Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Penjelasan DJP tentang Periode Transisi Bea Meterai

A+
A-
0
A+
A-
0
Penjelasan DJP tentang Periode Transisi Bea Meterai

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJP Ani Natalia. (Foto: Youtube DJP)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali memberikan penjelasan terkait dengan penerapan UU No.10/2020 tentang Bea Meterai yang mulai berlaku pada tahun ini.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJP Ani Natalia mengatakan payung hukum terkait bea meterai mencakup 6 poin perubahan besar dibandingkan UU No.13/1985.

Poin pertama perubahan adalah perluasan objek meterai tidak hanya sebatas pada dokumen fisik, tapi juga mencakup dokumen elektronik. Kedua, simplifikasi tarif bea meterai menggunakan tarif tunggal Rp10.000 dan mengubah sistem dua tarif yang berlaku sejak tahun fiskal 2000.

Baca Juga: Toko Kelontong Siap Jadi Pengecer Meterai Elektronik

"Jadi kenapa tarifnya naik, karena ekonomi kita berkembang pesat maju dibandingkan 20 tahun lalu," katanya di laman Youtube DJP, Rabu (17/2/2021).

Poin ketiga dari perubahan besar terkait bea meterai adalah penyesuaian batas nilai dokumen yang wajib dibubuhi meterai. Sebelumnya nilai dokumen yang menjadi objek meterai mulai dari Rp1 juta, kini ambang batas tersebut naik menjadi Rp5 juta baru wajib menggunakan meterai.

Perubahan ambang batas tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat dengan penghasilan rendah dari pengenaan bea meterai.

Baca Juga: Tak Cuma Perum Peruri yang Bisa Cetak Meterai, Kok Bisa?

Keempat, UU No.10/2020 memperkenalkan penggunaan meterai elektronik untuk memberikan kepastian dan kesetaraan antara dokumen fisik dan dokumen digital. "Penggunaan meterai elektronik juga dapat memaksimalkan potensi keuangan negara," ujarnya.

Poin kelima, pemerintah ikut mengatur mekanisme pemberian fasilitas pembebasan bea meterai pada keadaan tertentu seperti bencana alam atau dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.

Keenam, beleid bea meterai yang baru juga ikut mengatur mekanisme pemberian sanksi. Hal ini untuk meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan tindak pidana terkait pembuatan, peredaran dan penjualan meterai palsu serta meterai bekas pakai.

Baca Juga: Siapa Itu Distributor e-Meterai?

"Untuk meterai lama yang sudah beredar masih bisa digunakan karena ada masa transisi. Jadi jangan beli meterai di bawah harga nominal, karena kemungkinan besar itu adalah meterai palsu," imbuhnya. (Bsi)

Topik : bea meterai, periode transisi, penjelasan DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Mei 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Saat Terutang Bea Meterai

Jum'at, 26 Maret 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Meterai

Rabu, 17 Maret 2021 | 14:15 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Cegah Pemalsuan Meterai, Polda Metro Jaya dan DJP Perkuat Kerja Sama

Rabu, 17 Maret 2021 | 13:25 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Polisi Ungkap Pemalsuan Meterai Bernominal Rp10.000

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak