KOTA PONTIANAK

Penunggak Pajak Bandel Dirazia

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 Juli 2016 | 14:02 WIB
Penunggak Pajak Bandel Dirazia

PONTIANAK, DDTCNews — Sebanyak 45 tempat usaha di Kota Pontianak terjaring razia pajak yang digelar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menyusul tidak digubrisnya surat peringatan yang dikirimkan sebelumnya.

Sekretaris Dispenda Kota Pontianak Yaya Maulidia menyatakan razia dilakukan di kawasan Gajah Mada dan Tanjungpura, serta berhasil menjaring sejumlah rumah makan, warung kopi, restoran hingga kos yang belum membayar pajak.

“Sebagai bentuk peringatan terakhir, kami memasang stiker di tempat usaha wajib pajak yang enggan membayar pajak. Stiker itu bertuliskan tempat usaha ini belum terdaftar sebagai wajib pajak atau tidak bersedia membayar pajak,” ujarnya, baru-baru ini.

Baca Juga:
Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Yaya menekankan bahwa pihaknya akan menindak tegas para wajib pajak yang tidak melunasi kewajiban pajaknya dalam jangka waktu tujuh hari sejak ditempelkannya stiker. Ia mengancam akan menutup usaha atau memberikan sanksi lainnya.

Wajib pajak yang menunggak pajak membayar denda 2% per bulan. Sebagian di antara mereka, seperti dikutip pontianakpost.com, menunggak sejak Januari 2015.

Menurut keterangan DIspenda Pontianak, wajib pajak tidak melunasi kewajiban pajaknya karena berbagai alasan seperti memang tidak berniat membayar pajak, malas membayar pajak, bahkan sengaja menghindari pajak.

Namun, Pengelola Warung Kopi Kim's Kopitiam, Agus yang turut terjaring razia menyatakan ia sudah membayar pajak sejak seminggu lalu melalui konsultan pajak. Agus mengaku bahwa dirinya paham akan kewajiban membayar pajak. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Daerah dari WP Tertentu Bisa Dibayarkan Pemerintah, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak