Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Peminat Tax Amnesty Masih Besar

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai antusiasme wajib pajak mengenai kebijakan tax amnesty tersebar di beberapa media nasional pagi ini, Rabu (15/6). Menurut salah satu staf ahli presiden, Sofjan Wanandi, kebijakan tersebut sangat banyak peminat. Hal ini didukung juga dengan rencana Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan segera berlaku.

Setelah ketentuan AEoI berlaku, nantinya data wajib pajak akan dapat diakses untuk keperluan perpajakan. Dengan demikian, pemerintah akan memiliki tools baru untuk menjaring wajib pajak yang selama ini tidak patuh. Lantas kapan ketentuan AeoI akan diberlakukan? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Sofyan Wanandi: Minat Orang RI Besar Sekali Terhadap Tax Amnesty

Walaupun RUU memang masih dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Staf Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menilai kebijakan tersebut sangat banyak peminat, terutama bagi warga negara yang selama ini belum tercatat sebagai wajib pajak atau belum patuh. Hal ini dikarenakan ketentuan AEoI yang akan berlaku pada 2018. Di mana masing-masing negara bisa saling mengakses informasi untuk kebutuhan perpajakan. Wajib pajak tidak bisa sembunyi-sembunyi lagi karena semua akan di buka untuk kepentingan pajak.

Baca Juga: Sekitar 17% Restitusi Akibat Kekalahan Ditjen Pajak dalam Sengketa
  • Target Arus Kas ke Negara Seharusnya Realistis

Kendati antusiasme para wajib pajak dalam rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai cukup besar, target arus ke kas negara seharusnya tetap realistis. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengaku tidak masalah ada target penerimaan dari tax amnesty yang sudah dimasukkan dalam RAPBN-P2016. Namun, karena jumlahnya belum pasti, seharusnya ambil angka yang konservatif.

  • Dispenda Gianyar Gandeng LPD Terapkan Pajak Online

Dinas Pendapatan Gianyar merangkul Lembaga Perkreditan Desa dan BPR guna mempermudah wajib pajak membayar kewajibannya dengan cara menerapkan sistem payment point online bank. Cara baru dan praktis ini diharapkan merangsang wajib pajak untuk membayar kewajiban mereka sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Kasus Neymar, Barcelona Bayar Denda €5,5 Juta

FC Barcelona bersedia membayar denda €5,5 juta kepada otoritas Spanyol untuk menyelesaikan kasus penggelapan pajak atas transfer pemain Brasil Neymar pada 2013. Barcelona dituduh menyembunyikan bagian-bagian dari biaya transfer Neymar ketika pemain dengan posisi penyerang itu pindah ke Spanyol dari klub Santos di negara asalnya. Tuduhan itu berdasarkan hasil sejumlah investigasi yang dilakukan dua negara yaitu Spanyol dan Brasil.

Baca Juga: Sengketa Pajak Naik, Ini Respons DJP
  • China Diminta Pangkas Pajak Mobil Kecil Secara Permanen

China Association of Automobile Manufacturers menyarankan kepada Pemerintah China untuk menerapkan pemotongan pajak pada mobil kecil secara permanen untuk mendorong pengembangan kendaraan hemat bahan bakar. Bersamaan dengan hal tersebut, pihak asosiasi juga turut mengupayakan pemberian potongan pajak itu dengan mengajukan permintaan ke Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi Nasional. (Amu)

  • Sofyan Wanandi: Minat Orang RI Besar Sekali Terhadap Tax Amnesty

Walaupun RUU memang masih dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Staf Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menilai kebijakan tersebut sangat banyak peminat, terutama bagi warga negara yang selama ini belum tercatat sebagai wajib pajak atau belum patuh. Hal ini dikarenakan ketentuan AEoI yang akan berlaku pada 2018. Di mana masing-masing negara bisa saling mengakses informasi untuk kebutuhan perpajakan. Wajib pajak tidak bisa sembunyi-sembunyi lagi karena semua akan di buka untuk kepentingan pajak.

Baca Juga: Sekitar 17% Restitusi Akibat Kekalahan Ditjen Pajak dalam Sengketa
  • Target Arus Kas ke Negara Seharusnya Realistis

Kendati antusiasme para wajib pajak dalam rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai cukup besar, target arus ke kas negara seharusnya tetap realistis. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengaku tidak masalah ada target penerimaan dari tax amnesty yang sudah dimasukkan dalam RAPBN-P2016. Namun, karena jumlahnya belum pasti, seharusnya ambil angka yang konservatif.

  • Dispenda Gianyar Gandeng LPD Terapkan Pajak Online

Dinas Pendapatan Gianyar merangkul Lembaga Perkreditan Desa dan BPR guna mempermudah wajib pajak membayar kewajibannya dengan cara menerapkan sistem payment point online bank. Cara baru dan praktis ini diharapkan merangsang wajib pajak untuk membayar kewajiban mereka sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Kasus Neymar, Barcelona Bayar Denda €5,5 Juta

FC Barcelona bersedia membayar denda €5,5 juta kepada otoritas Spanyol untuk menyelesaikan kasus penggelapan pajak atas transfer pemain Brasil Neymar pada 2013. Barcelona dituduh menyembunyikan bagian-bagian dari biaya transfer Neymar ketika pemain dengan posisi penyerang itu pindah ke Spanyol dari klub Santos di negara asalnya. Tuduhan itu berdasarkan hasil sejumlah investigasi yang dilakukan dua negara yaitu Spanyol dan Brasil.

Baca Juga: Sengketa Pajak Naik, Ini Respons DJP
  • China Diminta Pangkas Pajak Mobil Kecil Secara Permanen

China Association of Automobile Manufacturers menyarankan kepada Pemerintah China untuk menerapkan pemotongan pajak pada mobil kecil secara permanen untuk mendorong pengembangan kendaraan hemat bahan bakar. Bersamaan dengan hal tersebut, pihak asosiasi juga turut mengupayakan pemberian potongan pajak itu dengan mengajukan permintaan ke Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi Nasional. (Amu)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, tax amnesty, pengampunan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA