Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Penerima Penghasilan

0
0

PADA dasarnya, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dibebankan pada subjek pajak dalam negeri berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh. Adapun yang menjadi subjek pajak PPh Pasal 21 adalah orang pribadi.

Ketentuan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER 16/2016). Berikut ini kategori penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21:

  1. pegawai;
  2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
  3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
    • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 
    • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
    • olahragawan;
    • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    • pengarang, peneliti, dan penerjemah;
    • pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
    • agen iklan;
    • pengawas atau pengelola proyek;
    • pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
    • petugas penjaja barang dagangan;
    • petugas dinas luar asuransi; dan/atau
    • distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
  1. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
  2. mantan pegawai; dan/atau
  3. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    • peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
    • peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
    • peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
    • peserta pendidikan, dan pelatihan; atau
    • peserta kegiatan lainnya.

Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap beberapa penerima penghasilan. Dengan kata lain, penerima penghasilan ini tidak dipotong PPh Pasal 21. Adapun yang mendapatkan fasilitas ini adalah pejabat perwakilan diplomatik atau organisasi internasional  yang berada di Indonesia dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ketentuan mengenai penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 ini tertuang dalam Pasal 4 PER 16/2016 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Baca Juga: Perlakuan Pengenaan PPh Pasal 21
  1. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  2. pejabat perwakilan organisasi internasional dimana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota (Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan) yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak semua orang pribadi yang menerima penghasilan dari Indonesia wajib dipotong PPh Pasal 21, terdapat beberapa pengecualian seperti yang telah disebutkan di atas.

Setelah mengetahui siapa saja pemotong PPh Pasal 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, berikutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersambung ke bagian 3.

Baca Juga: Pangkas Pajak, Ini Rencana China Gairahkan Industri Otomotif
  1. pegawai;
  2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
  3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
    • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 
    • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
    • olahragawan;
    • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    • pengarang, peneliti, dan penerjemah;
    • pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
    • agen iklan;
    • pengawas atau pengelola proyek;
    • pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
    • petugas penjaja barang dagangan;
    • petugas dinas luar asuransi; dan/atau
    • distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
  1. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
  2. mantan pegawai; dan/atau
  3. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    • peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
    • peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
    • peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
    • peserta pendidikan, dan pelatihan; atau
    • peserta kegiatan lainnya.

Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap beberapa penerima penghasilan. Dengan kata lain, penerima penghasilan ini tidak dipotong PPh Pasal 21. Adapun yang mendapatkan fasilitas ini adalah pejabat perwakilan diplomatik atau organisasi internasional  yang berada di Indonesia dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ketentuan mengenai penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 ini tertuang dalam Pasal 4 PER 16/2016 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Baca Juga: Perlakuan Pengenaan PPh Pasal 21
  1. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  2. pejabat perwakilan organisasi internasional dimana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota (Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan) yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak semua orang pribadi yang menerima penghasilan dari Indonesia wajib dipotong PPh Pasal 21, terdapat beberapa pengecualian seperti yang telah disebutkan di atas.

Setelah mengetahui siapa saja pemotong PPh Pasal 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, berikutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersambung ke bagian 3.

Topik : PPh Pasal 21, pemotong
artikel terkait
Minggu, 15 April 2018 | 17:08 WIB
TEKNIK PEMERIKSAAN PAJAK
Selasa, 28 Juni 2016 | 21:59 WIB
SERI PAJAK INTERNASIONAL
Kamis, 30 Juni 2016 | 13:33 WIB
SERI PAJAK INTERNASIONAL
Kamis, 30 Juni 2016 | 21:42 WIB
SERI PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Kamis, 09 Maret 2017 | 18:10 WIB
PPh Pasal 25 (5)
Minggu, 02 April 2017 | 07:59 WIB
PERENCANAAN PAJAK
Minggu, 19 November 2017 | 08:10 WIB
BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS)
Sabtu, 25 November 2017 | 14:00 WIB
BELAJAR PPN
Kamis, 23 Maret 2017 | 22:10 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 28 Maret 2017 | 07:27 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Senin, 05 November 2018 | 11:53 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (12)
Senin, 22 Januari 2018 | 17:14 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (2)
Senin, 15 Oktober 2018 | 16:53 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (9)
Senin, 04 Februari 2019 | 18:04 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (17)