Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Pemotongan PPh Pasal 26 Ini Tak Sesuai Ketentuan, Begini Temuan BPK

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemotongan PPh Pasal 26 Ini Tak Sesuai Ketentuan, Begini Temuan BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas hasil pemeriksaan pajak periode 2016-2020. 

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi penerapan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dua wajib pajak pada tahun pajak 2016 dan tahun pajak 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Sesuai dengan UU PPh, tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia sebesar 20% dari jumlah bruto. Namun, terdapat beberapa transaksi yang tidak dikenai tarif 20% karena penerapan tarif P3B.

"Terdapat potensi pajak PPh Pasal 26 yang kurang dibayar atas penghasilan yang diterima lawan transaksi dari PT E1 dan PT E2 senilai Rp13,29 miliar," tulis BPK dalam LHP DTT atas Hasil Pemeriksaan Pajak Periode 2016-2020, dikutip pada Kamis (2/6/2022).

Baca Juga: Pajak atas Hadiah Undian

Pembayaran kepada wajib pajak luar negeri sesungguhnya dapat dikenai tarif sesuai dengan P3B. Namun, hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan pengenaan tarif P3B belum didukung oleh surat keterangan domisili yang membuktikan lawan transaksi adalah subjek pajak yang berdomisili di negara yang terikat dengan P3B.

"Atas hal tersebut, BPK telah meminta dokumen diatas dengan surat nomor 14/ST-29/PDTT/KT-03/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan 12/ST-29/PDTT/KT-03/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, tetapi DJP belum menyampaikan dokumen tersebut," tulis BPK.

Menurut BPK, masalah tersebut timbul karena tim pemeriksa pajak tidak cermat dalam melakukan pengujian atas pembayaran PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri.

Baca Juga: Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Direktur pemeriksaan dan penagihan selaku pemberi tugas juga dipandang kurang cermat dalam mengawasi pemeriksaan yang dimaksud. BPK pun merekomendasikan DJP untuk meneliti atas hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya.

BPK menambahkan DJP perlu memulihkan kekurangan penerimaan pajak jika terbukti ada kesalahan saat pemeriksaan. Pemeriksa pajak serta pejabat terkait perlu diberi pembinaan bila terbukti ada penyimpangan dari pejabat yang dimaksud. (rig)

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan
Topik : LHP PDTT, BPK, laporan pemeriksaan BPK, ditjen pajak, DJP, PPh Pasal 26, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gubernur BI Sebut Inflasi Harga Pangan Perlu Diturunkan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:50 WIB
HUT KE-15 DDTC

Investasi pada SDM, Ikhtiar DDTC Memunculkan Ahli Pajak di Indonesia

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sita 1 Mobil Milik WP

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak