Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

A+
A-
9
A+
A-
9
Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

PENGURANGAN atau penghapusan sanksi administrasi di bidang pajak dapat diberikan melalui permohonan yang diajukan wajib pajak. Syarat serta ketentuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan cara pengajuannya telah diuraikan pada artikel sebelumnya.

Setelah mengajukan permohonan kepada dirjen pajak, wajib pajak juga dapat melakukan pencabutan terhadap pengajuan tersebut. Lantas, bagaimanakah ketentuan pencabutan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak?

Ketentuan mengenai pencabuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (PMK 8/2013).

Baca Juga: Aturan Turunan UU HPP Soal PPN Disiapkan, 4 Hal Ini Perlu Diperhatikan

Pencabutan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak hanya dapat dilakukan sebelum diterbitkannya surat keputusan terkait permohonan wajib pajak. Berdasarkan pada Pasal 26 ayat (1) PMK 8/2013, terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk melakukan pencabutan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.

Pertama, pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan. Kedua, pencabutan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Ketiga, surat pencabutan harus ditandatangani wajib pajak. Jika surat pencabutan ditandatangani bukan wajib pajak, surat yang dimaksud harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Sebagai informasi, wajib pajak tidak berhak untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang dicabut apabila permohonan pencabutan telah diajukannya.

Baca Juga: Ingatkan Kembali Peran Krusial UU HPP, Begini Pesan Dirjen Pajak

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Secara Jabatan

DAPAT dipahami juga, penghapusan atau pengurangan sanksi bisa dilakukan tanpa adanya permohonan oleh wajib pajak terlebih dahulu. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak juga dapat diberikan secara jabatan oleh dirjen pajak.

Merujuk pada Pasal 27 ayat (1) PMK 8/2013, dirjen pajak karena jabatannya dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Pengurangan atau penghapusan hanya dapat diberikan jika sanksi dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya sendiri.

Sanksi administrasi pajak yang dapat dikurangkan atau dihapuskan secara jabatan adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 PMK 8/2013.

Baca Juga: Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Pengurangan atau penghapusan secara jabatan tersebut dilakukan berdasarkan pada data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh dirjen pajak. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) PMK 8/2013, setelah memperoleh data dan/atau informasi yang dimaksud, dirjen pajak melaksanakan proses penelitian atas data dan/atau informasi tersebut.

Untuk meneliti data dan/atau informasi, dirjen pajak dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada wajib pajak. Permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan tersebut dilakukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan kepada wajib pajak. Selanjutnya, berdasarkan pada hasil penelitian, dirjen pajak menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. (zaka/kaw)

Baca Juga: Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker
Topik : kelas pajak, sanksi administrasi, kelas sanksi administrasi, UU KUP, PMK 8/20213

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 20 November 2021 | 16:00 WIB
UU HPP

Pengakuan Natura Sebagai Penghasilan dan Biaya Segera Diperinci

Jum'at, 19 November 2021 | 14:30 WIB
UU HPP

Laptop dari Kantor Kena Pajak? Sri Mulyani: Itu Tidak Benar

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK

Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini