Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

A+
A-
4
A+
A-
4
Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Analis Pajak Internasional BKF Kemenkeu Melani Dwi Astuti. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu tetap optimistis Presidensi G-20 Indonesia mampu mempercepat implementasi solusi 2 pilar untuk mengatasi tantangan pajak internasional dari digitalisasi ekonomi.

Analis Pajak Internasional BKF Kemenkeu Melani Dwi Astuti mengatakan kesepakatan mengenai implementasi solusi 2 pilar masih menghadapi tantangan berat, terutama soal tingginya tensi geopolitik global. Menurutnya, pembahasan mengenai isu tersebut akan kembali dibahas dalam pertemuan yang akan dihelat di Washington, AS bulan ini.

"Mungkin ada beberapa kendala, tapi kita tetap optimistis Presidensi Indonesia akan berusaha mendorong agar Pilar 1 dan Pilar 2 dapat diimplementasikan," katanya dalam Taxplore National Seminar 2022, Sabtu (1/10/2022).

Baca Juga: Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Melani mengatakan salah satu peran Presidensi G-20 Indonesia yakni mendorong implementasi Pilar 1 dan Pilar 2. Dalam presidensi tahun ini, isu pajak internasional juga menjadi salah satu prioritas dan dibahas dalam pertemuan G-20.

Dia menjelaskan isu pajak internasional telah dibahas dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G-20 pada Februari dan Juli 2022. Dari kedua pertemuan tersebut, negara G-20 mendukung implementasi solusi 2 pilar, meski dihadapkan pada ketegangan akibat perang Rusia dan Ukraina.

Selain itu, Indonesia bersama 10 negara lain telah resmi menandatangani Bali Declaration yang mendukung Asia Initiative di sela-sela penyelenggaraan G-20, pada Juli 2022. Deklarasi itu akan memperkuat transparansi pajak untuk memobilisasi sumber daya domestik yang berkelanjutan sehingga mendukung pembangunan di kawasan Asia.

Baca Juga: Inggris Implementasikan Pajak Minimum Global Mulai 2024

Melani menjelaskan pertemuan pada Oktober 2022 juga akan kembali membahas isu perpajakan, dengan fokus pada solusi 2 pilar pajak internasional. Harapannya, dapat dihasilkan laporan untuk pengimplementasian inclusive framework on BEPS, setelah molor dari rencana pada Juli 2022.

Dia menyebut ada beberapa hal teknis yang perlu diselesaikan dalam pertemuan G-20. Misalnya mengenai AS yang masih memerlukan persetujuan setidaknya separuh dari anggota parlemen mengonvensi Pilar 1.

Kemudian, masih ada negara yang enggan menyetujui solusi 2 pilar, yakni Kenya, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka. Di sisi lain, mundurnya Pascal Saint-Amans dari jabatannya sebagai Direktur Centre for Tax Policy and Administration OECD pada 31 Oktober 2022 juga diperkirakan bakal membuat pembahasan soal solusi 2 pilar menjadi lebih sulit.

Baca Juga: Gagalnya Penerapan Pilar 1 Beri Jalan Indonesia Terapkan Pajak Digital

Di bawah Pilar 1, yurisdiksi pasar akan mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh korporasi nasional meski korporasi tersebut tidak memiliki kehadiran fisik di yurisdiksi pasar. Yurisdiksi pasar mendapatkan hak pemajakan atas 25% dari residual profit yang diterima oleh korporasi multinasional yang tercakup pada Pilar 1.

Selanjutnya, Pilar 2 memperkenalkan tarif pajak minimum global (global minimum tax) untuk korporasi sebesar 15%. Tarif akan berlaku untuk perusahaan dengan pendapatan di atas EUR750 juta.

Senada, akademisi Universitas Indonesia (UI) Mohamad Luhur Hambali menilai implementasi solusi 2 pilar pajak global makin mendesak seiring dengan digitalisasi ekonomi. Sebagaimana disampaikan OECD, sistem perpajakan global harus saling terhubung dan terintegrasi agar tercapai sistem pajak yang adil.

Baca Juga: G-20 Minta OECD Segera Rampungkan Kerangka Pajak Minimum Global

"Banyak negara di dunia seharusnya menerapkan kolaborasi antara satu dengan negara lainnya, bukan malah berkompetisi karena transaksi ini melibatkan lintas batas dunia," ujarnya.

Taxplore National Seminar 2022 diadakan secara virtual oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Acara tersebut diikuti ratusan peserta dan dimoderatori oleh periset DDTC Fiscal Research & Advisory Lenida Ayumi. (sap)

Baca Juga: Jokowi: Leaders Declaration G-20 Disetujui Semua Negara Termasuk Rusia

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsensus pajak global, pajak minimum global, pajak korporasi 15%, UI, presidensi G-20

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 05 November 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

Wah! KPP Ini Luncurkan Aplikasi Baru untuk Permudah Administrasi Pajak

Kamis, 03 November 2022 | 09:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Solusi 2 Pilar, Termasuk Pajak Minimum, Begini Sikap Pemerintah

Rabu, 02 November 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Pilar 2, Indonesia Tak Akan Buru-Buru Revisi Insentif Pajak

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya