, profesionalis, dan berintegritas, terutama ketika pembaruan core tax system rampung pada 2024. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu
Topik : Hari Pajak, Hari Pajak 14 Juli, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 September 2021 | 18:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Komisi XI Sepakati Pagu Anggaran Kemenkeu Tahun Depan Rp44 Triliun

Kamis, 02 September 2021 | 15:15 WIB
KINERJA FISKAL

Sri Mulyani: Seluruh Temuan BPK Sudah Kami Tindaklanjuti

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 17:30 WIB
PENANGANAN DANA BLBI

Sri Mulyani Bakal Tagih Piutang BLBI Hingga ke Ahli Waris

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Beri Sinyal Kurangi Insentif Pajak secara Bertahap

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP