Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

4
4

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menambah layer pengenaan sanksi kepabeanan bagi pelaku usaha yang tercatat kurang bayar bea masuk maupun bea keluar. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (18/6/2019).

Penambahan layer ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2019 tentang Perubahan PP No.28/2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Dalam regulasi terbaru, layer pengenaan denda menjadi 10, lebih banyak dari semula 5 layer. Namun, sanksi tertinggi tetap 1.000%.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro mengatakan perubahan beleid ini diberlakukan untuk menindaklanjuti aspirasi dari berbagai pihak. Pasalnya, dengan layer yang sudah ada sebelumnya, pengenaan sanksi 1.000% sangat mudah dikenakan.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

“Kami berupaya menyempurnakan penjenjangan sanksi administrasi berupa denda dari 5 jenjang diubah menjadi 10 jenjang untuk mencapai denda maksimal 1.000%,” kata Deni. Lihat rincian layer di sini.

Beberapa media nasional juga masih menyoroti pemajakan pada raksasa digital. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan Inclusive Framework sudah merekomendasikan negara-negara anggota agar mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) di tengah upaya untuk pencapaian konsensus global yang selama ini berfokus pada pajak penghasilan (PPh).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini
  • Beri Rasa Keadilan

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro mengatakan implementasi PP No. 39/2019 memberikan rasa keadilan dan mendorong kepatuhan pelaku usaha. Apalagi, pengenaan sanksi berupa denda dimaksudkan untuk memberikan efek jera.

“Jadi supaya tidak terlalu berlebihan, kan jenjangnya menjadi 10,” imbuhnya.

  • Fokus Revisi UU KUP

Sambil menunggu pencapaian konsensus globa terkait pemajakan ekonomi digital, Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat seharusnya pemerintah fokus pada amendemen Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Perubahan yang berdampak besar pada pemajakan ekonomi digital ada pada ketentuan bentuk usaha tetap (BUT). Ketentuan BUT ini krusial agar perusahaan multinasional – terutama raksasa digital – yang menjual barang dan jasa ke pasar domestik dapat dipajaki.

  • Pembahasan Cukai Plastik Berlanjut

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan dari aspek administrasi, pihak otoritas sebenarnya sudah cukup siap untuk melakukan pembahasan mengenai pengenaan cukai. Namun, regulasi perlu dibahas dan mendapat kesepakatan dari beberapa pihak.

“Tadi sudah disampaikan di DPR, tinggal kami menunggu waktu dari dewan tekait pembahasannya kelak,” katanya.

Baca Juga: Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal
  • Soal Pelonggaran Moneter, BI Masih Ragu

Bank Indonesia (BI) masih ragu untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan. Ruang pelonggaran memang terbuka jika melihat rendahnya inflasi dan perlunya dorongan perekonomian dari sisi domestik.

“Esensinya seperti itu, cuma masalahnya kami melihat bagaimana kondisi pasar keuangan global dan neraca pembayaran,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo. (kaw)

Baca Juga: Ini 2 Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital Versi Dirjen Pajak

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro mengatakan perubahan beleid ini diberlakukan untuk menindaklanjuti aspirasi dari berbagai pihak. Pasalnya, dengan layer yang sudah ada sebelumnya, pengenaan sanksi 1.000% sangat mudah dikenakan.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

“Kami berupaya menyempurnakan penjenjangan sanksi administrasi berupa denda dari 5 jenjang diubah menjadi 10 jenjang untuk mencapai denda maksimal 1.000%,” kata Deni. Lihat rincian layer di sini.

Beberapa media nasional juga masih menyoroti pemajakan pada raksasa digital. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan Inclusive Framework sudah merekomendasikan negara-negara anggota agar mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) di tengah upaya untuk pencapaian konsensus global yang selama ini berfokus pada pajak penghasilan (PPh).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini
  • Beri Rasa Keadilan

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro mengatakan implementasi PP No. 39/2019 memberikan rasa keadilan dan mendorong kepatuhan pelaku usaha. Apalagi, pengenaan sanksi berupa denda dimaksudkan untuk memberikan efek jera.

“Jadi supaya tidak terlalu berlebihan, kan jenjangnya menjadi 10,” imbuhnya.

  • Fokus Revisi UU KUP

Sambil menunggu pencapaian konsensus globa terkait pemajakan ekonomi digital, Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat seharusnya pemerintah fokus pada amendemen Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Perubahan yang berdampak besar pada pemajakan ekonomi digital ada pada ketentuan bentuk usaha tetap (BUT). Ketentuan BUT ini krusial agar perusahaan multinasional – terutama raksasa digital – yang menjual barang dan jasa ke pasar domestik dapat dipajaki.

  • Pembahasan Cukai Plastik Berlanjut

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan dari aspek administrasi, pihak otoritas sebenarnya sudah cukup siap untuk melakukan pembahasan mengenai pengenaan cukai. Namun, regulasi perlu dibahas dan mendapat kesepakatan dari beberapa pihak.

“Tadi sudah disampaikan di DPR, tinggal kami menunggu waktu dari dewan tekait pembahasannya kelak,” katanya.

Baca Juga: Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal
  • Soal Pelonggaran Moneter, BI Masih Ragu

Bank Indonesia (BI) masih ragu untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan. Ruang pelonggaran memang terbuka jika melihat rendahnya inflasi dan perlunya dorongan perekonomian dari sisi domestik.

“Esensinya seperti itu, cuma masalahnya kami melihat bagaimana kondisi pasar keuangan global dan neraca pembayaran,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo. (kaw)

Baca Juga: Ini 2 Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital Versi Dirjen Pajak
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, kepabeanan, DJBC, cukai plastik, ekonomi digital
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI